Sebut LHKPN Konsep Ateis, Pendapat Irjen Darma Pongrekun Dinilai Konyol Praktisi hukum Petrus Selestinus. Foto: net

Merahputih.com - Praktisi hukum Petrus Salestinus menilai, Pansel Capim KPK dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mendalami pernyataan salah satu peserta, Irjen Darma Pongrekun.

Pasalnya, Darman berpandangan bahwa kebijakan negara mewajibkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Negara), bagi Penyelenggara Negara, tidak sesuai dengan konsep ber-Tuhan dan Pancasila, karena konsepnya adalah konsep yang ateis.

Baca Juga: ICW Menilai 40 Capim KPK yang Lolos Tes Psikologi Tak Memuaskan Ekspektasi Publik

Petrus khawatir pandangan Darma itu berpotensi menjadi sikap yang kontra produktif terhadap tugas utama KPK yang telah terikat dengan hukum positif negara Dimana, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN.

"Apakah ini sebagai isyarat dari seorang Irjen Darma Pongrekun apabila kelak terpilih sebagai pimpinan KPK, akan menghapus kewajiban melapor LHKPN sebagai bagian dari membangun sistem penegakan hukum," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (12/8)

Padahal konsep kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui LHKPN adalah keputusan politik negara yang konstitusional sebagai bagian dari tuntutan reformasi.

Praktisi hukum Petrus Selestinus
Praktisi hukum Petrus Selestinus

Apalagi pembentukannya diawali dengan landasan konstitusional yaitu TAP No : XI/TAP/MPR RI/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, kemudian pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Petrus berpendapat, tidak terdapat benang merah antara pandangan Dharma Pongrekun tentang konsep Atheis di dalam LHKPN dengan pemikiran pembentuk UU tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan LHKPN.

"Karena bisa saja ini isyarat dari Irjen Darma Pongrekun bahwa negara telah disusupi pemikiran anti Tuhan dan anti Pancasila sejak pembentukan TAP MPR No. XI/TAP MPR RI/1998 dan UU Anti KKN," jelas Petrus.

Baca Juga: 13 Peserta Capim KPK Belum Serahkan LHKPN, Siapa Saja Mereka?

Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini bahkan berpikiran, tak mengherankan kalau saat ini negara justru menghadapi kekuatan kelompok radikalisme dan Intoleran yang anti Pancasila.

"Darma Pongrekun ingin menegaskan bahwa TAPM MPR dan UU Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, sesungguhnya dibangun dari konsep anti Tuhan dan anti Pancasila dalam bernegara. Ini sungguh tak tepat," jelas Petrus. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH