Sebut Juliari Batubara Tak Berjiwa Kesatria, Hakim: Lempar Batu Sembunyi Tangan Terdakwa Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tidak berjiwa ksatria. Hal ini lantaran Juliari tidak mengakui perbuatannya dalam kasus suap pengadaan Bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Pernyataan hakim tersebut tertuang dalam pertimbangan hal yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis terhadap Juliari. Juliari divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca Juga

Eks Mensos Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara

"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," kata Hakim saat membacakan amar putusan, Senin (23/8).

Hakim menyatakan, hal memberatkan lainnya dalam menjatuhkan vonis terhadap Juliari yakni, perbuatan eks Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah COVID-19.

Sementara itu, untuk hal meringankan, Juliari disebut belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

Hakim juga menilai Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Menurut Hakim, Juliari telah divonis bersalah oleh masyarakat meski secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

"Selama persidangan kurang lebih 4 bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dng macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso," kata Hakim.

Selain itu, Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Juliari berupa uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar. Apabila Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi, Juliari akan diganjar pidana badan selama dua tahun.

Baca Juga:

Sidang Pledoi, Eks Mensos Juliari Minta Maaf ke Mega dan Jokowi

Juliari dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 32,48 miliar dalam kasus ini. Uang suap itu diterima dari sejumlah pihak. Sebanyak Rp1,28 miliar diterima dari Harry van Sidabukke, Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar M, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.

Atas perbuatannya Juliari dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pergerakan Penumpang di Bandara Yogyakarta Masih Normal
Indonesia
Pergerakan Penumpang di Bandara Yogyakarta Masih Normal

Penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, DIY tidak mengalami kenaikan imbas dari larangan mudik dari pemerintah pusat.

Dua Kecamatan di Sulsel Paling Parah Terdampak Gempa NTT
Indonesia
BPS: Sebagian Besar Kunjungan Wisman Desember 2020 untuk Bisnis
Indonesia
BPS: Sebagian Besar Kunjungan Wisman Desember 2020 untuk Bisnis

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2020 mencapai 164.000 orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Replika Firaun Mirip Wajah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Replika Firaun Mirip Wajah Jokowi

Gambar wajah Presiden Jokowi dipotong.

Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung
Indonesia
Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung

Komisi VI DPR RI optimistis RUU yang sempat molor selama 3 periode itu bisa lolos jadi inisiatif DPR.

Polisi Tak Kunjung Tangkap Pengeroyok Anggota Brimob dan Prajurit Kopassus
Indonesia
Polisi Tak Kunjung Tangkap Pengeroyok Anggota Brimob dan Prajurit Kopassus

Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu korban anggota Brimob Polri meninggal dunia.

75 Pegawai KPK Laporkan Dugaan Malaadministrasi TWK ke Ombudsman
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Dugaan Malaadministrasi TWK ke Ombudsman

Sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan dugaan malaadministrasi terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI.

BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Senin (12/7).

Divonis 5 Tahun Bui, Edhy Prabowo Ajukan Banding
Indonesia
Divonis 5 Tahun Bui, Edhy Prabowo Ajukan Banding

Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19
Indonesia
319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19

Sebanyak 319 tenaga kesehatan (nakes) ASN dan non-ASN di Kota Bandung terpapar COVID-19.