Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pemerintah menyebut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, khususnya Pasal 2.

Dalam Pasal itu dinyatakan, asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Baca Juga:

Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengemukakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) menyebutkan SKT FPI berlaku sampai 20 Juni 2019. Sejak saat itu sampai sekarang, FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT.

“Oleh sebab itu, secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar,” ujar Edy yang membacakan pertimbangan SKB larangan aktivitas FPI, Rabu (30/12).

Edy mengatakan, pengurus dan anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat. Padahal, masalah itu adalah tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Adapun dalam butir kedua dinyatakan FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umumm dan bertentangan dengan hukum.

Simpatisan PFI
Aksi FPI. (Foto: FPI).

Edy membacakan poin ketiga yang menyatakan melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam,” tutur Edy yang membacakan poin nomor empat.

Dalam poin kelima SKB tersebut meminta masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. Kemudian meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Dalam poin ketujuh SKB meminta kementerian/lembaga yang terlibat dalam SKB agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menandatangani SKB.

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020,” bunyi poin tujuh dalam SKB tersebut.

SKB itu sendiri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang
Indonesia
Sekjen Senior Bandingkan Kantor PDIP Yogyakarta Dulu dan Sekarang

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo melakukan pengguntingan pita pembukaan pameran seni rupa "Akara", yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan (PDIP) dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

Kasus COVID-19 di Bandung Meroket, Yana Mulyana: Faskes Hingga Nakes-nya Sebentar Lagi Kolaps
Indonesia
Kasus COVID-19 di Bandung Meroket, Yana Mulyana: Faskes Hingga Nakes-nya Sebentar Lagi Kolaps

Terus meroketnya kasus COVID-19 itu tak lepas dari pascalebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu

Rombongan Sepeda Berkendara di Tengah Jalan Sudirman, Ini Kata Polisi
Indonesia
Rombongan Sepeda Berkendara di Tengah Jalan Sudirman, Ini Kata Polisi

Polisi dalam hal ini mengingatkan jika ada sanksi pelanggaran lalu lintas

Ratusan Napi Uganda Kabur, Sebagian Bawa Keluar Senjata AK-47
Indonesia
Ratusan Napi Uganda Kabur, Sebagian Bawa Keluar Senjata AK-47

Sebanyak 219 narapidana di sebuah penjara Uganda kabur. Sebagian membawa sedikitnya 15 senjata api.

PM Jepang Klaim Dapat Dukungan Digelarnya Olimpiade dari Pemimpin G7
Dunia
PM Jepang Klaim Dapat Dukungan Digelarnya Olimpiade dari Pemimpin G7

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa negara-negara Kelompok Tujuh (G7) memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya untuk mengadakan Olimpiade Tokyo musim panas ini.

Begini Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021
Indonesia
Begini Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021

Sementara itu, realisasi anggaran PEN 2020 hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Dua Kasubag Diduga Terseret Insiden Kebakaran Kejagung
Indonesia
Dua Kasubag Diduga Terseret Insiden Kebakaran Kejagung

Kedua Kasubag ini dipanggil sebagai saksi perkara kebakaran Gedung Utama Kejagung.

PGI Minta Masyarakat Kesampingkan Perbedaan Politik Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
PGI Minta Masyarakat Kesampingkan Perbedaan Politik Tangani Pandemi COVID-19

Pengurus PGI berharap masyarakat tidak jenuh dan longgar menerapkan protokol kesehatan

Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan
Indonesia
Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan

"Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," kata Novel kepada wartawan, Selasa (14/9).