Sebanyak 1,8 Juta ASN Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru Pada 2023 MenPAN RB Tjahjo Kumolo menyatakan sekitar 1,8 juta ASN akan pindah ke ibu kota baru pada tahun 2023 (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Tjahjo Kumolo, mengungkapkan sebanyak 1,8 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Namun demikian, untuk masalah tempat tinggal ASN tidak dibicarakan di KemenPAN RB. Pemindahan 1,8 juta ASN akan dimulai pada 2023.

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Beri Syarat Boyong ASN ke Ibu Kota Baru

"Pemindahan 1,8 juta ASN dilakukan secara bertahap. Perioritas utama ASN dari kementerian dan lembaga seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ujar Tjahjo di The Sunan Hotel, Solo Jawa Tengah, Rabu (26/2).

Pemindahan Ibu Kota akan menyebabkan jutaan PNS pindah ke lokasi baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Tjahtjo Kumolo di The Sunan Hotel, Rabu (26/2). (MP/Ismail)

Politisi PDIP ini mengungkapkan untuk persoalan tempat tinggal 1,8 juta ASN di Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara kewenangannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kumolo mengaku belum mengetahui skema untuk kepemilikan tempat tinggal bagi pegawai di ibu kota baru itu. Sebab, pemindahan ibu kota baru itu ditangani lintas lembaga.

"Ya tugas KemenPAN RB adalah memindah pegawainya. Untuk masalah perumahan, pemerintah juga akan membuat kebijakan mengenai transportasi di ibu kota baru," kata dia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kata dia, akan menyediakan alat transportasi umum untuk aktivitas di kantor. Pemindahan pegawai itu akan dilakukan di semua kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta.

Baca Juga:

Tjahjo Ancam Pecat PNS Pusat yang Enggak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

"Pemindahan 1,8 juta ASN, belum termasuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Polri, dan kejaksaan. ASN menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi tidak kita ikutkan," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Begini Penjelasan MenPAN RB Tjahjo Kumolo



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH