Sejarawan Sebut Kudatuli jadi Momentum Pendobrak Kekuasaan Orde Baru

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Juli 2023
Sejarawan Sebut Kudatuli jadi Momentum Pendobrak Kekuasaan Orde Baru

Sejarawan Bonnie Triyana (kemeja hitam). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejarawan Bonnie Triyana menilai Tragedi Kudatuli atau kerusuhan dua tujuh Juli 1996 menjadi pendobrak tembok kekuasaan Orde Baru yang sulit diruntuhkan kala itu.

Dobrakan yang dimaksud yakni adanya momentum Kudatuli jadi pembawa situasi buruk rezim Orde Baru menuju demokrasi yang bisa dirasakan saat ini.

Baca Juga

PDIP Pastikan Terus Perjuangkan Keadilan untuk Korban Tragedi Kudatuli

Hal itu disampaikan Bonnie saat menjadi pembicara dalam acara "Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996" yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).

Hadir dalam acara ini juga sebagai pembicara aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, politisi PDIP yang juga saksi Tragedi Kudatuli, Ribka Tjiptaning.

Sementara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai pembawa acara. Hadir juga sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.

"Paling penting dicatat adalah sejarah peristiwa ini (Kudatuli) menjadi satu pengikat solidaritas yang ingin melawan kekuasaan yang sangat otoriter pada saat itu," kata Bonnie.

Baca Juga

Cerita Ribka Tjiptaning soal Kudatuli: Jari Aktivis HAM Munir Diamputasi

Bonnie menjelaskan, sebelum peristiwa Kudatuli terjadi, kantor PDI menjadi wadah bagi masyarakat hingga para aktivis untuk menyuarakan aspirasinya terutama kritik-kritik terhadap rezim Orde Baru.

"Mungkin ibu Ning (Ribka Tjitaning) bisa menceritakan bagaimana di kantor ini jadi semacam tempat menampung kritik. Waktu itu semakin banyak menjadi wadah berbagai aktuvis mengeluarkan kritik-kritik pada pemerintah saat itu dan terjadi perebutan kantor dan terjadi lah peristiwa apa yang disebut Kudatuli," tuturnya.

Namun, justru perebutan terhadap kantor DPP PDI ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan melawan Orde Baru.

"Dan itu menurut saya satu dominan hal utama setelah berkali kali tembok kekuasaan begitu sulit didobrak, maka dobrakan pertama mendorong kemudian peristiwa lainnya bisa," ujarnya.

Untuk itu, Bonnie menilai, Tragedi Kudatuli telah membawa berkah, termasuk membawa Indonesia bisa merasakan demokrasi seperti saat ini.

"Jadi saya pikir ini adalah tembok yang berhasil dijebol atau tembok kekuasaan otoriter berhasil dijebol dalam momentum ini sehingga bisa dikatakan satu jalan menuju demokratisasi yang sama-sama kita rasakan sekarang," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Usman Hamid Dorong Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Usut Tragedi Kudatuli

#Bonnie Triyana #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan