Sederet Modus Mafia Tanah Hingga Gugatannya Tiada Akhir Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kasus kejahatan mafia tanah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, seseorang bisa saja kehilangan aset berupa tanah maupun rumah akibat perbuatan mafia tanah. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri sudah mengambil tindakan tegas bagi pegawainya yang menjadi oknum mafia tanah. Tercatat, 125 pegawai BPN dipecat.

Baca Juga:

Nirina Zubir Rugi Rp 17 Miliar, Polisi Tangkap 5 Pelaku Mafia Tanah

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Brigjen Daniel Aditya Jaya menyebutkan salah satu modus mafia tanah untuk mendapatkan hak atas tanah adalah merekayasa gugatannya.

"Mafia tanah melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, padahal baik penggugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tersebut," ujar Daniel Aditya Jaya.

Hal itu diutarakan saat menjadi pemateri dalam forum group discussion bertajuk Problematika Mafia Tanah di Indonesia yang disiarkan langsung di kanal YouTube Iqtishad Consulting, dipantau dari Jakarta, Kamis (9/12).

Dari modus seperti itu, Daniel mengimbau pihak pengadilan untuk lebih berhati-hati dan teliti mencermati setiap gugatan terkait dengan kasus pertanahan yang mereka terima. Dengan demikian, mafia tanah secara yuridis tidak bisa menguasai tanah yang bukan menjadi haknya.

Baca Juga:

Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir

Di samping itu, modus lain yang dilakukan oleh mafia tanah, terutama di ranah pengadilan, adalah membeli tanah-tanah yang berpekara di pengadilan. Mereka lalu memberi suap kepada aparat penegak hukum sehingga putusan berpihak kepada kelompok mafia tanah itu.

"Kalau sudah seperti itu, arahnya juga tipikor (tindak pidana korupsi)," ucap Daniel.

Selain itu, kata dia, para mafia tanah juga melakukan modus lain, yaitu menggunakan hak tanah palsu. Dengan demikian, data hak palsu pun dapat menjadi legal karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada pula mafia tanah yang melakukan gugatan tiada akhir. Tindakan seperti itu, kata dia, menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun isinya bertentangan satu sama lain. Akibatnya, putusan tersebut pun tidak dapat dijalankan atau dieksekusi dan tanah pun tidak dapat dimanfaatkan oleh para pemilik yang sebenarnya.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir

Untuk mengatasi modus-modus para mafia tanah di pengadilan, Daniel mengimbau para hakim, terutama dari Mahkamah Agung, untuk memberitahukan kepada Kementerian ATR/BPN apabila menemukan gugatan ataupun putusan yang bertentangan antara satu sama lain.

"Perwakilan dari Mahkamah Agung bisa memberitahukan kepada kami apabila ditemukan gugatan ataupun putusan yang bertentangan satu sama lain. Ini bisa menjadi referensi kami untuk melakukan penanganan selanjutnya dalam bidang administrasi pertanahan," imbau Daniel. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kota Bandung Butuh Peta Mitigasi Bencana
Indonesia
Kota Bandung Butuh Peta Mitigasi Bencana

Yana meminta para kepala perangkat daerah, camat maupun lurah untuk segera menindaklanjuti kajian risiko bencana di Kota Bandung.

Begini Cara Bupati Probolinggo dan Politkus Nasdem Tarik Upeti Dari Kades
Indonesia
Begini Cara Bupati Probolinggo dan Politkus Nasdem Tarik Upeti Dari Kades

Atas pengunduran jadwal pemilihan tersebut, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang masa jabatannya berakhir.

Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin
Indonesia
Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin

Pemprov DKI menyebut, masih terdapat 2,7 juta warga ber KTP Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi.

Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini
Indonesia
Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini

Tiket dapat dibeli di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia.

Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Legislator: Sakiti Hati Rakyat
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang
Indonesia
Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi

Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah
Indonesia
Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah

Ketentuan ini, menurut Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Hery Trianto, mengacu pada Surat Edaran Nomor 25 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar
Indonesia
Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah melakukan penutupan atau penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di seluruh ibu kota.

Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB
Indonesia
Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB

Kami doakan semoga tiga almarhum prajurit terbaik ini diberikan tempat yang layak di sisi Allah