SBY Peringatkan Jangan Utak-Atik Pancasila Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)

MerahPutih.com - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menurut SBY, perlu ke hati-hatan jika merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi.

”Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara & merancang sesuatu yang berkaitan dngn ideologya & dasar Negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh kerangka & system kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar. *SBY*” tulis SBY dalam akun Twitternya, Selasa (23/6).

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP

Ia memposisikan ideologi dengan tepat dan benar. ”Memposisikan ideologi itu harus tepat & benar. Ingat, proses “nation building” & “concencus making” yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tidak selalu mudah. Jangan sampai ada “ideological clash” & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, Kasihan Rakyat. *SBY*” cuitnya lagi.

Mantan Ketua Umum Demokrat ini memilih untuk menahan diri.

"Saya mengikuti hiruk pikuk sosial & politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca & mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat & tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas *SBY*," jelas SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasa RUU HIP bersama DPR. Hal ini usai pembahasan memicu kontroversi di masyarakat.

PKS menyoroti larangan komunisme, marxisme dan leninisme yang tak dimasukkan dalam RUU tersebut.

Baca Juga

Tolak RUU HIP, FPI Cs bakal Geruduk DPR Besok

Sementara Demokrat, menilai RUU HIP membuat Pancasila menjadi sekadar aturan teknis dan tidak lagi menjadi sumber nilai kebangsaan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra

Ia mengakui, Kabareskrim sempat datang ke kantornya untuk berdiskusi soal langkah penangkapan.

KPK Minta Terdakwa Jiwasraya Beny Tjokro Tak Rewel Soal Fasilitas Rutan
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (16/6): 40.400 Positif, 15.703 Sembuh
Indonesia
BNPT Sebut Pesantren Punya Daya Dobrak Tekan Penyebaran Radikalisme hingga Terorisme
Indonesia
BNPT Sebut Pesantren Punya Daya Dobrak Tekan Penyebaran Radikalisme hingga Terorisme

"Santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa, mempunyai andil besar dalam memerangi paham radikal intoleran yang akhir-akhir ini semakin marak keberadaannya," jelas Boy

Tekan Angka Kemiskinan, Indramayu Siapkan Lahan Industri
Indonesia
Tekan Angka Kemiskinan, Indramayu Siapkan Lahan Industri

Angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mencapai 191 ribu orang atau 11 persen dari total jumlah penduduk .

 Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid
Indonesia
Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid

"Kami masih memperbolehkan umat Islam menggelar Salat Jumat pada Jumat besok," ujar Musta'in

Kongres PAN Memanas, Preman Cegat Peserta tak Pakai ID Pendukung Mulfachri
Indonesia
Kongres PAN Memanas, Preman Cegat Peserta tak Pakai ID Pendukung Mulfachri

Keributan pun tak dapat dihindarkan. Para preman tersebut terlihat melakukan aksi dorong- dorongan dengan peserta Kongres.

Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta
Indonesia
Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta

warga akan dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp7.500.000 bila masyarakat memaksa membawa pulang jenazah dengan kekerasan pasien COVID-19.

TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump
Dunia
TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump

Pada pemilu kali ini, perhitungan suara diprediksi bakal lebih lama, karena lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan pos.

Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'
Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'

Padahal banyak pihak yang menilai diperlukannya pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual