Satu Pos Penyekatan Larangan Mudik di Jabodetabek Dijaga 100 Personel Gabungan Ilustrasi. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Merahputih.com - Polda Metro Jaya memperkuat pengawasan 31 titik penyekatan mudik di kawasan Jabodetabek. Dari 31 titik tersebut, 14 titik akan dijaga secara ketat.

Polda Metro juga mengadakan tes swab antigen gratis sebagai bagian dari operasi kemanusiaan terintegrasi dengan operasi penyekatan dari larangan mudik.

Baca Juga:

Cegah Klaster Keluarga, Pemda DIY Imbau Pemudik Pakai Masker di Dalam Rumah

"Posko sedang disiapkan. Sekarang persiapan sudah mencapai 80%," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Gerbang Tol Cikarang Barat pada Kamis (29/4).

Fadil menyatakan, akan ada 1.300 personel polantas yang diterjunkan di posko penyekatan larangan mudik. Jumlah ini, akan bertambah seiring bantuan dari beberapa kesatuan lain seperti Dinas Pehubungan, TNI, Sabhara hingga Brimob.

"Jadi setiap hari mungkin di titik ini secara bergiliran bisa dijaga oleh 100 orang anggota. Ini lebih dari cukup," tambahnya.

Pemudik. Foto: ANTARA

Ia berharap masyarakat bisa memahami sehingga kebijakan pelarangan mudik dari pemerintah dapat dimaksimalkan demi menekan laju COVID-19.

"Supaya pelaksanaannya jauh lebih optimal, lubang tikus jalur tikus kemudian jalur arteri, jalur tol semua kita identifikasi," kata Fadil.

Baca Juga:

7 Persen Warga Tetap Ingin Mudik, Zona Merah COVID-19 Harus Diantisipasi

Fadil meninjau posko penyekatan jauh-jauh hari sebelum larangan mudik pada 6-17 Mei karena ingin persiapan lebih optimal dan polisi bisa mengantisipasi pemudik yang melewati jalur-jalur tikus.

"Semua kita identifikasi di mana yang bisa dijadikan sebagai rute untuk mudik secara gelap sembunyi-sembunyi," ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif
Indonesia
BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif

Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan.

11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta
Indonesia
11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta

Sebanyak 11.281 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Pemda bakal menjaga masjid dan lapangan terbuka yang mengadakan salat Idul Fitri, Kamis (13/5).

Alasan Menkominfo Dukung Upaya Memperjelas Tafsir UU ITE
Indonesia
Alasan Menkominfo Dukung Upaya Memperjelas Tafsir UU ITE

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendukung upaya lembaga yudikatif untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam UU ITE.

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Kaltim Akan Merudal Kantor Buka Sabtu-Minggu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Kaltim Akan Merudal Kantor Buka Sabtu-Minggu

Beredar foto tangkapan layar siaran APA KABAR INDONESIA tayang di tvOne yang menampilkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Tiga Konsekuensi KKB Dilabeli Teroris, Salah Satunya Ditangani Densus 88
Indonesia
Tiga Konsekuensi KKB Dilabeli Teroris, Salah Satunya Ditangani Densus 88

Ada tiga konsekuensi setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

AHY Tegaskan Moeldoko tidak Punya Hak Ganggu Partai Demokrat
Indonesia
AHY Tegaskan Moeldoko tidak Punya Hak Ganggu Partai Demokrat

"Tidak ada haknya KSP Moeldoko menganggu rumah tangga partai Demokrat," tegasnya.

Wagub DKI Singgung Banyak Daerah di Indonesia yang Masih Terendam Banjir
Indonesia
Wagub DKI Singgung Banyak Daerah di Indonesia yang Masih Terendam Banjir

Riza menekankan masalah banjir di DKI tidak bisa langsung diselesaikan dalam waktu singkat

Indonesia Tidak Perlu Buru-buru Akui Pemerintahan Baru Afghanistan
Indonesia
Indonesia Tidak Perlu Buru-buru Akui Pemerintahan Baru Afghanistan

Dalam hukum internasional pergantian pemerintahan ada dua mekanisme. Pertama secara konstitusional dan inkonstitusional.

Eks Kabais: Wakil Panglima TNI Jabatan Semu
Indonesia
Eks Kabais: Wakil Panglima TNI Jabatan Semu

Jabatan wakil batalion, itu jelas fungsi dan tugasnya