Sebar Hoaks Corona, Mayoritas Pelaku Ngaku tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi Ilustrasi hoaks. Foto: Net

MerahPutih.com - Polri memperbarui penanganan kasus penyebaran berita bohong alias hoaks berkaitan dengan virus corona. Per Selasa (26/5) tercatat sebanyak 104 kasus ditangani Bareskrim dan polda-polda seluruh Tanah Air.

"Sampai dengan hari ini Polri telah menangani 104 kasus," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan di Gedung Korps Lalu Lintas Polri, Selasa (26/5).

Baca Juga

Anies Siapkan Protokol Kesehatan untuk PSBB Gelombang Keempat

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih jadi dua polda dengan penanganan kasus hoaks corona terbanyak. Polda Metro menangani 14 kasus, lalu Polda Jatim 12 kasus. Polisi menjerat para pelaku pembuat atau penyebar hoaks COVID-19 dengan pasal berlapis.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/HO-Humas Polri/am)
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/HO-Humas Polri/am)

Di antaranya Pasal 45 dan 45 A Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Motif yang jadi latar belakang pelaku melakukan aksi penyebaran termasuk pembuatan hoax corona karena iseng, sebagai sarana bercandaan dan ekspresi tidak puas ke pemerintah.

Baca Juga

MAKI 'Memaki' Gayus Tambunan dapat Remisi

"Polda Riau menangani sembilan kasus, Polda Jawa Barat menangani tujuh kasus, Dittipidsiber Bareskrim menangani enam kasus. 56 kasus lainnya ditangani oleh Polda jajaran," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka
Indonesia
PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka

PKS menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (ITE).

Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta
Indonesia
Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta

Menurut dia, selama tiga bulan, total biaya perawatan kecantikan dan kesehatan Pinangki mencapai Rp111 juta.

Pakar Hukum Nilai Perpres 14/2021 Tingkatkan Ketaatan Warga Ikuti Vaksinasi
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Perpres 14/2021 Tingkatkan Ketaatan Warga Ikuti Vaksinasi

Terbitnya Perpres 14/2021 memiliki tujuan yang baik

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19
Indonesia
Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

Debat terbuka rencananya akan disiarkan langsung dua televisi nasional. Selain itu, juga disiarkan secara live di medsos resmi KPU Solo.

Ada UU ITE, Tim Advokasi Novel Diminta Tak Sembarang Menuduh
Indonesia
Ada UU ITE, Tim Advokasi Novel Diminta Tak Sembarang Menuduh

Indriyanto meminta semua pihak bersikap bijak

Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional
Indonesia
Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional

Jerry pun mengatakan, usulan masa jabatan Presiden tiga periode itu Irasional.

Datangi Kantor LDII, Kapolri Minta Dai Tak Serukan Ujaran Kebencian
Indonesia
Datangi Kantor LDII, Kapolri Minta Dai Tak Serukan Ujaran Kebencian

Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat

PSBB Total, Nikah Harus di KUA atau Dukcapil
Indonesia
PSBB Total, Nikah Harus di KUA atau Dukcapil

Selama dua pekan ke depan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan protokol kesehatan dan 50 persen kapasitas

4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara
Indonesia
4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan penutupan akan dimulai pada, Rabu (16/9) hingga Jumat (18/9).

Kasus Korupsi CSRT, KPK Tetapkan Bos PT Ametis Indogeo Prakarsa Tersangka
Indonesia
Kasus Korupsi CSRT, KPK Tetapkan Bos PT Ametis Indogeo Prakarsa Tersangka

Atas perbuatannya, Lissa Rukmi Utari disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999