SBY Dinilai Blunder soal Tuduhan Adanya Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Tangkapan layar Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Youtube Adhyaksa Dault Channel)

MerahPutih.com - Tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024 memicu polemik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik SBY soal dugaan kecurangan di Pemilu 2024 akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Menurut Adi, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.

Baca Juga

Demokrat Singgung Harun Masiku Usai Hasto Ungkit Manipulasi Era SBY

"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (25/9).

Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres.

Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.

"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menegaskan dirinya siap turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu Serentak 2024.

Hal ini disampaikan SBY dalam video yang beredar di kalangan awak media sebagaimana dikutip MerahPutih.com, Sabtu (17/9). Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan capres-cawapres.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY.

Baca Juga

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Video tersebut kemungkinan besar diambil pada saat acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat (15-16 September 2022).

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.

SBY mengaku dirinya juga mendapat kabar bahwa partai oposisi seperti Demokrat dicegah untuk mengusung capres-cawapres sendiri. SBY menyebut upaya tersebut merupakan sesuatu tindakan jahat.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" ujar SBY.

Menurut SBY, indakan seperti itu telah menginjak-injak hak rakyat. Padahal, Presiden ke-6 RI itu Pemilu adalah hak rakyat.

"Menginjak-injak hak rakyat, bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," tegas SBY.

SBY mengingatkan 10 tahun pemerintahannya, tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada pemilu. Apalagi mencegah partai mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres.

"Dan ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY. (Knu)

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Dugaan Suap di MA
Indonesia
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Dugaan Suap di MA

"KPK menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (28/11).

 Sandiaga: Kebijakan Tanpa Karantina Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Sandiaga: Kebijakan Tanpa Karantina Diperluas ke Seluruh Indonesia

Selama bulan Ramadan, masyarakat dapat melakukan ibadah secara bebas yang disesuaikan dengan level kepadatan di rumah ibadah selagi tetap menerapkan prokes.

Menteri Hadi Minta Jajarannya Bersinergi dengan Pemda dan Aparat Berantas Mafia Tanah
Indonesia
Menteri Hadi Minta Jajarannya Bersinergi dengan Pemda dan Aparat Berantas Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan jajarannya di seluruh daerah untuk bersinergi dengan pihak terkait dalam pemberantasan mafia tanah.

Harga Telur Ayam Tembus Rp 65 Ribu
Indonesia
Harga Telur Ayam Tembus Rp 65 Ribu

Pedagang mengaku sebenarnya harga telur ayam di Kupang sempat tembus ke Rp 70.000 per rak. Namun turun lagi menjadi Rp 65.000.

Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis
Indonesia
Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis

IKN dibangun dengan konsep forest city, berarti kondisi IKN saat ini yang berupa hutan tanaman industri akan dikembalikan menjadi hutan hujan tropis.

Ganjar Nyatakan Kesiapannya Maju Capres, FX Rudy Kasih Dukungan
Indonesia
Ganjar Nyatakan Kesiapannya Maju Capres, FX Rudy Kasih Dukungan

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapannya maju sebagai capres.

Dalih Menkominfo Tegakkan Pendaftaran PSE
Indonesia
Dalih Menkominfo Tegakkan Pendaftaran PSE

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny G Plate membeberkan alasannya terkait adanya pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem Elektronik (PSE) karena belum mendaftar.

Demokrat Sebut AHY Memenuhi Syarat jadi Cawapres Anies
Indonesia
Demokrat Sebut AHY Memenuhi Syarat jadi Cawapres Anies

"Kriterianya seperti yang disampaikan pak Anies itu. Pada kriteria itu, AHY memenuhi syarat," kata Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/10).

Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir saat Idul Adha
Indonesia
Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir saat Idul Adha

Kekuasaan, kata Haedar, adalah amanah untuk berkhidmat baik dalam konteks ingin membangun umat terbaik maupun bangsa yang unggul.

KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu
Indonesia
KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu

Pemerintah memastikan anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu.