Secara Moral, Harusnya Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK Juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Ahmad Fathul Bahri, mengatakan secara moral Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau dari sisi moral, kami berharap perppu dikeluarkan. Tetapi sekali lagi ini wewenang Presiden (Jokowi) untuk mengeluarkannya. Yang jelas kalau kami berpandangan memang itu suara publik (yang meminta penerbitan perppu) sebaiknya didengarkan," kata dia kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Baca Juga:

Tarik Ulur Perppu KPK, Jokowi Gamang di Bawah Tekanan Oligarki Parpol?

PKS melihat salah satu alasan Jokowi adalah masih ada proses hukum yang bergulir di MK.

Presiden Jokowi sebaiknya segera terbitkan Perppu KPK
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

"Maka kami hormati beliau dan itu adalah hal wajar dan bisa kita tunggu juga di uji materi akan diterima atau tidak. Sambil kami tetap berharap respons publik itu tetap harus didengarkan," kata Fathul.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Fathul mengaku tidak mengetahui apakah presiden telah mempertimbangkan atau belum suara dan saran publik terkait pentingnya penerbitan Perppu KPK. PKS, menurut dia, tetap melihat suara publik mengenai Perppu KPK.

"Kami tetap berharap respons publik itu tetap harus didengarkan. Tapi hak presiden enggak keluarkan Perppu tetap kita hormati." katanya.

Baca Juga:

Wibawa Jokowi Bakal Meningkat Kalau Berani Terbitkan Perppu KPK

Sebelumnya, Jokowi menyatakan, tidak akan menerbitkan Perppu KPK selama proses uji materi UU tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sejumlah kalangan terus mendesak Jokowi menerbitkan Perppu KPK karena menilai UU KPK bermasalah.

Beberapa poin yang dinilai bermasalah adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK, Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dan persyaratan umur pimpinan KPK.(Knu)

Baca Juga:

Perlu Tidaknya Perppu KPK, Presiden Jokowi Disarankan Lakukan Jajak Pendapat



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH