SBY Instruksikan Kader Demokrat Keluar dari Koalisi, PD: Itu Bentuk Kepedulian Terhadap Bangsa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo, mendukung penuh instruksi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penarikan 'pasukan' dari kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan meminta pengurus partai untuk tidak terlibat dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

"Saya tegaskan disini kader Partai Demokrat Solo mendukung instruksi langsung SBY itu," ujar Ketua DPC Solo, Supriyanto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/4).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4). (MP/Ismail)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan keputusan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sebagai orang yang pernah menjabat menjadi presiden dua periode pastinya selalu berpikir sebagai seorang negarawan.

"Sebagai seorang negarawan sejati, SBY sangat prihatin dengan kondisi politik bangsa Indonesia setelah Pemilu 2019 selesai," papar dia.

Instruksi SBY, kata Supriyanto, mengajak kader agar tidak terlibat dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan inkonstitusional sangatlah tepat. Ia pun tidak ingin suhu panas politik akibat klaim kemenangan Pilpres 2019 bisa berdampak negatif bagi bangsa ini.

"Masih ada cara elegan yang bisa mendinginkan suasana pasca pilpres. KPU sebagai penyelengara pemilu juga harus dihormati," kata dia.

PD di daerah, lanjut dia, mendukung penuh instruksi SBY itu. Ia berharap kader di daerah lain juga melakukan hal sama dengan menjalankan printah SBY ini.

Diketahui Presiden ke-6 yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Dia pun melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.

Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air. (Ism)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S
Indonesia
Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S

Yang paling dirasakan dirugikan atas Omnibus Law Ciptaker ini adalah kaum buruh

Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam
Indonesia
Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam

“Penggunaan istilah ‘Islamis' oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat," kata Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saa’di

Indonesia Bakal Bikin Regulasi Perdagangan Karbon Mangrove
Indonesia
Indonesia Bakal Bikin Regulasi Perdagangan Karbon Mangrove

Program rehabilitasi mangrove dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 ha di sembilan provinsi pada 2021-2024.

Jokowi Teken Perppu Tambahan Anggaran COVID-19 Rp400 Triliun Lebih!
Indonesia
Jokowi Teken Perppu Tambahan Anggaran COVID-19 Rp400 Triliun Lebih!

Presiden mengharapkan dukungan dari DPR RI atas Perppu yang baru ditandatangani tersebut

[HOAKS atau FAKTA]: Hotel Terdampak COVID-19 di Bali Dikuasai Monyet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hotel Terdampak COVID-19 di Bali Dikuasai Monyet

Perusahaan manajemen apartemen itu, Aparna Constructions, juga membagikan video yang sama

Novel Baswedan Beri Sinyal Ngikut Febri Mundur Dari KPK
Indonesia
Novel Baswedan Beri Sinyal Ngikut Febri Mundur Dari KPK

Novel masih menunggu putusan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang saat ini belum juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020
Indonesia
1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020

Selain memberikan sanksi tilang, petugas juga tercatat memberikan teguran kepada 2.961 pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman
Indonesia
PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman

Partai Amanat Nasional mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang.

Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau
Indonesia
Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau

Situasi DKI Jakarta saat ini belum aman dari pandemi COVID-19

 Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik
Indonesia
Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

Karena itu kami memikirkan cara lain yaitu mengumpulkan aspirasi bahwa pilkada tidak seharusnya tetap dilakukan dengan kualitas yang menurun,” jelas Hadar