Sejarah 'Melbourne Declaration' Hasil KTT ASEAN-Australia yang Dihadiri Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 06 Maret 2024
Sejarah 'Melbourne Declaration' Hasil KTT ASEAN-Australia yang Dihadiri Jokowi

Presiden Jokowio bersama rombongan delegasi KTT Khusus ASEAN-Australia di Melbourne, pada Selasa (5/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - KTT Khusus ASEAN-Australia yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghasilkan dua dokumen, yaitu Melbourne Declaration dan ASEAN-Australia Leaders Vision Statement.

“Melbourne Declaration berisi arah kerja sama di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya ke depan,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dalam keterangan pers KTT di Melbourne, Rabu (6/3).

Retno menambahkan ASEAN-Australia Leaders Vision Statement merupakan visi para pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dengan Australia, tema dalam KTT tersebut adalah “A Partnership for the Future”.

Baca juga:

Jokowi Paparkan 4 Poin Upaya Perkuat Kerja Sama RI-Australia

Menurut Menlu, KTT itu sendiri secara garis besar dibagi dalam dua sesi, dengan sesi pertama membahas “Future ASEAN- Australia Cooperation” dan “The Three ASEAN Cooperation Pillars”. Tahun lalu dilansir dari Antara, Australia merilis dokumen strategi ekonomi Australia untuk Asia Tenggara, yang dibuat Utusan Khusus Australia untuk Asia Tenggara Nicholas Moore

“Inti dari laporan Nicholas Moore tersebut sebenarnya merupakan sebuah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Australia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Asia Tenggara," ungkap Retno.

"Di mata Australia, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedekatan geografi tentunya, komplementaritas ekonominya, dan merupakan bagian dari upaya Australia untuk melakukan diversifikasi ekonomi,” imbuh perempuan nomor satu di Kemenlu itu.

Baca juga:

PM Australia Sangat Gembira Ketemu Prabowo, Tak Lupa Ucapkan Selamat

Di dalam laporan itu terdapat empat hal besar yang akan dilakukan, yaitu meningkatkan kesadaran (raising awareness), menghilangkan hambatan (removing blockages), pembangunan kapasitas (building capacities), dan memperdalam investasi (deepening investment).

Sementara 10 sektor prioritas yang akan diprioritaskan adalah pertanian dan pangan, sumber daya alam, transisi energi bersih, infrastruktur, pendidikan dan keterampilan, pariwisata, kesehatan, ekonomi digital, layanan profesional dan keuangan, serta industri kreatif.

“Sebagai implementasi dari pendekatan baru berdasarkan laporan Moore, Australia telah meluncurkan ASEAN-Australia Center yang juga merupakan bentuk dukungan dari implementasi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP),” tandas Retno. (*)

Baca juga:

Jokowi dan PM Selandia Baru Cari Solusi Turunnya Perdagangan Kedua Negara

#Australia
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Dunia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Benjamin Netanyahu mengatakan sejarah akan mengingat PM Australia Anthony Albanese sebagai seorang politisi lemah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Indonesia
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Langkah Selandia Baru tersebut bertepatan dengan pengumuman Australia yang akan mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Dunia
Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Rencana ini diumumkan di tengah meningkatnya kecaman dan kemarahan internasional atas tindakan Israel di Gaza.
Dwi Astarini - Senin, 11 Agustus 2025
 Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Dunia
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Sejauh ini sudah 147 negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sejak awal 2024, sepuluh negara baru bergabung dalam daftar tersebut, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Dunia
Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Ini bukanlah satu-satunya solusi, tapi ini akan membuat perbedaan.
Dwi Astarini - Kamis, 31 Juli 2025
  Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia
Beredar informasi soal Australia yang memberikan bantuan dana khusus untuk gereja dan umat Kristen di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia
ShowBiz
Kanye West Berulah lagi, Bikin Lagu Puja-Puja Hitler Sampai Dilarang Masuk Australia
West bahkan dikenal karena komentar-komentarnya yang anti-Semit.
Dwi Astarini - Rabu, 02 Juli 2025
Kanye West Berulah lagi, Bikin Lagu Puja-Puja Hitler Sampai Dilarang Masuk Australia
Dunia
YouTube dan Regulator Australia Berpolemik tentang Larangan Anak Di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Saling Adu Data
Regulator internet Australia dan YouTube berselisih soal rencana larangan anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Siapa sebenarnya yang melindungi anak-anak?
Hendaru Tri Hanggoro - Selasa, 24 Juni 2025
YouTube dan Regulator Australia Berpolemik tentang Larangan Anak Di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Saling Adu Data
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo
“PRABOWO AKHIRNYA BICARA! Papua Nugini Ingin Gabung NKRI, Australia langsung Panas?!” demikian narasi video kanal YouTube “Studio Langit”
Frengky Aruan - Selasa, 24 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo
Indonesia
RI-Australia Gelar Lokakarya Perkuat Kolaborasi Keuangan Berkelanjutan,
Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Mei 2025
RI-Australia Gelar Lokakarya Perkuat Kolaborasi Keuangan Berkelanjutan,
Bagikan