Secara Moral dan Etika, Jhoni Allen Tidak Pantas Hadiri Rapat DPR Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, secara moral dan etika Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun sudah tidak pantas hadir dalam rapat di DPR.

Hal tersebut disampaikan Herzaky menyoroti kehadiran Jhoni Allen dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa, (16/3).

Baca Juga

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

"Karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir. Hanya, secara hukum, Jhony Allen masih punya hak," kata Herzaky, dalam keterangannya, Rabu, (17/3).

Herzaky memastikan, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

"Surat resmi telah kami kirimkan ke pimpinan DPR. Selanjutnya kami tinggal menuju surat tersebut diteruskan ke Presiden. Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR secara resmi adalah Presiden, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ujar Herzaky.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).

Namun demikian, kata Herzaky, mengingat Jhoni Allen masih menggugat pemecatannya di pengadilan, maka masih ada waktu maksimal 60 hari sebelum diberhentikan dari DPR RI.

"Setelah itu, masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi," imbuhnya.

Herzaky menegaskan, Demokrat sendiri saat ini sedang memproses pengganti dari Jhoni Allen di parlemen.

"Sehingga ketika keputusan dari Presiden sudah keluar, kami sudah siap dengan penggantinya. Masih banyak tugas berat membantu rakyat yang menanti kami," tutur Herzaky.

Baca Juga

Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus

Herzaky memahami, agak sulit jika berharap kesadaran etik dari para pelaku KLB Deli Serdang. Bahkan, kata dia, hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan oleh kubu Moeldoko.

"Selama ini mereka sudah mempertontonkan secara terang benderang, perilaku yang menafikan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mentang-mentang didukung oknum kekuasaan," pungkas Herzaky. (Pòn)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam rasuah tersebut sebanyak Rp 127,736 miliar.

Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI
Indonesia
Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI

Polri menduga empat terduga teroris terkait dengan kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pernah mengikuti baiat dan i'dad di Front Pembela Islam (FPI).

Lima Pelaku Pungli Viral di Penyekatan Tol Palembang-Lampung Ditangkap
Indonesia
Lima Pelaku Pungli Viral di Penyekatan Tol Palembang-Lampung Ditangkap

Lima tersangka pelaku pungutan liar (pungli) di pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pintu masuk ruas jalan tol Kramasan Palembang (Sumatera Selatan)-Lampung ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.

Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus
Indonesia
Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus

Megawati pun meminta agar kritik yang disampaikan secara konstruktif dan solutif

Jatim Siap Uji Coba Penerapan PPKM Level 1 di Blitar
Indonesia
Jatim Siap Uji Coba Penerapan PPKM Level 1 di Blitar

Implementasi uji coba level 1 di Kota Blitar dilakukan karena telah memenuhi syarat indikator asesmen Kementerian Kesehatan, ditambah dengan syarat baru dari Inmendagri Nomor 47/2021

Pertamina Evakuasi Warga dan Masih Lakukan Pemadaman Kilang Balongan
Indonesia
Pertamina Evakuasi Warga dan Masih Lakukan Pemadaman Kilang Balongan

Ifki mengungkapkan hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui.

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

"Yang jelas enggak ada anggaran soal Formula E," ujar M. Taufik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Kamis (4/11)

Kecuali Rizieq Shihab, Lima Mantan Petinggi FPI Bebas dari Penjara
Indonesia
Kecuali Rizieq Shihab, Lima Mantan Petinggi FPI Bebas dari Penjara

Lima orang mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) bebas dari penjara pada Rabu (6/10).

Polda Riau Bongkar Sindikat Pembuatan Surat COVID-19 Palsu yang Libatkan Rumah Sakit
Indonesia
Polda Riau Bongkar Sindikat Pembuatan Surat COVID-19 Palsu yang Libatkan Rumah Sakit

Saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif

Anies Beri Lampu Hijau Kejuaraan Dunia Bola Basket di Jakarta
Indonesia
Anies Beri Lampu Hijau Kejuaraan Dunia Bola Basket di Jakarta

Ketua Perbasi Erick Thohir bersama Sekjen Nirmala Dewi mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).