Sederet Modus Mafia Tanah Hingga Gugatannya Tiada Akhir Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kasus kejahatan mafia tanah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, seseorang bisa saja kehilangan aset berupa tanah maupun rumah akibat perbuatan mafia tanah. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri sudah mengambil tindakan tegas bagi pegawainya yang menjadi oknum mafia tanah. Tercatat, 125 pegawai BPN dipecat.

Baca Juga:

Nirina Zubir Rugi Rp 17 Miliar, Polisi Tangkap 5 Pelaku Mafia Tanah

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Brigjen Daniel Aditya Jaya menyebutkan salah satu modus mafia tanah untuk mendapatkan hak atas tanah adalah merekayasa gugatannya.

"Mafia tanah melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, padahal baik penggugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tersebut," ujar Daniel Aditya Jaya.

Hal itu diutarakan saat menjadi pemateri dalam forum group discussion bertajuk Problematika Mafia Tanah di Indonesia yang disiarkan langsung di kanal YouTube Iqtishad Consulting, dipantau dari Jakarta, Kamis (9/12).

Dari modus seperti itu, Daniel mengimbau pihak pengadilan untuk lebih berhati-hati dan teliti mencermati setiap gugatan terkait dengan kasus pertanahan yang mereka terima. Dengan demikian, mafia tanah secara yuridis tidak bisa menguasai tanah yang bukan menjadi haknya.

Baca Juga:

Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir

Di samping itu, modus lain yang dilakukan oleh mafia tanah, terutama di ranah pengadilan, adalah membeli tanah-tanah yang berpekara di pengadilan. Mereka lalu memberi suap kepada aparat penegak hukum sehingga putusan berpihak kepada kelompok mafia tanah itu.

"Kalau sudah seperti itu, arahnya juga tipikor (tindak pidana korupsi)," ucap Daniel.

Selain itu, kata dia, para mafia tanah juga melakukan modus lain, yaitu menggunakan hak tanah palsu. Dengan demikian, data hak palsu pun dapat menjadi legal karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada pula mafia tanah yang melakukan gugatan tiada akhir. Tindakan seperti itu, kata dia, menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun isinya bertentangan satu sama lain. Akibatnya, putusan tersebut pun tidak dapat dijalankan atau dieksekusi dan tanah pun tidak dapat dimanfaatkan oleh para pemilik yang sebenarnya.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir

Untuk mengatasi modus-modus para mafia tanah di pengadilan, Daniel mengimbau para hakim, terutama dari Mahkamah Agung, untuk memberitahukan kepada Kementerian ATR/BPN apabila menemukan gugatan ataupun putusan yang bertentangan antara satu sama lain.

"Perwakilan dari Mahkamah Agung bisa memberitahukan kepada kami apabila ditemukan gugatan ataupun putusan yang bertentangan satu sama lain. Ini bisa menjadi referensi kami untuk melakukan penanganan selanjutnya dalam bidang administrasi pertanahan," imbau Daniel. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Tracing Orang Kontak Erat dengan Pekerja Wisma Atlet
Indonesia
Pemerintah Diminta Tracing Orang Kontak Erat dengan Pekerja Wisma Atlet

Bagaimanapun laporan menunjukkan tetap ada gejala akibat varian ini

Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 39 Anggota Dewan
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 39 Anggota Dewan

Rapat yang digelar di Gedung Nusatara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini hanya dihadiri secara fisik oleh 39 anggota dewan.

Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble
Indonesia
Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble

Travel bubble merupakan sistem koridor perjalanan dengan tujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda.

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024
Indonesia
Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

Soal Karangan Bunga Jakpro, Ketua DPRD DKI akan Komunikasikan ke Pj DKI 1
Indonesia
Soal Karangan Bunga Jakpro, Ketua DPRD DKI akan Komunikasikan ke Pj DKI 1

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro. Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," paparnya.

KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin
Indonesia
KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin bersama dua tersangka lain dalam penyidikan kasus pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Indonesia Kerja Sama dengan Jepang dan Inggris dalam Pengembangan MRT
Indonesia
Indonesia Kerja Sama dengan Jepang dan Inggris dalam Pengembangan MRT

Trayek MRT Jakarta kini tengah dikembangkan untuk dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat di Jakarta.

Jokowi Pidato Kenegaraan, Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Kompleks Parlemen Situasional
Indonesia
Jokowi Pidato Kenegaraan, Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Kompleks Parlemen Situasional

Rangkaian acara negara jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 diawali dengan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden, Selasa (16/8), di Gedung Parlemen.

Polisi Tangkap Penyebar Hoaks dan Provokator Penganiayaan Ade Armando
Indonesia
Polisi Tangkap Penyebar Hoaks dan Provokator Penganiayaan Ade Armando

Polisi menangkap sejumlah orang yang terlibat saat pegiat media sosial Ade Armando dianiaya. Ade Armando dianiaya saat demo di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4) lalu. Salah satunya adanya provokator AFW. Pria warga Kramat, Senen, Jakarta Pusat ini menyebarkan video hoaks.

Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2
Indonesia
Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2

Daerah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).