Sejak Tahun 2014, Kemenkominfo Jadi K/L Tertinggi Setor PNBP Ilustrasi (kemenkeu.go.id)

Merahputih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menempati urutan pertama sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dibandingkan dengan K/L lainnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Diprediksi, tren positif ini bakal berlanjut hingga tahun 2020 mendatang.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2015-2019, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun. Sementara itu, dalam outlook APBN tahun 2019 PNBP lainnya Kemenkominfo diperkirakan sebesar Rp16.505,6 miliar.

Baca Juga: Menkominfo Rudiantara Tegaskan Pemblokiran Konten Youtube Kimi Hime Sesuai Aturan

"Sumber PNBP lainnya Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi di bidang komunikasi dan informatika," bunyi laporan tersebut dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Senin (19/8).

Lima K/L dengan PNBP tertinggi 2015 hingga 2019 (Setkab.go.id)

Menurut buku tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi signifikan dalam PNBP lainnya. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN).

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,9 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenhub diperkirakan mencapai Rp7.078,2 miliar.

Baca Juga: Batasi Akses Medsos Pasca-22 Mei, Kominfo Blokir 2184 Akun

“Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC) yang telah diatur dalam PP tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan,” bunyi laporan itu lagi. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH