Sebagian Warga di 98 RW Jakarta Pusat Terima Vaksin AstraZeneca Vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/5/2021). (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Utara)

MerahPutih.com- Sebagian warga yang tinggal di 98 RW di Jakarta Pusat mulai menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin AstraZeneca.

Kasudinkes Jakarta Pusat, Erizon Safari mengatakan, pihaknya telah menerima jumlah data warga yang masuk dalam 98 RW dari sejumlah kecamatan.

"Kami mendapat data warga di RW itu berdasarkan data para camat karena mereka yang mengetahui warganya," kata Erizon kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/5).

Layanan vaksinasi COVID-19 ini telah berjalan sejak Rabu (5/5) dengan jumlah warga yang menerima sebanyak 200 orang. Vaksinasi baru berjalan di Kecamatan Menteng, Kemayoran dan Sawah Besar.

Vaksin AstraZeneca. Foto: Istimewa

Warga yang telah didaftarkan oleh camat dapat langsung menerima layanan vaksin di sentra pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas.

Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Jakarta Pusat, M. Fahmi mengatakan, warga berusia 18 tahun lebih sudah bisa menerima layanan vaksinasi.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat tidak menargetkan penyelesaian vaksinasi di 98 RW ini mengingat kesediaan tenaga kesehatan yang terbatas.

"Semuanya ini tergantung dari tenaga kesehatan saja. Tapi kita harap proses vaksinasi COVID-19 di RW berjalan lancar dan cepat selesai," kata Fahmi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung
Indonesia
Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung

Seorang pria nekat menceburkan dirinya ke Kali Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19

Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, keterisian sudah 67 persen

Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat
Indonesia
Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat

75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

Firli Buka Diklat Bela Negara Bagi 18 Pegawai Tak Lulus TWK KPK
Indonesia
Firli Buka Diklat Bela Negara Bagi 18 Pegawai Tak Lulus TWK KPK

16 pegawai akan mengikutinya secara langsung

Pemprov DKI Tindak Lanjuti Daerah Penyangga Minta Dana Hibah Terkait Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Tindak Lanjuti Daerah Penyangga Minta Dana Hibah Terkait Banjir

Pemprov DKI mengakui sejumlah kepala daerah penyangga ibu kota menyurati Gubernur Anies Baswedan meminta dukungan bantuan dana hibah untuk penanganan banjir.

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Dunia
Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Politisi Amerika Serikat Joe Biden akhirnya sah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serika, setelah bersumpah di Capitol Hill, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu (20/1)

ICW Harap Jokowi Segera Ambil Sikap Terkait Kekisruhan di KPK
Indonesia
ICW Harap Jokowi Segera Ambil Sikap Terkait Kekisruhan di KPK

hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Jokowi

Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi
Indonesia
Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi

"Ada 2 pemuda berhasil diamankan berikut senjata tajam jenis Celurit," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Agus Rizal, Minggu (13/6).

Sekolah dan Universitas Diminta Persiapkan Vaksinasi Massal
Indonesia
Sekolah dan Universitas Diminta Persiapkan Vaksinasi Massal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, hingga saat ini belum ada uji klinis yang dilakukan oleh seluruh pembuat vaksin yang ada terkait dengan anak.

Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar
Indonesia
Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar

Pemerintah beralasan mengenakan PPN di dua sektor tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan menutup defisit APBN