Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Merahputih.com - Rencana perekrutan 57 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) belum menemui titik temu. Pasalnya, Polri tak kunjung melantik mereka meski Kapolri Jenderal Listyo Prabowo sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, rencana peralihan Novel Baswedan cs menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sulit terwujud. Sebab, rekrutmen tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 62 ayat 2 UU ASN. Di pasal tersebut jelas disebut bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari tiga tahap. Yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

"Kompetensi dasar yang dimaksud salah satunya terkait wawasan kebangsaan," jelas Direktur Indonesia Public Institute kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (18/11).

Baca Juga:

Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik

Ia juga mengungkit soal Pasal 63 ayat 1 di UU yang sama. Dimana, pasal itu menyatakan “peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS”.

Artinya, menurut Karyono, 57 eks pegawai KPK dapat diangkat menjadi CPNS jika lolos seleksi kompetensi dasar, salah satunya TWK. Faktanya, para mantan pegawai itu tidak lolos.

"Karenanya, tidak dapat diangkat menjadi ASN di lingkungan KPK dan diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri," sebut Karyono.

Ketentuan hukum lainnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat 1 huruf a. Aturan itu menyatakan batas usia paling tinggi pada saat melamar menjadi ASN adalah 35 tahun.

"Banyak dari 57 eks pegawai KPK tersebut yang sudah berusia di atas 35 tahun," sebut dia.

Baca Juga:

Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK

Karyono mengingatkan, beberapa orang dari 57 eks pegawai KPK tersebut merupakan mantan anggota Polri, layaknya Novel Baswedan. Selain itu, ke-57 orang tersebut juga sudah diberhentikan secara hormat dari KPK, karena tidak lolos asesmen TWK.

"Sehingga tidak bisa dialihkan menjadi ASN di lingkungan KPK,” ujar Karyono.

Karyono menduga, mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar menjadi PNS di kementerian/lembaga manapun sesuai PP 11/2017 Pasal 23 ayat 1 huruf c.

"Karena pernah keluar baik sebagai anggota Polri maupun secara keseluruhan (57 orang) sebagai pegawai KPK,” imbuh Karyono.

Baca Juga:

Rekam Jejak Novel Cs Bikin Peluang Jadi ASN Polri Terbuka Lebar

Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIX/2021 telah menyatakan proses alih status pegawai KPK yang menggunakan metode TWK sesuai dengan UUD 1945. Kemudian, melibatkan pihak yang kompeten dan tidak diskriminatif sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

MK menyatakan bahwa Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bagi seluruh pegawai KPK bukan hanya untuk pegawai KPK yang tidak lolos TWK. "Sehingga adanya 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK merupakan fakta,” kata Karyono. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Laporan Arus Lalu Lintas Jalur Puncak di Akhir Pekan
Indonesia
Berikut Laporan Arus Lalu Lintas Jalur Puncak di Akhir Pekan

Kondisi arus lalu lintas akhir pekan ini di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, terpantau ramai lancar, Sabtu (5/6).

Gibran Copot dan Mutasi ASN Perempuan yang Ketahuan Nikah Siri
Indonesia
Gibran Copot dan Mutasi ASN Perempuan yang Ketahuan Nikah Siri

Gibran pun langsung memberikan tindakan tagas dengan mencopot guru tersebut dan memberikan sanksi dengan melakukan mutasi ke dinas lain

Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi
Indonesia
Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi

Komnas HAM memastikan polisi akan datang memenuhi panggilan terkait kematian Maaher At-Thuwalibi alias Soni Eranata di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri.

Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19
Indonesia
Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19

TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra
Indonesia
OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan

Demokrat Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR-Antigen Transportasi Darat
Indonesia
Demokrat Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR-Antigen Transportasi Darat

Partai Demokrat meminta agar pemerintah mencabut aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan.

Surat Panggilan Dikirim, Ferdinand Hutahaean Diharap Datang Pekan Depan
Indonesia
Pelacakan Jadi Kunci Kendalikan Kasus Mutasi COVID-19
Indonesia
Pelacakan Jadi Kunci Kendalikan Kasus Mutasi COVID-19

Salah satu yang menjadi prioritas Kemenkes adalah menyiapkan ketersediaan tempat tidur maupun ruang ICU khusus COVID-19.

Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari
Indonesia
Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.