Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pemerintah menyebut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, khususnya Pasal 2.

Dalam Pasal itu dinyatakan, asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Baca Juga:

Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengemukakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) menyebutkan SKT FPI berlaku sampai 20 Juni 2019. Sejak saat itu sampai sekarang, FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT.

“Oleh sebab itu, secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar,” ujar Edy yang membacakan pertimbangan SKB larangan aktivitas FPI, Rabu (30/12).

Edy mengatakan, pengurus dan anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat. Padahal, masalah itu adalah tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Adapun dalam butir kedua dinyatakan FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umumm dan bertentangan dengan hukum.

Simpatisan PFI
Aksi FPI. (Foto: FPI).

Edy membacakan poin ketiga yang menyatakan melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam,” tutur Edy yang membacakan poin nomor empat.

Dalam poin kelima SKB tersebut meminta masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. Kemudian meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Dalam poin ketujuh SKB meminta kementerian/lembaga yang terlibat dalam SKB agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menandatangani SKB.

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020,” bunyi poin tujuh dalam SKB tersebut.

SKB itu sendiri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies dan Anak Buahnya Diminta 'Cross Check' Klaim Tempat Hiburan Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Anies dan Anak Buahnya Diminta 'Cross Check' Klaim Tempat Hiburan Jadi Klaster COVID-19

Makanya kalau ada yang buka, silahkan ditindak sesuai ketentuan

Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK
Indonesia
Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Hanya saja, tak dirinci soal waktu pengiriman uang tersebut

Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR

"Total kebutuhan anggaran sedang dihitung ulang oleh perencana karena ada perubahan kebutuhan termasuk pembangunan mushola," jelas Sarjoko.

Prabowo Jadi Menteri dengan Kinerja Paling Bagus Versi Survei Indo Barometer
Indonesia
Prabowo Jadi Menteri dengan Kinerja Paling Bagus Versi Survei Indo Barometer

Terdapat lima alasan utama publik menilai seorang menteri memiliki kinerja bagus

Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?
Indonesia
Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?

"Saya pernah dengar dan mengantarkan bapak pagi-pagi itu ke bandara Halim Perdana Kusuma. Bapak cerita bahwa uang Rp2 Miliar dan ketemu pak Adi," imbuh Sanjaya.

Hindari Potensi Terjadinya Klaster COVID-19, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalanan KRL
Indonesia
Hindari Potensi Terjadinya Klaster COVID-19, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalanan KRL

Mulai Sabtu (1/8), PT KCI menambah lima perjalanan KRL di lintas Rangkasbitung-Tanah Abang PP.

Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK
Indonesia
Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK

Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap

Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19
Indonesia
Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19

Doni juga meminta penanganan pengungsi yang tergolong kelompok rentan dipisahkan dengan kelompok usia muda

Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus
Indonesia
Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus

Masyarakat Tiongkok dicekam kekhawatiran yang mendalam setelah sejumlah provinsi mengalami kekurangan persediaan vaksin rabies.

Jatim Dominasi Pertambahan Kasus, Masyarakatnya Dinilai Tak Disiplin
Indonesia
Jatim Dominasi Pertambahan Kasus, Masyarakatnya Dinilai Tak Disiplin

Hal ini dilihat dari tingginya jumlah kasus per seratus ribu jumlah penduduk yang cukup tinggi.