Sebelum Dihentikan, Pelapor Korupsi Dana Desa Nurhayati Bakal Diserahkan ke Jaksa Warga saat menandatangani petisi dukungan untuk Nurhayati pelapor kasus korupsi yang menjadi tersangka di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (27/2/2022). (ANTARA/Khaerul Izan)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung telah sepakat dengan Bareskrim Polri, menyatakan hasil gelar perkara menunjukkan penyidik Polres Cirebon menetapkan tersangka Nurhayati atas petunjuk jaksa penuntut umum. Namun, penyidik Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengambil langkah penyelesaian penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka Nurhayati, dengan meminta penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Status Tersangka Nurhayati Tidak Dilanjutkan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan, Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, segera memberikan petunjuk dan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

"Jaksa Agung memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan penyidik Polres Cirebon guna menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P21," kata Leonard di Jakarta, Senin.

Setelah tahap II dilaksanakan, selanjutnya jaksa penuntut umum (JPU) akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, dengan langkah hukum tepat dan terukur, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana.

"Setelah tahap II, selanjutnya JPU yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana," tambahnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Foto: Antara)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Foto: Antara)

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Sumanjuntak mengatakan Kejagung perlu melakukan eksaminasi terhadap keseluruhan proses penanganan kasus tersebut. Eksaminasi tersebut perlu dilakukan mengingat tahapan perkara tersebut sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap dan proses penyidikan sudah selesai. Maka, tanggung jawab terhadap perkara ini sudah di tangan penuntut umum.

"Kejaksaan wajib untuk memastikan apakah proses penanganan perkara ini termasuk alat bukti sudah dipenuhi dan telah dilakukan sesuai asas keadilan dan kebenaran," katanya.

Dengan eksaminasi, tambahnya, kelanjutan perkara tersebut dapat segera ditentukan, dengan tujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diajukan pelimpahan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau tidak layak, maka jaksa akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan seperti diatur di Pasal 140 KUHAP. Inilah langkah hukum yang bisa dilakukan dalam hal perkara yang sudah P21 dalam sistem peradilan pidana yang diatur KUHAP," ujar Barita. (Asp)

Baca Juga:

Viral Nurhayati Tersangka, Kabareskrim Perintahkan Polres Cirebon Terbitkan SP3

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3
Indonesia
52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3

"Hingga pukul 07.00 WIB tadi, tercatat 52.226 pengguna atau turun 12 persen dibanding volume pengguna Senin (30/8) yang mencapai 58.799 pengguna,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba di Selasa (31/8).

Mendag Lutfi Kaget Harga Daging di Pasar Senen Tembus Rp 135 Ribu
Indonesia
Mendag Lutfi Kaget Harga Daging di Pasar Senen Tembus Rp 135 Ribu

Muhammad Lutfi mengaku kaget dengan harga daging yang dipatok pedagang Pasar Senen, Jakarta Pusat di atas angka 130 ribu rupiah per kilo.

Gibran Tanggapi Hasil Survei Unisri dan Kritik dari PKS
Indonesia
Gibran Tanggapi Hasil Survei Unisri dan Kritik dari PKS

Diketahui Gibran dilantik jadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021. Menanggapi hasil survei tersebut Gibran mengaku menyerahkan sepenuhnya hasil survei tersebut pada masyarakat.

Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik
Indonesia
Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik

Kementerian ESDM, memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih.

Gibran Bikin Aturan Larang Anak Pakai Seragam Sekolah Masuk Mal
Indonesia
Gibran Bikin Aturan Larang Anak Pakai Seragam Sekolah Masuk Mal

Aturan larangan anak sekolah masuk mal telah berlaku dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 067/4061 tentang PPKM Level 2.

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag
Indonesia
Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

Bahwasanya retail itu sangat tergantung dengan pasokan dari distributor

Kini Rest Area Boleh Dilengkapi Penginapan
Indonesia
Kini Rest Area Boleh Dilengkapi Penginapan

Fasilitas inap harus memenuhi ketentuan antara lain jumlah kamar paling banyak 100 unit dan disewakan paling lama 12 jam.

Masyarakat Diminta Inisiatif Tes COVID-19 Saat Bergejala
Indonesia
Masyarakat Diminta Inisiatif Tes COVID-19 Saat Bergejala

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong masyarakat untuk berinisiatif melakukan tes COVID-19 saat merasa bergejala.

Legislator PAN Sebut Pernyataan Bahlil Melawan Kedaulatan Rakyat
Indonesia
Legislator PAN Sebut Pernyataan Bahlil Melawan Kedaulatan Rakyat

Dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya

KPK Jebloskan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi putusan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin