SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Surat edaran (SE) Kapolri yang memerintahkan kepada anggota untuk tak menahan pelaku pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila tersangka dalam satu kasus sudah meminta maaf menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan mengatakan, tujuan SE yang ditandatangani Kapolri Listyo adalah agar seluruh jajaran polri selalu mengedepankan restorative justice dalam setiap menangani perkara siber.

Baca Juga

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

"Sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa (24/2)

Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta ini melanjutkan saat polisi dalam menangani perkara siber bermunculan pendapat yang multitafsir.

Atas kondisi tersebut Kapolri lalu menerbitkan SE dan meminta kepada penyidik agar selalu mengedepankan langkah damai lewat virtual police dalam menangani perkara yang terkait dengan laporan pelanggaran UU ITE.

Untuk hukum pidana, sesuai isi SE Kapolri adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum. Kecuali perkara tersebut bersifat berpotensi memecah bela, SARA, radikalisme, dan separatisme.

"Kami mengharapkan dengan SE Kapolri ini, akan menghilangkan adanya tudingan kriminalisasi dalam penanganan perkara siber," jelas doktor ilmu hukum yang juga mantan anggota Kompolnas ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan (HO-Lemkapi)
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan (HO-Lemkapi)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Dalam telegram itu, Kapolri Listyo memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dijabarkan Listyo dalam edaran itu, berkaitan agar penyidik dapat mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Pertama, Listyo meminta agar kepolisian terus memantau perkembangan pemanfaatan ruang digital dengan setiap dinamika permasalahan yang ada. Kemudian, penyidik perlu memahami budaya beretika di ruang digital.

Untuk itu, kata Listyo, polisi perlu menginventarisasi pelbagai permasalahan dan dampak di masyarakat akibat kasus-kasus UU ITE.

"Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," kata Listyo dalam surat edaran itu.

Listyo juga mengatakan bahwa dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik perlu dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Selain itu, lanjut dia, penyidik perlu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, terutama korban agar membuka ruang mediasi.

Hal tersebut, beberapa kali didorong oleh Listyo dalam surat edaran tersebut. Kemudian, Listyo meminta agar gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian di daerah-daerah dapat melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," ucapnya. (Knu)

Baca Juga

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Dua Gempa Berselang Dua Menit di Wilayah Sumatera dan Jawa
Indonesia
Dua Gempa Berselang Dua Menit di Wilayah Sumatera dan Jawa

"Gempa dengan kedalaman 10 km memiliki koordinat 24 km barat laut Padang Lawas, 33 km barat laut Mandailing Natal, 36 km tenggara Padang Sidempuan, di wilayah Sumatera Utara," kata Agus

[HOAKS atau FAKTA} Mobil Esemka Berbahan Kayu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA} Mobil Esemka Berbahan Kayu

Akun Facebook @EdiTansil mengunggah sebuah foto mobil berbahan kayu dengan tulisan “esemka” pada bodi mobil.

PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan
Indonesia
PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan

Pemberlakuan PSBB total menjadi pembelajaran sangat berharga betapa pentingnya kepatuhan dan disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini.

 2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua
Indonesia
2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Semua tersebar di 19 dari 29 kabupaten dan kota.

Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin
Indonesia
Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin

DKI Jakarta akan menggelar uji emisi gratis bagi kendaraan pribadi warga Jakarta, dimulai Selasa, 3 November 2020 mendatang.

Kemenhub Gelar Rapid Test Untuk Pengemudi Angkutan Umum
Foto
Kemenhub Gelar Rapid Test Untuk Pengemudi Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan rapid test secara drive thru untuk para pengemudi angkutan umum

Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra
Indonesia
Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra

Polisi masih mendalami kelompok jaringan tiga teroris yang diamankan.

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?
Indonesia
KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020

Ini Penyebab Banjir di Kemang hingga Sudirman Versi Anies Baswedan
Indonesia
Ini Penyebab Banjir di Kemang hingga Sudirman Versi Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau banjir di kawasan Jalan Sudirman dekat Pintu Air Sudirman Atmaja, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/2) sore.

Fadli Zon: Kartu Pra Kerja Berpotensi Maladministrasi
Indonesia
Fadli Zon: Kartu Pra Kerja Berpotensi Maladministrasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja tak relevan mengatasi dampak COVID-19.