SBY Daftarkan Nama dan Logo Demokrat ke Dirjen KI, Kubu Moeldoko Protes Dokumen permohonan pendaftaran Partai Demokrat sebagai nama merek sebagaimana diakses dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta, Jumat (9/4). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Kubu kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut Partai Demokrat bukan nama merek dan bukan dimiliki oleh satu pribadi tertentu.

“Partai Demokrat itu salah satu organisasi yang didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” terang Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems, melalui keterangab tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/4).

Oleh karena itu, ia menyampaikan tidak tepat jika Partai Demokrat didaftarkan sebagai nama merek, karena merek hanya dapat diberikan kepada barang dan jasa.

“Partai Demokrat itu bukan perusahaan bisnis yang menjual barang dan jasa, hingga sangat lucu apabila tiba-tiba Pak SBY mendaftarkan merek dan lukisan (logo) Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: ANTARA

Oleh karena itu, kelompok KLB akan segera mengirim surat bantahan ke Ditjen KI Kemenkumham terkait pendaftaran nama dan logo Partai Demokrat itu. Surat bantahan itu dilayangkan sebagai bentuk penolakan terhadap aksi SBY, yang menurut kubu Moeldoko, telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Apa yang dilakukan oleh SBY tidak hanya menyalahi Undang-Undang, namun juga merupakan suatu kebohongan besar yang telah dilakukan oleh SBY. Beberapa pendiri sah Partai Demokrat yang masih hidup akan bersaksi, bagaimana sesungguhnya Partai Demokrat itu didirikan dan dideklarasikan,” terangnya.

Sejauh ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum menjawab pertanyaan terkait pendaftaran merek ke Ditjen KI Kemenkumham. DPP Partai Demokrat juga belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya terkait komentar kubu Moeldoko soal pendaftaran merek.

Jika merujuk pada informasi laman resmi Ditjen KI Kemenkumham, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat, “Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA” dengan alamat “Puri Cikeas Indah No.2 RT.001, RW.002 Kec. Gunung Putri, Kel. Nagrak,” tercatat sebagai nama pemohon yang mendaftarkan Partai Demokrat sebagai nama merek.

Berkas permohonan itu telah dilayangkan SBY ke Kemenkumham pada 18 Maret 2021 dan dokumen itu diterima oleh pihak kementerian pada tanggal yang sama. Permohonan itu terdaftar dengan nomor IPT2021039318, sementara untuk berkas pengumumannya BRM2115A. Informasi di laman yang sama menunjukkan permohonan tersebut masuk dalam kode “45”, yang merujuk pada “organisasi pertemuan politik”. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditambah Jayawijaya, Berikut Enam Besar Kasus COVID-19 di Papua
Indonesia
Ditambah Jayawijaya, Berikut Enam Besar Kasus COVID-19 di Papua

Secara keseluruhan jumlah positif COVID-19 di Papua tercatat 2.817 orang.

Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Boyamin mengultimatum akan menggugat Presiden Jokowi

Anies Diminta Segera Keluarkan Juknis UMP DKI 2021
Indonesia
Anies Diminta Segera Keluarkan Juknis UMP DKI 2021

Anies bisa menggunakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Rawan Intervensi, Sidang Praperadilan Anita Kolopaking Dapat Atensi Khusus
Indonesia
Rawan Intervensi, Sidang Praperadilan Anita Kolopaking Dapat Atensi Khusus

Sidang dijadwalkan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi praperadilan, dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan.

APBD 2020 Terkuras karena Corona, Pemprov DKI Pastikan Nasib Tenaga Kontrak Aman
Indonesia
APBD 2020 Terkuras karena Corona, Pemprov DKI Pastikan Nasib Tenaga Kontrak Aman

"Dia setahun sekali diperpanjang. Ga ada masalah, dari 130.000 PJLP itu ga ada masalah," terangnya.

Jalur Darat Majene-Mamuju Sulbar Sudah Bisa Diakses
Indonesia
Jalur Darat Majene-Mamuju Sulbar Sudah Bisa Diakses

Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi berkekuatan magnitudo 6,2.

Surabaya Geger Situs Belajar Online Disisipi Konten Porno, Pemkot Bereaksi
Indonesia
Surabaya Geger Situs Belajar Online Disisipi Konten Porno, Pemkot Bereaksi

Situs itu ternyata menampilkan iklan bergambar adegan orang dewasa.

Update COVID-19 Senin (28/9): 278.722 Positif, 206.870 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (28/9): 278.722 Positif, 206.870 Sembuh

Jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Senin (28/9) mencapai 278.722 orang.

[HOAKS atau FAKTA] Jemaah Asal Aceh Tetap Bisa Naik Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jemaah Asal Aceh Tetap Bisa Naik Haji

“UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri,” kata dia.

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.