Satu Lagi Pati Polri Jadi Tersangka Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Djoko Tjandra. (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua jenderal polisi menjadi tersangka terkait penghapusan red notice dan surat jalan Djoko Tjandra. Keduanya ialah mantan Kadiv Hubinter Polri NB dan Brigjen Prasetijo Utomo.

"PU dan NB ditetapkan sebagai tersangka penerima," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (14/8).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Mereka dikenakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b UU No 20 tahun 2002 tentang tipikor. "Kami juncto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Ini masih proses penyidikan," ungkap Argo.

Penyidik Bareskrim menduga kedua jenderal tersebut menerima suap terkait pengurusan surat jalan dan red notice Djoko Tjandra.

Adapun pihak yang ditetapkan menjadi tersangka pemberi adalah Djoko Tjandra dan pengusaha TS. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Adapun barang bukti yang disita berupa US$ 20 ribu, surat dan sejumlah barang bukti elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo membagi sengkarut urusan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menjadi 3 klaster. Perkara yang membelit Djoko Tjandra itu disebut Sigit bermula dari kisaran tahun 2008-2009.

"Kami sepakat membagi peristiwa Djoko Tjandra ini menjadi 3 klaster peristiwa," ujar Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (14/8).

 Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Sigit menyampaikan hal itu setelah melakukan gelar perkara yang diikuti Deputi Penindakan KPK Karyoto. Sigit mengatakan keterlibatan KPK sebagai bentuk transparansi Polri.

"Klaster di tahun 2008-2009 di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami terkait ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu," ujar Sigit.

"Klaster kedua, peristiwa di akhir 2019 atau sekitar bulan November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan saudara Djoko Tjandra, saudara P, dan saudara ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK, terkait dengan kasus tersebut saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di kejaksaan," jelas dia.

Baca Juga:

Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Sementara, klaster ketiga terkait dengan penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu di mana terkait dengan peristiwa tersebut beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan tersangka. Dari keterangan Sigit disampaikan klaster pertama telah diusut KPK sejak lama. Untuk klaster kedua ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), sedangkan yang klaster terakhir saat ini ditangani Bareskrim Polri.

Sejauh ini Bareskrim Polri sudah menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu. Prasetijo sebelumnya menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dalam perkara itu pula Bareskrim Polri menjerat Anita Kolopaking yang merupakan tersangka kasus surat jalan palsu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB di Seluruh Banten, Warga: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
PSBB di Seluruh Banten, Warga: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Ketat

Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan dalam menghadapi virus corona yang kian mengkhawatirkan.

Permintaan Trump Hentikan Penghitungan Suara Ditolak
Indonesia
Permintaan Trump Hentikan Penghitungan Suara Ditolak

Seorang hakim federal menolak permintaan darurat dari tim kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (5/11) untuk menghentikan penghitungan suara di Philadelphia.

AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa
Indonesia
AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa

"Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat…! Bisa-bisa semua pangkat di atas mayor di tiadakan,” cuit Fahri Hamzah

Ledakan Jeddah Lukai Empat Orang, Prancis Sebut Serangan Bom
Dunia
Ledakan Jeddah Lukai Empat Orang, Prancis Sebut Serangan Bom

Sedikitnya empat orang terluka dalam insiden selama upacara peringatan di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu (11/11), menurut laporan media.

Dinilai Langgar Kaidah Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kemungkinan Besar Bakal Digugat
Indonesia
Dinilai Langgar Kaidah Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kemungkinan Besar Bakal Digugat

Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan dalam merespon kebijakan Jokowi dalam menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu.

Wali Kota Jakarta Pusat Tingkatkan Kewaspadaan Kebakaran di Bulan Ramadan
Indonesia
Wali Kota Jakarta Pusat Tingkatkan Kewaspadaan Kebakaran di Bulan Ramadan

Aktivitas perekonomian rakyat akan berdampak pada kemacetan. Sehingga Sudin Perhubungan Jakpus perlu memperhatikan arus lalu lintas di Ramadan ini.

Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI
Indonesia
Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI

Mayat pria lanjut usia itu kini menjadi tontonan warga

8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan
Indonesia
8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja
Indonesia
Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19.