SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Surat edaran (SE) Kapolri yang memerintahkan kepada anggota untuk tak menahan pelaku pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila tersangka dalam satu kasus sudah meminta maaf menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan mengatakan, tujuan SE yang ditandatangani Kapolri Listyo adalah agar seluruh jajaran polri selalu mengedepankan restorative justice dalam setiap menangani perkara siber.

Baca Juga

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

"Sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa (24/2)

Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta ini melanjutkan saat polisi dalam menangani perkara siber bermunculan pendapat yang multitafsir.

Atas kondisi tersebut Kapolri lalu menerbitkan SE dan meminta kepada penyidik agar selalu mengedepankan langkah damai lewat virtual police dalam menangani perkara yang terkait dengan laporan pelanggaran UU ITE.

Untuk hukum pidana, sesuai isi SE Kapolri adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum. Kecuali perkara tersebut bersifat berpotensi memecah bela, SARA, radikalisme, dan separatisme.

"Kami mengharapkan dengan SE Kapolri ini, akan menghilangkan adanya tudingan kriminalisasi dalam penanganan perkara siber," jelas doktor ilmu hukum yang juga mantan anggota Kompolnas ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan (HO-Lemkapi)
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan (HO-Lemkapi)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Dalam telegram itu, Kapolri Listyo memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dijabarkan Listyo dalam edaran itu, berkaitan agar penyidik dapat mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Pertama, Listyo meminta agar kepolisian terus memantau perkembangan pemanfaatan ruang digital dengan setiap dinamika permasalahan yang ada. Kemudian, penyidik perlu memahami budaya beretika di ruang digital.

Untuk itu, kata Listyo, polisi perlu menginventarisasi pelbagai permasalahan dan dampak di masyarakat akibat kasus-kasus UU ITE.

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," kata Listyo dalam surat edaran itu.

Listyo juga mengatakan bahwa dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik perlu dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Selain itu, lanjut dia, penyidik perlu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, terutama korban agar membuka ruang mediasi.

Hal tersebut, beberapa kali didorong oleh Listyo dalam surat edaran tersebut. Kemudian, Listyo meminta agar gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian di daerah-daerah dapat melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," ucapnya. (Knu)

Baca Juga

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Ma'ruf Amin: COVID-19 Sudah Mulai Naik Lagi
Indonesia
Ma'ruf Amin: COVID-19 Sudah Mulai Naik Lagi

Seluruh kalangan harus berupaya menekan angka penyebaran kasus COVID-19

Ubah Kawasan Zona Merah ke Hijau, Dua Bintara Dapat Tiket Sekolah dari Kapolri
Indonesia
Ubah Kawasan Zona Merah ke Hijau, Dua Bintara Dapat Tiket Sekolah dari Kapolri

Melalui prokes dijaga sehingga zona hijau tetap dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini semakin hari semakin baik

MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI
Indonesia
MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI

MUI juga diminta melakukan langkah persuasif kepada massa

Polri dan Komnas HAM Teken MoU Bahas Penggunaan Labfor dan Inafis
Indonesia
Polri dan Komnas HAM Teken MoU Bahas Penggunaan Labfor dan Inafis

Nota kesepahaman itu juga menjadi wadah pertukaran data dan informasi, penggunaan Labfor dan Inafis.

Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan
Indonesia
Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan

Petugas keamanan gabungan dari unsur TNI-Polri membuat barikade

Satpol PP DKI Geser Waktu Patroli Jadi Malam Hari
Indonesia
Satpol PP DKI Geser Waktu Patroli Jadi Malam Hari

Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang jam operasional warung makan

AS Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Moderna
Dunia
AS Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Moderna

Vaksin virus corona Moderna Inc menjadi penerima kedua otorisas penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA).

Sengkarut DPO Djoko 'Joker' Tjandra
Indonesia
Sengkarut DPO Djoko 'Joker' Tjandra

Rred notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014

Kabareskrim Ungkap Bakal Seret Tersangka Lain dalam Kasus Brigjen Prasetijo
Indonesia
Kabareskrim Ungkap Bakal Seret Tersangka Lain dalam Kasus Brigjen Prasetijo

"Tentunya akan ada tersangka-tersangka baru dalam kasus ini. Dan itu pasti akan kita rilis dalam jumpa pers berikutnya," katanya