Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin Komisioner KPK 2015-2019 Saut Situmorang. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK saat itu tidak pernah menerbitkan surat ketetapan "justice collaborator" (JC) kepada bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Pada 9 Juni dan 21 Juni 2017, KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin (bukan JC) karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6)

Baca Juga

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

"Justice collaborator" adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Jadi yang diberikan surat keterangan bekerja sama. Bedanya JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan saat akan diputuskan oleh Majelis Hakim," kata Saut dilansir Antara.

Sementara, kata dia, surat keterangan bekerja sama diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Mohammad Nazaruddin (FOTO. ANTARA)
Mohammad Nazaruddin. (FOTO. ANTARA)

Adapun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan surat keterangan yang diterbitkan KPK untuk Nazaruddin dikategorikan sebagai penetapan JC.

"Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC (justice collaborator), sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012," ucap Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6)

Berdasarkan Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Baca Juga

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Untuk diketahui, Nazaruddin telah keluar dari Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung pada Minggu (14/6) setelah memperoleh hak cuti menjelang bebas.

Nazaruddin sebelumnya dalam perkara korupsi wisma atlet telah divonis penjara selama 7 tahun sedangkan perkara yang kedua, yaitu suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan vonis hukuman penjara selama 6 tahun. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Sindir DPRD Yang Curigai Tender Sirkuit Formula E
Indonesia
Wagub Sindir DPRD Yang Curigai Tender Sirkuit Formula E

Pemprov DKI sudah melaksanakan proses tender dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Polda Metro Segera Luncurkan Aplikasi e-AVIS Permudah Warga Buat SIM
Indonesia
Polda Metro Segera Luncurkan Aplikasi e-AVIS Permudah Warga Buat SIM

Polda Metro Jaya segera meluncurkan aplikasi bernama Electronic Audio Visual Integrated System (e-AVIS).

Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur
Indonesia
Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur

"Dulu ini pembuangan lumpur kali segala macam, MRT, itu ke sini," ucap Pandapotan di kawasan Ancol saat peninjauan, Rabu (29/12).

Sri Mulyani Ubah Strategi Penarikan Utang
Indonesia
Sri Mulyani Ubah Strategi Penarikan Utang

Penyesuaian strategi utang, dilakukan mulai akhir Februari 2022, melalui penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.

Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown
Indonesia
Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown

"Total penanganan konten Muhammad Kece oleh Kominfo update 25 Agustus 2021, sudah takedown 42 video," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (26/8).

PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun
Indonesia
PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,2 Triliun lebih untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Kereta Api Perintis Tahun 2022.

Tarif Listrik di Atas 3.000 VA Dipastikan Naik
Indonesia
Tarif Listrik di Atas 3.000 VA Dipastikan Naik

Ada kompensasi listrik yang akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 21,4 triliun pada tahun ini.

Warga Depok Belum Boleh Gelar Hajatan
Indonesia
Warga Depok Belum Boleh Gelar Hajatan

Kepwal ini juga mengatur untuk kegiatan takziah dihadiri paling banyak 10 orang

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi

Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit
Indonesia
Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit

Kebakaran hampir berlangsung selama dua jam lebih