Secapa TNI AD Jadi Klaster Corona, MPR: Protokol Kesehatan Harus Diperketat Ilustrasi-Salah satu kegiatan di Secapa TNI AD - secapaad.mil.id

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang mengalami klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin.

Ia mengatakan, lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam sehari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat.

Baca Juga

Ratusan Siswa Secapa AD Positif Corona Dikarantina, Masyarakat Diminta tidak Panik

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas dan konkret dan harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin,” ujar Melki Laka Lena dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (10/7).

Menurut Melki, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/ TCM tentunya rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkiti virus corona.

Melki melihat bahwa sekolah atau tempat pelatihan dengan asrama rentan menjadi klaster penyebaran baru, sehingga swab test PCR secara periodik sangat diperlukan selain memberlakukan protokol kesehatan secara detail dan ketat.

“Pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau Secapa TNI AD yang sekarang mengalami klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena COVID-19,” kata Melki.

Emanuel Melkiades Laka Lena
Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: dpr.go.id

Dia menjelaskan, kondisi lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam dan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat.

Sehingga, protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret. Protokol itu juga harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin.

“Jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/TCM harus rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit,” terang Melki.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, sebagaimana kasus Secapa TNI AD, kalau ada satu yang terjangkit maka diperkirakan semuanya terdampak, sehingga penyebaran Covid-19 hanya tergantung pada imunitas dan kondisi tubuh masing-masing.

“Ada yang terkena tapi tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang, dan bahkan berat,” ujarnya.

Baca Juga

Ratusan Siswa Secapa AD yang Terpapar COVID-19 Harus Dapat Penanganan Baik

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar semua sekolah atau komunitas yang memiliki asrama dapat dilakukan pengecekan secara rutin seminggu atau dua minggu oleh pengelola atau pendidik dengan dibantu oleh pemerintah daerah (pemda) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.

“Sehingga, pelajaran kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang. Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola disupervisi aparat pemda dan Gugus Tugas,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Didengar Anies, Orang Tua Siswa Malah Demo di Depan Kantor Jokowi
Indonesia
Tak Didengar Anies, Orang Tua Siswa Malah Demo di Depan Kantor Jokowi

Mereka kecewa dengan seleksi PPDB DKI ajaran 2020-2021 yang memprioritaskan umur

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha
Indonesia
Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja bakal mempermudah administrasi pemerintahan dalam hal perizinan usaha.

Keluarga Mahasiswa Pelaku Dugaan Pemalsuan Swab PCR Minta Maaf ke Publik
Indonesia
Keluarga Mahasiswa Pelaku Dugaan Pemalsuan Swab PCR Minta Maaf ke Publik

Keluarga tiga tersangka kasus pemalsuan surat swab PCR menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan MHA, EAD, dan MAIS.

Kritik JK Dinilai Tepat, PKB: Konsekuensi Membangun Demokrasi
Indonesia
Kritik JK Dinilai Tepat, PKB: Konsekuensi Membangun Demokrasi

Zaman sekarang itu ada undang-undangnya

Sadis, Begini Detik-detik Sepasang Kekasih Gergaji Tubuh Manajer Konstruksi hingga 11 Potongan
Indonesia
Sadis, Begini Detik-detik Sepasang Kekasih Gergaji Tubuh Manajer Konstruksi hingga 11 Potongan

Korban pembunuhan di Apartemen Kalibata City Rinaldi Harley Wismanu (32 tahun) dimutilasi menjadi 11 bagian oleh pelaku.

Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan
Indonesia
Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan

Paktik politik uang tidak akan bisa dihindari baik dalam Pilkasa secara langsung maupun Pilkada tidak langsung

Kemensos dan KemenPPA Digandeng Beri Trauma Healing Bagi Korban Predator Anak WN Prancis
Indonesia
Kemensos dan KemenPPA Digandeng Beri Trauma Healing Bagi Korban Predator Anak WN Prancis

Tim Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan autopsi France

Viral Pengendara Mabuk Potong Iring-iringan Gubernur NTT, Ini Kata Polisi
Indonesia
Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal
Indonesia
Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah COVID-19

Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Indonesia
Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tommy Sumardi juga dituntut untuk membayar denda