SBY Minta Pemerintah Tepati Janji soal Vaksinasi COVID-19 Gratis untuk Warga Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/HO-Instagram @aniyudhoyono

MerahPutih.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada pemerintah agar menepati janji-janji terkait penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Salah satunya, yaitu janji memberikan layanan vaksinasi COVID-19 gratis bagi seluruh masyarakat yang jadi target penerima vaksin.

Baca Juga

Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19

"Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri," kata SBY dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1).

Ia mengatakan, penyediaan layanan vaksinasi COVID-19 gratis tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. SBY berharap pemerintah merencanakannya dengan baik, mengingat kondisi keuangan negara saat ini terbatas akibat dampak pandemi.

Menurut SBY, pemerintah juga tidak bisa lagi mengandalkan utang. Karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang

SBY berpendapat, dampaknya akan sangat buruk jika pemerintah tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan sampai ingkar janji. Menurut Presiden ke-6 RI itu, masyarakat bisa panik, marah, dan kehilangan harapan.

"Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual," kata SBY.

Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)
Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)

Sementara itu, terkait jenis vaksin COVID-19 yang akan diberikan untuk publik, SBY mengingatkan dua faktor penting yang harus dipenuhi. Dua faktor itu adalah keamanan dan efikasi vaksin.

"Yang penting, penjelasan pemerintah kepada masyarakat harus gamblang, transparan dan dapat dimengerti dengan baik," kata SBY.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh gagal melaksanakan vaksinasi. Sebab, pelaksanaan vaksinasi dinilai jadi jalan bagi Indonesia untuk segera mengakhiri pandemi.

Di samping itu, menurut SBY, pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Apalagi Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

SBY pun mengingatkan keuangan negara dan ruang fiskal yang ada sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat.

"Point saya adalah apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati," jelas dia.

SBY memahami tak mudah dalam menjalankan program vaksinasi ini. Misalnya faktor geografi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan.

Juga dari segi demografi, mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok tanah air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau.

Di sisi lain, keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin serta elemen logistik yang lain.

"Kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia, sesuai kesanggupan penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik," jelas ayah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini. (Knu)

Baca Juga

Pengiriman Vaksin COVID-19 Buat Negara Miskin Segera Dimulai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Bukti Pemerintah Jokowi tak Punya Sense of Crisis
Indonesia
Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Bukti Pemerintah Jokowi tak Punya Sense of Crisis

"Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi COVID-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat," tambah Anas.

Perpanjangan SIM Kini Bisa Online Hanya dari Rumah
Indonesia
Perpanjangan SIM Kini Bisa Online Hanya dari Rumah

Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa

Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis
Indonesia
Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus

Kejagung Beberkan Kongkalikong Jimmy Sutopo-Benny Tjokro Gasak Duit ASABRI
Indonesia
Kejagung Beberkan Kongkalikong Jimmy Sutopo-Benny Tjokro Gasak Duit ASABRI

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan kongkalikong antara Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo dengan Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dalam jual beli saham PT ASABRI.

Terbitkan Ingub 45/2020, Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Lahirkan Bakat Kesenian Tingkat Dunia
Indonesia
Terbitkan Ingub 45/2020, Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Lahirkan Bakat Kesenian Tingkat Dunia

Terbitnya Ingub ini diharapkan dapat memfasilitasi para pegiat dan pekerja seni dalam berekspresi dan menunjukkan eksistensi.

Pemkot Solo Larang Tarling, Tausiah dan Kultum Ramadan Dibatasi
Indonesia
Pemkot Solo Larang Tarling, Tausiah dan Kultum Ramadan Dibatasi

Ahyani yang juga menjabat Ketua Satgas COVID-19 ini mengemukakan untuk ceramah, tausiah, kultum Ramadhan, kuliah subuh, khutbah Jumat paling paling lama dengan durasi waktu 7 menit. Selain itu, setiap jamaah harus membawa sajadah dan mukena.

Suharso Umumkan Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025
Indonesia
Suharso Umumkan Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengumumkan struktur kepengurusan partai berlambang Ka'bah masa bakti 2020-2025 pada Kamis (28/1) malam.

Vaksinasi Tenaga Kesehatan Indonesia Hampir Sentuh 1 Juta Orang
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Kesehatan Indonesia Hampir Sentuh 1 Juta Orang

Sebanyak 969.546 tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia telah divaksinasi hingga Rabu (10/2) atau bertambah 124.139 dibandingkan hari sebelumnya.

DPR Desak Larangan Mudik Disertai Penegakan Hukum
Indonesia
DPR Desak Larangan Mudik Disertai Penegakan Hukum

Perlu dilakukan sanksi sosial bagi warga atau keluarganya yang tidak disiplin jalankan hal ini.

TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan

TNI AD memberikan tugas kepada sejumlah elemen masyarakat untuk membantu menekan angka penyebaram COVID-19