Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK Komisioner KPK 2015-2019 Saut Situmorang. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai pengadaan fasilitas mobil dinas bagi Pimpinan KPK jilid V tidak memiliki urgensi.

Apalagi, menurut Saut, fasilitas mobil dinas tidak berpengaruh secara langsung dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan misalnya OTT dan kinerja lain. Saya naik Innova 4 tahun aman-aman saja tuh," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Baca Juga

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

Saut menyatakan, masalah kepemilikan mobil dinas bagi pimpinan hingga pejabat struktural tak pernah dibahas semasa dirinya memimpin KPK. Sebab, menurutnya, mobil dinas bukan suatu keperluan yang mendesak.

"Kalau mobil kita enggak bahas di jilid IV. Masalah mobil tidak urgent, biar negara tidak perlu pusing mengurusi mobil," ujarnya

Saut menilai, masalah kepemilikan mobil dinas cukup teratasi dengan uang transport yang menjadi fasilitas pimpinan dan staf KPK di luar gaji. Mekanisme seperti itu pun, kata dia, telah berjalan selama empat periode kepemimpinan KPK.

"Cukup saja uang transportasi, lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan dan staf, dan itu sudah berjalan 4 periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya," kata dia.

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

"Jadi jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikan awalnya cuma gaji pimpinan normatifnya harus dinaikan dulu sebagai dasar. Jadi tidak ada isu sistem transportasi saat itu," kata Saut.

Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas, hingga pejabat struktural KPK tahun 2021.

Baca Juga

Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

Berdasarkan informasi, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara untuk keempat Wakil Ketua KPK dianggarkan masing-masing Rp1 miliar dengan spesifikasi di atas 3.500 cc. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lakalantas Turun 10,06 persen di Minggu ke-31 2020, Paling Tinggi di Jatim
Indonesia
Lakalantas Turun 10,06 persen di Minggu ke-31 2020, Paling Tinggi di Jatim

Sementara pada minggu ke-31, jumlah kecelakaan sebanyak 974 kejadian

Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi

Dia mengatakan, pada dasarnya setiap pejabat pemerintahan wajib menaati UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Racik Semua Komposisi, AHY Beri Warna Pada Partai Demokrat
Indonesia
Racik Semua Komposisi, AHY Beri Warna Pada Partai Demokrat

Upaya perampingan itu tampaknya dilakukan juga untuk memudahkan pembagian tugas pokok dan Fungsi

 Ini Penjelasan Polisi Soal 300 Siswa Perwira yang Disebut Positif Corona
Indonesia
Ini Penjelasan Polisi Soal 300 Siswa Perwira yang Disebut Positif Corona

"Nanti kalau sudah diswab baru tahu apakah kena atau tidak," kata Argo kepada merahputih.com di Jakarta

Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat
Indonesia
Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat

Pasalnya, program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan Kementerian Sosial tetap sasaran.

 Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau
Indonesia
Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 17 persen diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April 2020, yaitu di sebagian kecil wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa

Anies Larang Warga yang Alami Gejala Corona Langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit
Indonesia
Anies Larang Warga yang Alami Gejala Corona Langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit

Anies Baswedan meminta masyarakat yang merasa mengalami gejala seperti virus corona atau COVID-19 untuk tidak langsung mendatangi fasilitas kesehatan.

Ibu Negara Prancis Jalani Isolasi Mandiri
Indonesia
Ibu Negara Prancis Jalani Isolasi Mandiri

Ibu Negara Prancis Brigitte Macron akan menjalani isolasi mandiri selama tujuh hari setelah ia melakukan kontak dengan seseorang terdiagnosis terinfeksi COVID-19.

Pansus Banjir DPRD DKI Baru Kerja Setelah Bahas Calon Duet Baru Anies
Indonesia
Pansus Banjir DPRD DKI Baru Kerja Setelah Bahas Calon Duet Baru Anies

Pansus ini nantinya akan mengusut terkait sistem drainase di DKI Jakarta

Live Musik di Restoran Diizinkan Tapi tidak Boleh Hadirkan Penyanyi Terkenal
Indonesia
Live Musik di Restoran Diizinkan Tapi tidak Boleh Hadirkan Penyanyi Terkenal

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Nomor 342/SE/2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Live Music pada Jenis Usaha Restoran/Rumah Makan/Kafe.