Satuan Kesehatan Keluarkan Rekomendasi Kesehatan Djoko Tjandra, Ini Kata Polisi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Internal Kepolisian nampaknya masih akan berurusan dengan pelesir terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra ke Indonesia. Setelah terkuak surat jalan, kini publik dihebohkan dengan surat rekomendasi kesehatan untuk perjalanan yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Satuan Kesehatan Kepolisian.

Surat yang beredar beredar di kalangan awak media dengan nomor: Sket/2214/VI/2020/Satkes ini, dalam suratnya dituliskan nama Joko Soegiarto, berusia 55 tahun. Pria yang ditulis dalam surat tersebut, bekerja sebagai Konsultan Biro Kormas Polri, Kesatuan Bareskrim dengan alamat Trunojoyo yang juga Mabes Polri.

Surat ini juga ini memuat hasil pemeriksaan COVID dengan berbunyi 'Telah diperiksa dan ternyata kondisi kesehatannya saat ini dalam keadaan baik untuk perjalanan dinas dan hasil rapid test COVID-19 negative dan penjelasan kondisi tubuh Djoko Tjandra antara lain mulai tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan seterusnya juga dijelaskan di dalam surat. Surat ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr Hambektanuhita di Jakarta, pada 19 Juni 2020.

Baca Juga:

Disiplin Pengendara DKI Parah Selama COVID-19, e-Tilang Diberlakukan Lagi

Terkait apakah surat yang dikeluarkan 19 Juni 2020, ini asli atau tidak, Polri sendiri menjawab sedang mengecek keaslian

"Dicek ya," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 16 Juli 2020.

Surat Rekomendasi
Dugaan Surat Rekomendasi Polisi. (Foto: Kanugraha)

Sebelumnya diberitakan, buntut menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, seorang jenderal polisi dicopot dari jabatannya.

Dia adalah Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetyo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dalam surat telegram yang dikeluarkan Polri, Prasetijo menjadi pati Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan.

Prasetijo pun ditahan selama 14 hari lamanya per Rabu 15 Juli 2020 di sel khusus di Propam Polri. Penahanan dilakukan karena Propam hendak mengusut lebih jauh adanya keterlibatan polisi lain selain dia. (Knu)

Baca Juga:

3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi
Indonesia
Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi

masyarakat agar selektif dalam membuat laporan ke polisi. Jangan sampai setiap pendapat yang berseberangan selalu dibawa ke polisi.

Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Satgas COVID-19: Belum Ada Lembaga Atau Orang Berkonspirasi Lewat Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19: Belum Ada Lembaga Atau Orang Berkonspirasi Lewat Pandemi

Pandemi Influenza di tahun 1918 muncul di rentang-rentang waktu tertentu di berbagai belahan dunia

Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang
Indonesia
Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang

Baru ada sekitar 75 ribu PTPS dari 390 ribuan PTPS yang menginput data pengawasan ke Siwaslu

Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar
Indonesia
Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Aksi demo menolah UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10), berlangsung ricuh.

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI

Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus

KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).

Luhut Ultimatum Perusahaan Farmasi Jangan Keruk Untung Mainkan Harga Jual Obat Corona
Indonesia
Luhut Ultimatum Perusahaan Farmasi Jangan Keruk Untung Mainkan Harga Jual Obat Corona

Menurut dia, perusahaan seperti Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya jangan buat harga yang terlalu tinggi.

Jepang Lirik Pengelolaan Aset BUMN
Indonesia
Jepang Lirik Pengelolaan Aset BUMN

Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran, yang mana BUMN bergerak maju menuju tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik.