Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko (tengah) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sebagian anggota Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak kompeten. Hal itu disampaikan oleh para pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sebagian dari anggota-anggota Dewas dan sebagian dari pimpinan KPK tidak kompeten," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Sujanarko yang mewakili para pegawai tersebut mengatakan, kompeten artinya seseorang harus menguasai knowledge, skill, dan memiliki attitude yang baik.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

"Yang sedang kita kritisi hari ini adalah attitude yang kurang baik yang dilakukan oleh sebagian anggota Dewas dan sebagian pimpinan KPK," ujarnya.

Atas dasar itu, 75 pegawai KPK melaporkan anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji ke Dewas, hari ini. Pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan, padahal selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ujarnya.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Indriyanto diketahui hadir dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021. Padahal, menurut Sujanarko, sebagai anggota Dewas, Indriyanto yang baru dilantik pada 28 April 2021 seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

"Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan-pimpinan yang melanggar kode etik mereka harus bersikap adil," imbuhnya.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

Sujanarko menegaskan, para pegawai, terutama yang tidak memenuhi syarat TWK akan terus berjuang. Selain melalui jalur hukum, para pegawai pun akan berjuang melalui jalur publik atas keputusan pimpinan KPK.

"Kenapa publik ini penting? Karena KPK salah satu aset publik, dan yang dihadapi oleh 75 orang itu adalah sebagian dari anggota Dewas dan sebagian pimpinan KPK yang tidak kompeten," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal
Indonesia
Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal

Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh menyatakan, meskipun vaksin corona masuk kategori suci dan halal. Namun, penggunaan vaksin ini masih menunggu izin keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.

Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori

Pemprov harus secepatnya perbanyak pembuatan lubang biopori sebagai penampung air saat musim hujan mengguyur ibu kota.

Penyidik Bareskrim Polri Kirim 4 Berkas Perkara Rizieq Shihab ke Kejagung
Indonesia
Penyidik Bareskrim Polri Kirim 4 Berkas Perkara Rizieq Shihab ke Kejagung

Penyidik Bareskrim Polri mengirimkan kembali empat berkas perkara dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan tersangka Muhammad Rizieq Shihab dan tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung.

[Hoaks atau Fakta]: Bertemu Dubes Palestina, Anies dan Karyawan Patungan Dana Bantuan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bertemu Dubes Palestina, Anies dan Karyawan Patungan Dana Bantuan

Anies Baswedan berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Palestina akan lebih akrab melalui hubungan perdagangan.

Alasan Mabes Polri Belum Tahan Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Alasan Mabes Polri Belum Tahan Irjen Napoleon Bonaparte

Majelis hakim menolak gugatan praperadilan atas status tersangka Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus suap Djoko Tjandra. Namun, mantan Kadivhubinter itu belum ditahan Polri.

Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Tertentu Dapat Izin Ekspor Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Tertentu Dapat Izin Ekspor Benur

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo

Aturan Layanan Radiologi Bikin Resah Dokter Gigi
Indonesia
Aturan Layanan Radiologi Bikin Resah Dokter Gigi

Dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada saat menegakkan diagnosis maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi.

PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN
Indonesia
PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN

"PSI sudah ingatkan jauh-jauh hari mengenai netralitas ASN dalam pilkada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," kata Ferdi

LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai

Kasus ujaran bernuansa rasisme teranyar menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai.