Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba Sejarawan Asvi Warman Adam saat berbicara dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", di Jakarta, Senin (27/7). Foto: MP/Isitmewa

MerahPutih.com - Sejarawan Asvi Warman Adam menyatakan narasi sejarah mengenai penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) masih berbau narasi kekuasaan versi penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto. Sebab sejak awal, media massa sudah semacam dipaksa melayani narasi kekuasaan tersebut.

Hal itu terungkap dalam penjelasan Asvi Warman Adam saat berbicara dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", di Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga

Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

Asvi mengatakan dirinya sangat khawatir dengan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru dalam mengajar murid-murid di sekolah.

"Menjadi soal adalah bagaimana peristiwa 27 Juli ditulis dalam sejarah Indonesia. Sejarah mutakhir 2008, masih menyudutkan PDI atau PDIP. Karena yang dituding melakukan kekerasan adalah pendukung Megawati. Misalnya tulisan di dalam buku yang jadi rujukan guru mengajarkan sejarah," kata Asvi Warman Adam.

Kerusuhan 27 Juli 1996. FOTO/Arsip Nasional
Kerusuhan 27 Juli 1996. FOTO/Arsip Nasional

Dia lalu mengutip sejumlah kalimat di buku sejarah yang resmi. Disitu disebutkan bahwa pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati terkonsentrasi di Megaria dan mencoba menembus blokade aparat. Kalimat berikutnya, massa membakar sejumlah bangunan seperti Gedung Bank Kesawan dan showroom mobil. Lalu aksi pendukung Megawati yang masih bergerak.

"Saya garis bawahi ada kalimat 'massa membakar apartemen' dan tak disebutkan pelakunya. Hanya massa. Namun kalimat itu di antara kalimat yang menyangkut pendukung Megawati. Orang awam akan membaca bahwa yang membakar itu adalah pendukung Megawati. Jadi menurut saya ini harus diluruskan di dalam buku yang jadi pedoman guru mengajarkan sejarah," urainya.

Dia mengingatkan bahwa sejak 2 Oktober 1965, rezim Orba sudah melakukan kontrol ketat terhadap media massa sebagai medium penyebar pesan atau narasi sejarah versi penguasa Orde Baru. Dia mengingat bahwa di sekitar kejadian 27 Juli 1996, Kassospol ABRI saat itu Syarwan Hamid mengumpulkan media massa.

"Tanggal 28, media massa dikumpulkan oleh Syarwan Hamid. Pimred-pimrednya dikumpulkan untuk menyampaikan narasi penguasa saat itu," kata Asvi.

Baca Juga

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Lebih jauh, Asvi merefleksikan juga bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Orba masih bersifat impunitas. Artinya masih tak ada yang diselesaikan secara tuntas. Banyak pelanggaran HAM berat 1965 sampai 1998 masih terkatung-katung.

"Meskipun kita sedang hadapi wadah corona, seyogyanya sehabis masalah itu, kita berupaya juga mencoba menyelesaikan masalah HAM masa lalu sehingga bangsa ini tak menanggung terus beban ini sepanjang masa," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Henry Yoso Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah Oleh Sekelompok Orang Radikal
Indonesia
Henry Yoso Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah Oleh Sekelompok Orang Radikal

Aksi-aksi seperti itu, dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menciptakan konflik sosial

Situasi Kamtibmas Jelang Malam Pergantian Tahun di Jakarta Masih Aman Terkendali
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Sarankan Tes Virus Corona Digratiskan
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Sarankan Tes Virus Corona Digratiskan

Sebab sejauh ini, pengambilan sampel tes COVID-19 masih sulit dijangkau oleh masyarakat lantaran keterbatasan alat dan infrastruktur yang tersedia.

Klaster Baru Penyebaran Corona Muncul di Jakarta, Mulai dari Komunitas hingga Hotel
Indonesia
Klaster Baru Penyebaran Corona Muncul di Jakarta, Mulai dari Komunitas hingga Hotel

Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat di DKI Jakarta untuk mewaspadai munculnya klaster-klaster baru.

Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal
Indonesia
Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal

Pengambilan sampel usap juga akan menyasar warga DIY yang selama libur panjang menerima tamu atau keluarga dari luar daerah.

Bajo Dapat Dukungan dari Ormas Solo Madani, Gibran Janjikan Kebijakan Berpihak pada Buruh
Indonesia
Bajo Dapat Dukungan dari Ormas Solo Madani, Gibran Janjikan Kebijakan Berpihak pada Buruh

"Kami bersyukur dan bangga mendapat dukungan dari Solo Madani yang memiliki banyak tokoh di Kota Bengawan," ujar Bagyo

Jokowi: Pacu Anak Buah Kita Tempuh Jalan Lebih Cepat, 'Short Cut' dan 'Goal Oriented'
Indonesia
Jokowi: Pacu Anak Buah Kita Tempuh Jalan Lebih Cepat, 'Short Cut' dan 'Goal Oriented'

Ia pun meminta agar TNI serta Polri mengawal beberapa agenda yang mendesak dan sekaligus penting bagi negara

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi
Indonesia
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

KPK memastikan bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.

BI Cetak Uang Khusus Edisi Kemerdekaan RI Ke-75
Indonesia
BI Cetak Uang Khusus Edisi Kemerdekaan RI Ke-75

Uang edisi khusus yaitu uang yang dikeluarkan BI dalam rangka peringatan hari-hari tertentu.

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

Buzzer-buzzer membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta