Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Merahputih.com - Rencana perekrutan 57 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) belum menemui titik temu. Pasalnya, Polri tak kunjung melantik mereka meski Kapolri Jenderal Listyo Prabowo sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, rencana peralihan Novel Baswedan cs menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sulit terwujud. Sebab, rekrutmen tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 62 ayat 2 UU ASN. Di pasal tersebut jelas disebut bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari tiga tahap. Yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

"Kompetensi dasar yang dimaksud salah satunya terkait wawasan kebangsaan," jelas Direktur Indonesia Public Institute kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (18/11).

Baca Juga:

Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik

Ia juga mengungkit soal Pasal 63 ayat 1 di UU yang sama. Dimana, pasal itu menyatakan “peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS”.

Artinya, menurut Karyono, 57 eks pegawai KPK dapat diangkat menjadi CPNS jika lolos seleksi kompetensi dasar, salah satunya TWK. Faktanya, para mantan pegawai itu tidak lolos.

"Karenanya, tidak dapat diangkat menjadi ASN di lingkungan KPK dan diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri," sebut Karyono.

Ketentuan hukum lainnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat 1 huruf a. Aturan itu menyatakan batas usia paling tinggi pada saat melamar menjadi ASN adalah 35 tahun.

"Banyak dari 57 eks pegawai KPK tersebut yang sudah berusia di atas 35 tahun," sebut dia.

Baca Juga:

Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK

Karyono mengingatkan, beberapa orang dari 57 eks pegawai KPK tersebut merupakan mantan anggota Polri, layaknya Novel Baswedan. Selain itu, ke-57 orang tersebut juga sudah diberhentikan secara hormat dari KPK, karena tidak lolos asesmen TWK.

"Sehingga tidak bisa dialihkan menjadi ASN di lingkungan KPK,” ujar Karyono.

Karyono menduga, mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar menjadi PNS di kementerian/lembaga manapun sesuai PP 11/2017 Pasal 23 ayat 1 huruf c.

"Karena pernah keluar baik sebagai anggota Polri maupun secara keseluruhan (57 orang) sebagai pegawai KPK,” imbuh Karyono.

Baca Juga:

Rekam Jejak Novel Cs Bikin Peluang Jadi ASN Polri Terbuka Lebar

Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIX/2021 telah menyatakan proses alih status pegawai KPK yang menggunakan metode TWK sesuai dengan UUD 1945. Kemudian, melibatkan pihak yang kompeten dan tidak diskriminatif sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

MK menyatakan bahwa Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bagi seluruh pegawai KPK bukan hanya untuk pegawai KPK yang tidak lolos TWK. "Sehingga adanya 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK merupakan fakta,” kata Karyono. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega
Indonesia
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega

"Jadi itu enggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024. Tetapi kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok, juga itu kewenangan Bu Mega," tegas Hasto.

Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif
Indonesia
Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur mudik alternatif selain jalan tol, seperti jalur pantai utara dan pantai selatan. Hal itu dikatakan Kapolri saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat, yang diikuti personel gabungan Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, instansi terkait, dan para relawan.

Solo PPKM Level 3, Polresta Surakarta Vaksin Booster Ratusan Pedagang Pasar Klewer
Indonesia
Solo PPKM Level 3, Polresta Surakarta Vaksin Booster Ratusan Pedagang Pasar Klewer

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan vaksinasi booster mulai diberlakukan di pasar-pasar tradisional melalui sentra vaksinasi. Vaksinasi ini menyasar pedagang tradisional.

Pekerja Jalan Trans Bintuni Maybrat Papua Barat Diduga Dibantai
Indonesia
Pekerja Jalan Trans Bintuni Maybrat Papua Barat Diduga Dibantai

Saat ini tim Polri dan TNI sedang berangkat menuju TKP guna memastikan kejadian serta melakukan evaluasi.

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Bupati Tanah Bumbu
Indonesia
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Bupati Tanah Bumbu

"Hak yang bersangkutan (Mardani Maming) mengajukan praperadilan. KPK melalui biro hukum tentu siap hadapi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Kebijakan Negara
Indonesia
Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Kebijakan Negara

"Yang lebih penting adalah arah kebijakan negara. Harus mengutamakan nasional interest di atas segala-galanya. Sehingga negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," kata LaNyalla

Bela Istri Ferdy Sambo, Febri Diansyah Ngaku Diskusi dengan 5 Ahli Hukum
Indonesia
Bela Istri Ferdy Sambo, Febri Diansyah Ngaku Diskusi dengan 5 Ahli Hukum

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku sudah menemui lima ahli hukum untuk berdiskusi demi upaya maksimal membela tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini

Militer Gulingkan Presiden Burkina Faso
Dunia
Militer Gulingkan Presiden Burkina Faso

pengambilalihan kekuasaan diklaim militer, dilakukan tanpa kekerasan dan bahwa orang-orang yang ditahan berada di lokasi yang aman.

Kejagung Evaluasi Persidangan Ferdy Sambo Cs selama Penundaan Sepekan
Indonesia
Kejagung Evaluasi Persidangan Ferdy Sambo Cs selama Penundaan Sepekan

Persidangan kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J dihentikan selama sepekan.

Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional
Indonesia
Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional

The Jakmania untuk bisa bersama-sama menjaga JIS yang nantinya akan menjadi kandang tim macan Kemayoran ini.