Secapa TNI AD Jadi Klaster Corona, MPR: Protokol Kesehatan Harus Diperketat Ilustrasi-Salah satu kegiatan di Secapa TNI AD - secapaad.mil.id

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang mengalami klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin.

Ia mengatakan, lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam sehari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat.

Baca Juga

Ratusan Siswa Secapa AD Positif Corona Dikarantina, Masyarakat Diminta tidak Panik

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas dan konkret dan harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin,” ujar Melki Laka Lena dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (10/7).

Menurut Melki, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/ TCM tentunya rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkiti virus corona.

Melki melihat bahwa sekolah atau tempat pelatihan dengan asrama rentan menjadi klaster penyebaran baru, sehingga swab test PCR secara periodik sangat diperlukan selain memberlakukan protokol kesehatan secara detail dan ketat.

“Pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau Secapa TNI AD yang sekarang mengalami klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena COVID-19,” kata Melki.

Emanuel Melkiades Laka Lena
Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: dpr.go.id

Dia menjelaskan, kondisi lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam dan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat.

Sehingga, protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret. Protokol itu juga harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin.

“Jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/TCM harus rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit,” terang Melki.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, sebagaimana kasus Secapa TNI AD, kalau ada satu yang terjangkit maka diperkirakan semuanya terdampak, sehingga penyebaran Covid-19 hanya tergantung pada imunitas dan kondisi tubuh masing-masing.

“Ada yang terkena tapi tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang, dan bahkan berat,” ujarnya.

Baca Juga

Ratusan Siswa Secapa AD yang Terpapar COVID-19 Harus Dapat Penanganan Baik

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar semua sekolah atau komunitas yang memiliki asrama dapat dilakukan pengecekan secara rutin seminggu atau dua minggu oleh pengelola atau pendidik dengan dibantu oleh pemerintah daerah (pemda) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.

“Sehingga, pelajaran kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang. Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola disupervisi aparat pemda dan Gugus Tugas,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI dan Kemenag DIY Imbau Warga Salat Ied di Rumah
Indonesia
MUI dan Kemenag DIY Imbau Warga Salat Ied di Rumah

Imbauan ini dikeluarkan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.

KPK Periksa Petinggi PT Pupuk Indonesia Logistik
Indonesia
KPK Periksa Petinggi PT Pupuk Indonesia Logistik

Bowo kemudian bertemu dengan anak buah Taufik, Asty Winasty

 Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia
Indonesia
Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi

 Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring
Indonesia
Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring

Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial.

Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas

Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah rumah tahanan (rutan) di Jawa Tengah mengalami over kapasitas.

Abaikan PSBB, Warga Memadati Pantai Tanjung Pasir Tangerang Saat Libur Lebaran
Foto
Abaikan PSBB, Warga Memadati Pantai Tanjung Pasir Tangerang Saat Libur Lebaran

Warga memadati objek wisata saat libur lebaran Idul Fitri 1441 H di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten

AHY Tunjuk Sekjen Baru Partai Demokrat, Putri Wapres Ma'ruf Jadi Wasekjen
Indonesia
AHY Tunjuk Sekjen Baru Partai Demokrat, Putri Wapres Ma'ruf Jadi Wasekjen

Riefky akan dibantu oleh 10 orang Wakil Sekjen hingga 2025.

Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS
Indonesia
Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS

Mereka berpotensi melakukan tindakan balas dendam atas keputusan pemerintah tersebut.

 Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat
Indonesia
Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan

KPK Duga Dirut PT PAL Ikut Menikmati Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Duga Dirut PT PAL Ikut Menikmati Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Uang tersebut diterima direksi PT DI dari enam perusahaan