Sejak Kapan Bangsa Indonesia Memunggungi Lautan? Presiden Jokowi tampil keren (Foto: Twitter @fadjroeL)

UNGGAHAN gambar bergerak berisi ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1440 H Presiden Joko Widodo di akun Instagram @jokowi (5/6), kontan berbalas caci setengah kelakar para warganet.

Pemicunya, lantaran Presiden ke-7 RI bertanya mengenai kabar mudik di kolom keterangan. "Bagaimana perjalanan mudik Anda?".

Warganet langsung menyambar. Selain membalas ucapan selamat berlebaran, mereka juga mecurahkan kondisi terkini perjalanan mudik dan kebanyakan terkaget-kaget karena kehilangan kebiasaan rutin bermacet ria di jalan.

"Macet kok dihilangkan pak, itu kan tradisi," tulis akun @nadyanovita_m.e.

Beberapa di antaranya bahkan menuding jalan tak macet membuat mubajir bekal perjalanan selama mudik. "Padahal saya udah bawa bekal banyak buat jaga-jaga kalau lebaran di jalan kaya yang sudah-sudah. Eh malah enggak kena macet. Gimana ini pak?" tulis akun instagram @atune_4.

Kelancaran arus mudik lebaran kali ini memang dirasakan para pemudik di Jawa maupun Sumatra. Tak heran bila tanda pagar #mudiklancar menggema di lini masa.

Hari Laut Sedunia
Suasana lengang di Tol Trans Jawa. (Foto: antaranews)

Di antara banyak faktor keberhasilan, pemerintah mengklaim dukungan infrastruktur penghubung kota dan provinsi di Jawa dan Sumatra memainkan peranan besar.

"Tahun 2019 merupakan suatu pembuktian bahwa pembangunan infrastruktur sangat berguna bagi masyarakat dari kota ke kota. Terbukti perjalanan mudik tahun ini dari Jakarta-Semarang enam jam, Jakarta-Solo delapan jam, Jakarta-Surabaya 10 jam. Hal sangat menggembirakan terutama bagi pemudik. Masyarakat puas karena mudik tahun ini lancar," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet (4/6).

Sejak tahun 2015, pemerintah menggenjot pembuatan Tol Trans Jawa, menghubungkan Jakarta-Surabaya, dengan panjang jalan 736,59 kilometer. Dengan begitu, waktu tempuh para pemudik menjadi lebih singkat. Para pemudik pun bisa leluasa pulang ke kampung halaman.

Tol Trans Jawa merupakan prestasi pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan periode pertama. Bahkan, hampir setahun terakhir itu, pembangunan infrastruktur berorientasi darat menjadi sorotan, bergeser dari visi awal membangun Poros Maritim Dunia.

Mabok Laut

Menoleh ke masa kampanye hingga terpilih pada 2014, Jokowi-Jusuf Kalla berani menjadi pembeda dengan mengusung kebaruan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pada pidato kenegaraan kali pertamanya, Jokowi mengemukakan visi kemaritimannya secara lantang di hadapan wakli rakyat, 20 Oktober 2014. "Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia," kata Jokowi dikutip tempo.co.

Sejak saat itu, frasa 'laut', 'maritim', dan 'perairan' menggaung keras. Seturut itu, muncul beragam acara, seminar, diskusi, pameran, penelitian, skala nasional dan internasional bertema kemaritiman. Semua seolah sedang "Mabok Laut".

Di hampir tiap makalah bahkan bahkan kata sambutan, bermunculan kutipan bernas Sejarawan AB Lapian, perintis Sejarah Maritim. "Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau," tulis AB Lapian pada Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX.

Hari Laut Sedunia
Jokowi-JK berpidato di atas kapal Hati Buana Setia, Sunda Kelapa. (Foto: solopos.com)

Di tataran kebijakan, Jokowi tak main-main dengan visi kemaritimannya. Pertama, fokusnya menyelamatkan kekayaan sumber daya laut, terutama pencurian ikan dari kapal-kapal berbendera asing langsung diwujudkan secara masif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dari situ pula muncul slogan ternama Menteri Susi "Tenggelamkan!".

Kedua, mengeluarkan kebijakan tentang kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perpres tersebut menjadi semacam panduan bagi pembangunan kelautan.

Ketiga, pemerintah berusaha menghubungkan pulau-pulau terdepan melalui penambahan trayek kapal perintis, dari semula 3 kini menjadi 18 trayek dan peningkatan pengakutan logistik kelautan atau tersohor dengan Tol Laut.

Visi kemaritiman tersebut berjalan efektif membangun kesadaran masyarakat luas akan arti penting lautan. Bila Jokowi berhasil membangungkan tidur panjang tentang kemaritiman, lantas sejak kapan dan bagaimana mulanya bangsa Indonesia "memunggungi lautan"?

Ulah Marsekal Guntur

Jauh sebelum tanah air mengampu nama Indonesia, mendarat seorang Marsekal "Bertangan Besi" lulusan Fakultas Hukum Universitas Harderwijk, di perairan Anyer, 1 Januari 1808.

Ia, Herman Willem Daendels, nan di dalam cerita rakyat digambarkan bengis, memiliki panggilan Mas Galak dan Marsekal Guntur, mengemban perintah penting Napoleon Bonaparte untuk menggantikan Gubernur Jenderal Wiese, dan terpenting mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

"Daendels membuat kebijakan dan tindakan, antara lain dengan merencanakan membangun pangkalan armada laut dan membentuk pasukan angakatan darat di wilayah Hindia Timur," tulis Prof. Djoko Marihandono, pada disertasi FIB UI bertajuk "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte".

Daendels memberi perhatian penuh terhadap penguatan angkatan darat. Ia berhasil menambah jumlah personel berupa 3.496 tentara Eropa, 8.347 tentara pribumi reguler, dan 6.935 pasukan pribumi sukarela, lalu membangun pabrik senjata, khususnya meriam di Semarang, tangsi-tangsi baru, dan bengkel konstruksi di Surabaya.

Setelah angkatan darat berhasil direorganisasi, Daendels membutuhkan sarana untuk menghubungkan pemerintahan tinggi. Jalur laut mustahil digunakan karena telah diblokade armada Inggris.

"Sarana paling cocok untuk menjamin komunikais antara pemerintahan tinggi di Batavia dan para pejabat pribumi adalah membuat jalan raya," tulis Marihandono.

Hari Laut Sedunia
Herman Willem Daendels. wikimedia.

Sang Mareskalek (Marsekal) memulai proyek jalan raya pos dari Bogor (Buitenzorg) menuju Karangsambung, Cirebon, berjarak 150 kilometer pada 5 Mei 1808. Sebagian besar proyek, menurut Marihandono, ditujukan untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa.

Dari Cirebon, Daendels pun menginginkan pembangunan jalan diteruskan dari menuju timur, Surabaya. Ia berniat menghubungkan ujung barat dan ujung timur dengan jarak mencapai 1.000 kilometer.

Di sepanjang jalan diperintahkan membuka dinas pos secara teratur. Saban dua kali seminggu sebuah gerobak pos berangkat dari Batavia dan begitu pula dua kali seminggu dari Surabaya.

Selain berfungsi sebagai jalur komunikasi, jalan raya Anyer-Panarukan, lanjut Marihandono, juga berujuan untuk meningkatkan mobilitas militer, seperti pengiriman pasukan Batavia ke Banten, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Dengan jalan raya tersebut, waktu tempuh pasukan menjadi lebih pendek.

Pembuatan jalan raya pos merupakan pengerjaan paling melelahkan dan memakan korban tak sedikit. "Masa Daendels adalah masa paling kelam dari genosida pembangunan jalan raya beraspalkan daran dan air mata manusia-manusia republik," tulis Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels.

Selain banyak memakan korban, pembangunan jalan raya pos juga membalik orientasi dari semula berorientasi laut, menjadi darat. Malahan, kondisi 'Mabok Daratan" makin diperkuat dengan Masa Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870 dan diperpanjang dengan Politik Etis, dengan penguatan pada hasil agraris.

Kembalilah Bangsa Samudra

Sukarno melirik kembali kejayaan Indonesia di laut, dan juga kedirgantaraan. Pada masa pemerintahannya, 23 September 1963, digelar Musyarawah Nasional Maritim I di Jakarta.

Di acara tersebut, Bung Karno naik podium mengentengahkan kejayaan maritim sebagai bangsa pelaut dengan judul Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera!

Menurutnya, seperti dikutip Wenri Wanhar "Selamat Hari Maritim Nasional" JPNN, adat istiadat bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan dari laut.

"Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat, jika tidak menguasai samudra, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim," tandas Sukarno.

Hari Laut Sedunia
Sukarno berpidato. (Foto: maritimnews.com)

Setahun berselang, momemtum Munas Maritim I ditabalkan menjadi Hari Maritim Nasional melalui Surat Keputusan No,or 249/1964.

Kekuasaan beralih. Presiden Soeharto tak lagi melihat laut sebagai episentrum kedigdayaan. Ia lebih memilih berkaca pada jalan hidup ayahnya sebagai petani. Tak heran bila Indonesia sebagai negara agraris amat terasa pada masa Orde Baru, dengan Revolusi Hijau dan Swasembada Pangan.

Pemerintah Indonesia kembali menerjang ombak untuk tak lagi memunggungi laut, dicetuskan lagi di masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan menunjuk Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, cikal-bakal Kementriaan Kelautan dan Perikanan.

Kebangkitan Tradisi Maritim semakin kentara pada masa Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Jokowi, di masa pemerintahan pertama, menyatakan Indonesia Poros Maritim Dunia. Namun, di masa kampanye Pilpres 2019, visi kemaritiman tersebut tidak terdengar gaungnya.

Akankah kita kembali memunggungi lautan?

Kredit : nugroho

Tags Artikel Ini

Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH