Sebelum Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean Enggak Mau Tanda Tangan Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, Senin (10/1). ANTARA/Putu Indah Savitri

Merahputih.com - Kasus yang menyeret mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean terus bergulir. Yang terbaru dari kasus ini adalah Ferdinand telah ditetapkan sebagai tersangka atas cuitan kontroversialnya di Twitter. Ferdinand pun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

Ferdinand dijerat Pasal 45 (a) ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Subsider Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Baca Juga:

DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Penahanan ini dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan selama sekitar 11 jam. Alasan Ferdinand dilakukan penahanan karena pertimbangan subjektif dan objektif. Pertimbangan subjektif karena penyidik khawatir Ferdinand mengulangi perbuatannya hingga melarikan diri.

"Dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangan barang bukti," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keteranganya kepada wartawan, Selasa (11/1).

Baca Juga:

Polisi Periksa Saksi dalam Perkara yang Menyeret Nama Ferdinand Hutahaean

Rupanya, Ferdinand sempat menolak menandatangani surat penahanan dengan alasan kesehatan. "Tapi ketika penahanan beliau menandatangani," kata Ramadhan.

Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, Ferdinand, dan mengantongi dua alat bukti. "Ancaman maksimal 10 tahun penjara," ujar Ramadhan.

Baca Juga:

Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan

Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaporkan Ferdinand ke Bareskrim Polri pada Rabu (5/1) sore.

Ketua Umum KNPI, Haris Pratama dalam laporannya mempersangkakan Ferdinand dengan Pasal 45 Ayat 2 Juncto pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs
Indonesia
Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs

Keseluruhan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku dalam tiga peraturan itu ditujukan mengikat

Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek
Indonesia
Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek

Bijaksana untuk menyerap dan mengubah, merevisi apa yang menjadi keberatan

Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik
Indonesia
Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik

Untuk memfasilitasi animo para pemudik yang akan Lebaran di kampung halaman, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan pos layanan vaksinasi booster di jalur mudik.

Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi
Indonesia
Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

Abstain Voting, Indonesia Minta PBB Hati-hati Terkait Penangguhan Rusia
Dunia
Abstain Voting, Indonesia Minta PBB Hati-hati Terkait Penangguhan Rusia

Pemerintah RI menyebut bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada.

Gibran Gandeng Pemkot Yogyakarta Ajak Kerjasama 4 Bidang Ini
Indonesia
Gibran Gandeng Pemkot Yogyakarta Ajak Kerjasama 4 Bidang Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengajak Pemkot Yogyakarta untuk bekerjasama empat sektor. Keempat sektor tersebut adalah pariwisata, kebudayaan, transportasi, dan ekonomi.

PAN Gabung Koalisi, Gerindra Harap Pasokan Tenaga Pemerintah Bertambah
Indonesia
PAN Gabung Koalisi, Gerindra Harap Pasokan Tenaga Pemerintah Bertambah

Diterimanya PAN dalam parpol koalisi pemerintahan saat ini merupakan hak dari Presiden Jokowi

Bioskop di Kota Bogor Sudah Dibuka
Indonesia
Bioskop di Kota Bogor Sudah Dibuka

Pemerintah Kota Bogor secara resmi membuka kembali bioskop di berbagai mal.

Putin Larang Joe Biden dan Tokoh AS Masuk Rusia, Trump Masih Boleh
Dunia
Putin Larang Joe Biden dan Tokoh AS Masuk Rusia, Trump Masih Boleh

Tidak ada mantan Presiden AS, Donald Trump dalam daftar hitam tokoh AS yang dilarang datang ke Rusia.

Hakim Tolak JC AKP Robin yang Ungkap Peran Wakil Ketua KPK
Indonesia
Hakim Tolak JC AKP Robin yang Ungkap Peran Wakil Ketua KPK

Permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.