Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin Komisioner KPK 2015-2019 Saut Situmorang. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK saat itu tidak pernah menerbitkan surat ketetapan "justice collaborator" (JC) kepada bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Pada 9 Juni dan 21 Juni 2017, KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin (bukan JC) karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6)

Baca Juga

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

"Justice collaborator" adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Jadi yang diberikan surat keterangan bekerja sama. Bedanya JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan saat akan diputuskan oleh Majelis Hakim," kata Saut dilansir Antara.

Sementara, kata dia, surat keterangan bekerja sama diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Mohammad Nazaruddin (FOTO. ANTARA)
Mohammad Nazaruddin. (FOTO. ANTARA)

Adapun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan surat keterangan yang diterbitkan KPK untuk Nazaruddin dikategorikan sebagai penetapan JC.

"Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC (justice collaborator), sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012," ucap Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6)

Berdasarkan Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Baca Juga

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Untuk diketahui, Nazaruddin telah keluar dari Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung pada Minggu (14/6) setelah memperoleh hak cuti menjelang bebas.

Nazaruddin sebelumnya dalam perkara korupsi wisma atlet telah divonis penjara selama 7 tahun sedangkan perkara yang kedua, yaitu suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan vonis hukuman penjara selama 6 tahun. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Din Syamsuddin Nilai Pemeriksaan Anies Bikin Citra Polri Buruk
Indonesia
Din Syamsuddin Nilai Pemeriksaan Anies Bikin Citra Polri Buruk

Pemeriksaan Anies Baswedan dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara FPI menuai kontroversi.

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi
Indonesia
Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi

PTUN memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul
Indonesia
COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul

Padahal, mempelai pria diketahui positif COVID-19

Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak
Indonesia
Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak

Pada momentum 17 Agustus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rusun Kampung Akuarium.

KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Yang bersangkutan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Fathor Rachman.

KPK Bakal Telisik Jika Ada Aliran Duit ke Ali Ngabalin
Indonesia
KPK Bakal Telisik Jika Ada Aliran Duit ke Ali Ngabalin

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti, apakah ada kesitu atau tidak," kata Karyoto.

Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Polisi menyebut terdapat dugaan pidana dalam kebakaran tersebut sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19

Pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian

[HOAKS atau FAKTA]: Bahan Baku Obat COVID-19 Berasal dari Batok Kelapa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahan Baku Obat COVID-19 Berasal dari Batok Kelapa

Obat-obat herbal yang beredar di masyarakat hanya obat-obatan yang digunakan untuk meredakan, bukan sebagai obat yang secara langsung dapat menyembuhkan.