Satu Lagi, Wilayah Papua Barat Daya Segera jadi Provinsi Baru Papua Barat. (Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Setelah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya oleh Pemerintah dan DPD serta DPR RI disahkan menjadi undang-undang pada keputusan tingkat I.

"Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kami setujui menjadi undang-undang pada putusan tingkat pertama ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat, di Kompleks Parlemen Senayan.

Baca Juga:

Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Ia memaparkan, sebagai bentuk persetujuan tingkat I tersebut, dilakukan prosesi penandatangan sekaligus penandatangan peta wilayah oleh perwakilan dari masing-masing unsur peserta raker.

"kami sudah menyelesaikan satu lagi daerah otonomi baru di Tanah Papua, menyusul tiga daerah otonomi baru," katanya.

Doli mengatakan setelah disetujui pada tingkat pertama, maka RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya selanjutnya akan diteruskan ke rapat paripurna terdekat untuk dilaksanakan pengambilan keputusan tingkat II.

Sebelum akhirnya keputusan tingkat I disepakati, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dilangsungkan sesaat sebelum raker bersama dengan DPD RI dan Pemerintah digelar.

Syamsurizal menyatakan, Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memutuskan nama calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya yaitu berkedudukan di Kota Sorong.

Cakupan wilayah kabupaten/kota di dalam Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yakni sebagai berikut; (1) Kabupaten Sorong, (2) Kabupaten Sorong Selatan, (3) Kabupaten Raja Ampat, (4) Kabupaten Tambrau, (5) Kabupaten Maybrat, dan (6) Kota Sorong.

Setelahnya, agenda dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir mini fraksi termasuk juga dari Komite I DPD RI yang kesemuanya menyetujui agar RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang dan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Momentum ini adalah momentum yang bersejarah, saya kira bukan hanya untuk Papua, tapi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Pon)

Baca Juga:

Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Bahas Enam Kerja Sama Strategis dalam Pertemuan dengan Menlu AS
Indonesia
Luhut Bahas Enam Kerja Sama Strategis dalam Pertemuan dengan Menlu AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken

10 Jenazah Korban Erupsi Semeru Teridentifikasi, Warga Diminta Lapor ke Posko DVI
Indonesia
10 Jenazah Korban Erupsi Semeru Teridentifikasi, Warga Diminta Lapor ke Posko DVI

Setelah jenazah diidentfikasi maka Polri dan RSUD Haryoto segera menyerahkan kepada pihak keluarga

Kapolri Minta Kadiv Propam Tindak Lanjuti Perkap Terkait Brotoseno
Indonesia
Kapolri Minta Kadiv Propam Tindak Lanjuti Perkap Terkait Brotoseno

"Nanti secara khusus Kadiv Propam akan sampaikan," kata Sigit kepada wartawan, Minggu (19/6).

Jokowi Minta Heru Budi Bereskan 3 Hal Prioritas di Jakarta, Salah Satunya Terkait Banjir
Indonesia
Jokowi Minta Heru Budi Bereskan 3 Hal Prioritas di Jakarta, Salah Satunya Terkait Banjir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan tiga pesan penanganan prioritas kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono, yakni banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

Semangat KAA Masih Relevan untuk Selesaikan Permasalahan Dunia
Indonesia
Semangat KAA Masih Relevan untuk Selesaikan Permasalahan Dunia

Indonesia ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kolaborasi dalam peristiwa KAA dan bagaimana perannya pada sejarah dunia.

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana KONI Padang Akhirnya Ditahan
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana KONI Padang Akhirnya Ditahan

"Hari ini dilakukan tahap II untuk tersangka As, setelah itu ia langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak Air Padang," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Roni Saputra didampingi Kasi Pidsus Therry Gutama, di Padang, Senin (23/5).

Muncul Gelombang Mudik, Pemprov DKI Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Muncul Gelombang Mudik, Pemprov DKI Percepat Vaksinasi Booster

Vaksinasi vooster jadi syarat mutlak bagi warga yang ingin mudik saat lebaran nanti. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga COVID-19.

1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog
Indonesia
1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog

Target itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri berbasis UMKM.

Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!
Indonesia
Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!

Oleh karena itu, dia meminta kepolisian dan satgas pangan melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokan langsung berlimpah satu hari pasca pengumuman harga eceran tertinggi (HET) dicabut.

Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Anies Belum Berencana Lakukan Pengetatan
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Anies Belum Berencana Lakukan Pengetatan

Pemprov DKI Jakarta belum berencana melakukan pengetatan kegiatan masyarakat meski kasus positif COVID-19 meningkat dalam beberapa hari terakhir.