SDI Ancam Polisikan Peneliti Formappi Jika Tidak Minta Maaf Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pernyataan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, terkait status Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan korupsi di Lampung Tengah, mendapatkan perhatian sejumlah pihak.

Salah satunya adalah Sahabat DPR Indonesia (SDI). Mereka menilai ucapan Lucius terlalu mengeneralisir, karena kursi pimpinan DPR diincar para koruptor untuk menyembunyikan kasusnya.

Baca Juga

Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin

"Ucapan peneliti formappi ini berbahaya. Seakan-akan menegaskan pimpinan DPR itu korup dan penjahat semua," kata Koordinator SDI, Bintang Wahyu Saputra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (27/9).

Menurutnya, Formappi tidak layak mengeluarkan pernyataan tersebut. Pasalnya, pimpinan dan anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

"Kalau kita gunakan logika berpikir Lucius Karus yang menyebut pimpinan DPR koruptor berarti yang memilih mereka juga rakyat yang koruptor dong. Logikanya kan begitu. Ini bukan saja pernyataan yang salah tapi juga berbahaya jika dibiarkan.” tegas Bintang.

Kata Bintang, apa yang disampaikan Lucius Karus tersebut jelas sesat pikir dan logika berpikir yang berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Karena itu pihaknya meminta Lucius meminta maaf secara terbuka dan disampaikan melalui media nasional.

"Tentu kita prihatin bahwa ada sejumlah anggota dan pimpinan DPR terjerat kasus korupsi. Tapi itu kan hanya segelintir dari 575 anggota DPR. Saya yakin masih banyak anggota DPR dan pimpinan DPR yang bersih," ujarnya.

Sahabat DPR Indonesia (SDI)

SDI juga mengajak masyarakat untuk fair bahwa fenomena 'oknum nakal' terjadi hampir di semua lembaga negara. Padahal, dapat kita lihat di media, masih banyak anggota DPR yang vokal dan pro terhadap rakyat.

Ia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di DPR merupakan kasus individu, dan tidak bisa serta merta Formappi memberikan justifikasi bahwasanya pimpinan DPR menjadi incaran para koruptor untuk menyembunyikan kasusnya pun tidak terbukti.

"Sahabat DPR Indonesia yakin banyak anggota dan pimpinan DPR Indonesia yang bersih dan memiliki rasa nasionalisme. Kami juga mengingatkan Formappi terkait hukum atas tuduhan tersebut," katanya.

Bintang khawatir karena tuduhan dan framing buruk yang dilakukan membuat anggota DPR yang bersih secara hukum dan punya kualifikasi sebagai pimpinan DPR RI menolak karena sudah ada stempel koruptor yang dikembangkan Formappi.

"Karena itu Sahabat DPR Indonesia (SDI) memberikan waktu 3 X 24 Jam kepada Formappi untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Jika pada tenggat waktu tersebut tidak dilakukan, kami mempertimbangkan menempuh jalur hukum.” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Empat Kader Golkar Berikut Disebut Calon Kuat Pengganti Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inflasi di Zona Euro Makin Tinggi, Meluas ke Industri Barang dan Jasa
Dunia
Inflasi di Zona Euro Makin Tinggi, Meluas ke Industri Barang dan Jasa

Inflasi di kawasan euro melayang pada tingkat historis tinggi, ECB menaikkan suku bunga utama dua kali tahun ini dengan total 125 basis poin.

Ketua DPD Tegaskan Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi
Indonesia
Ketua DPD Tegaskan Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi

Artinya setiap partai politik peserta pemilu berhak dan dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres

Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera
Indonesia
Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera

Ketua DPR RI Puan Maharani melakuan dialog dengan petani dan warga Desa Haurngombong, Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat.

Target 1,1 Juta Vaksinasi Anak 6 - 11 Tahun, Wagub DKI Minta Peran Aktif Orangtua
Indonesia
Target 1,1 Juta Vaksinasi Anak 6 - 11 Tahun, Wagub DKI Minta Peran Aktif Orangtua

Pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada anak berusia 6 hingga 11 tahun.

Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia
Indonesia
Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia

Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran masih dirasakan masyarakat.

KPK Tetapkan 15 Legislator Muara Enim Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan 15 Legislator Muara Enim Tersangka

KPK menetapkan 15 pihak yang merupakan mantan dan anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua
Indonesia
Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan

Pemkab Bogor Bikin Aturan PNS Pakai Baju Ala Santri
Indonesia
Pemkab Bogor Bikin Aturan PNS Pakai Baju Ala Santri

Hari Santri diperingati secara nasional sejak 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Peringatan setiap tanggal 22 Oktober, merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 di mana para santri dan ulama pondok pesantren se-Nusantara mewajibakn tiap muslim membela tanah air dari ancaman penjajah.

Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik
Indonesia
Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik

Kendati demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta masyarakat untuk tidak panik. Pasalnya, walaupun keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah mencapai 60 persen, tapi mayoritas pasien bergejala ringan.

DKI Jakarta dan Wilayah Penyangga Alami Deflasi di Tengah Pelonggaran PPKM
Indonesia
DKI Jakarta dan Wilayah Penyangga Alami Deflasi di Tengah Pelonggaran PPKM

Perkembangan harga di Jakarta dan kota-kota yang mengelilingi Jakara relatif sama dinamikanya