Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko (tengah) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sebagian anggota Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak kompeten. Hal itu disampaikan oleh para pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sebagian dari anggota-anggota Dewas dan sebagian dari pimpinan KPK tidak kompeten," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Sujanarko yang mewakili para pegawai tersebut mengatakan, kompeten artinya seseorang harus menguasai knowledge, skill, dan memiliki attitude yang baik.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

"Yang sedang kita kritisi hari ini adalah attitude yang kurang baik yang dilakukan oleh sebagian anggota Dewas dan sebagian pimpinan KPK," ujarnya.

Atas dasar itu, 75 pegawai KPK melaporkan anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji ke Dewas, hari ini. Pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan, padahal selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ujarnya.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Indriyanto diketahui hadir dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021. Padahal, menurut Sujanarko, sebagai anggota Dewas, Indriyanto yang baru dilantik pada 28 April 2021 seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

"Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan-pimpinan yang melanggar kode etik mereka harus bersikap adil," imbuhnya.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

Sujanarko menegaskan, para pegawai, terutama yang tidak memenuhi syarat TWK akan terus berjuang. Selain melalui jalur hukum, para pegawai pun akan berjuang melalui jalur publik atas keputusan pimpinan KPK.

"Kenapa publik ini penting? Karena KPK salah satu aset publik, dan yang dihadapi oleh 75 orang itu adalah sebagian dari anggota Dewas dan sebagian pimpinan KPK yang tidak kompeten," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]:  Adidas Bagikan Sepatu Gratis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Adidas Bagikan Sepatu Gratis

Klaim serupa juga pernah dibahas Turn Back Hoax pada awal September 2020 lalu

138 Travel Gelap Terjaring Polisi di Jabar
Indonesia
138 Travel Gelap Terjaring Polisi di Jabar

Sejak tanggal 6 Mei hingga saat ini, tercatat sudah 143 ribu kendaraan yang masuk ke jalur utama di Jabar dan seluruhnya sudah mendapatkan pemeriksaan ketat, bahkan puluhan ribu diantaranya di pulangkan kembali.

Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis
Indonesia
Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis

Di tengah PPKM Level 4 PMI Solo, PMI hanya mampu mendapatkan 20 orang pendonor. Sementara permintaan donor darah sekitar puluhan orang per hari.

400 ASN Pemkot Bandung Terpapar COVID-19
Indonesia
400 ASN Pemkot Bandung Terpapar COVID-19

Sedikitnya 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung terpapar COVID-19. Pemkot Bandung masih melakukan pendataan pada pegawai non-ASN yang terpapar virus corona.

 Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri
Indonesia
Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri

UMKM di luar negeri seperti Tiongkok lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital

Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, berharap prediksi Bank Dunia terkait angka kemiskinan mendapat perhatian serius. Menurutnya, pemerintah harus memiliki langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan.

Butuh Duit, Taliban Minta Bantuan Donor Internasional
Dunia
Butuh Duit, Taliban Minta Bantuan Donor Internasional

Taliban berharap, masyarakat internasional tidak mempolitisasi bantuan untuk Afghanistan.

Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine
Indonesia
Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine

Dia ditangkap di kediamannya di Perumahan Foresta Padegangan, Tangerang, Banten

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat
Indonesia
Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi

Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku Selama PPKM
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku Selama PPKM

“Ganjil genap tetap (berlaku),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi wartawan, Selasa (14/9).