Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf Presiden Joko Widodo saksikan geladi peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10) besok. Sejumlah kalangan memprediksi akan diikuti oleh reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, apabila terjadi reshuffle, ada beberapa pos kementerian yang bakal dirombak oleh Presiden Jokowi.

Perombakan itu, kata Ujang, guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait dalam membantu Presiden Jokowi menghadapi pandemi COVID-19 yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Baca Juga:

PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi

"Soal kinerja (kementerian) yang tak bagus bisa saja yang kena reshuffle, Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi," kata Ujang kepada wartawan, Senin (19/10).

Presiden Joko Widodo (dua dari kiri) di Vila Pantai So Long di Banyuwangi, Jawa Timur. (Antara/Indra Arief Pribadi)
Presiden Joko Widodo (dua dari kiri) di Vila Pantai So Long di Banyuwangi, Jawa Timur. (Antara/Indra Arief Pribadi)

Menurut Ujang, kementerian-kementrrian tersebut layak direshuflle lantaran kinerjanya kurang memuaskan. Tak hanya itu, sederet kementerian tersebut juga kerap dikritik oleh publik dalam setiap kebijakannya.

Baca Juga:

Tak Ada Reshufle Kabinet, Semua Menteri Diminta Fokus Kerja

Meski begitu, menurut Ujang, reshuffle kabinet bisa saja diundur oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, saat ini pemerintah masih fokus pada Undang-Undang Cipta Kerja yang massif ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.

"Reshuffle kemungkina tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh. Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara marathon oleh mereka," kata Ujang. (Pon)

Baca Juga:

PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Menurut Lestari, sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini.

Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB
Indonesia
Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB

Kini angka penularan virus corona di Jakarta mengalami penurunan ke angka 1.

Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya
Indonesia
Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya

John bebas usai pembebasan bersyarat

Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes
Indonesia
Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes

Jangan sampai karena berkerumun kita membawa penyakit

PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.

Waduh! Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Calon Ibu Kota Tinggi
Indonesia
Waduh! Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Calon Ibu Kota Tinggi

Sepanjang 2020 telah ada 26 laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak

Ribuan Napi Beragama Kristen Diberikan Remisi Khusus Natal
Indonesia
Ribuan Napi Beragama Kristen Diberikan Remisi Khusus Natal

Kemenkumham memberikan remisi khusus Natal tahun 2019 kepada 12.629 Narapidana pemeluk agama Kristen.

 MA Vonis Lepas Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan
Indonesia
MA Vonis Lepas Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan

Terpisah, kuasa hukum Karen, Soesilo Ariwibowo membenarkan bahwa kliennya divonis lepas. Namun, hingga kini tim kuasa hukum masih menunggu petikan putusan dari MA.

Nadiem Izinkan Siswa SMP dan SMA Kembali Bersekolah
Indonesia
Nadiem Izinkan Siswa SMP dan SMA Kembali Bersekolah

"Jadi SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka harus menunggu dua bulan lagi," ujar Nadiem.

 Sebar Hoaks Virus Corona, Seorang WNI Dipenjara di Malaysia
Dunia
Sebar Hoaks Virus Corona, Seorang WNI Dipenjara di Malaysia

Bukan hanya dipenjara, WNI yang berjenis kelamin perempuan itu juga didenda sebesar Rp3,2 juta oleh Pengadilan Magistrate di Kuala Lumpur, pada Jumat, (21/2).