Satpol PP DKI: McD Sarinah Akui Kesalahannya Satpol PP DKI Jakarta berjaga di depan McD Sarinah. Foto: Twitter/Satpol PP

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menjatuhi sanksi administrasi sebesar Rp10 juta kepada manajemen McDonald's Sarinah, Jakarta Pusat karena melanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Diketahui pada Minggu (10/5) lalu terdapat kerumunan masyarakat saat seremonial penutupan gerai makanan cepat saji tertua di Indonesia tersebut.

Baca Juga

Langgar PSBB, Manajemen McD Sarinah Didenda Rp10 Juta

Kepala Satpol PP DKI, Arifin, mengatakan pemberian sanksi itu diawali dengan pemanggilan pada McD Sarinah. Dalam pemanggilan tersebut, petugas Satpol PP DKI memberikan teguran dan menjelaskan kelalaian pihak manajemen terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta yang tertuang dalam Pergub nomor 33 Tahun 2020.

"Pemanggilan dilakukan pada hari ini 14 Mei 2020," kata Arifin di Jakarta, Kamis (14/5).

Kerumunan massa di momen penutupan McDonal's Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (10/5). Foto: Satpol PP DKI Jakarta
Kerumunan massa di momen penutupan McDonal's Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (10/5). Foto: Satpol PP DKI Jakarta

Arifin juga mengklaim bahwa manajemen McD mengakui kesalahan yang mengundang keramaian saat closing gerai itu saat PSBB dan tidak memperhatikan protokol kesehatan.

"Pihak manajemen bersikap kooperatif serta mengakui kelalaiannya," ungkap Arifin.

Arifin pun merangkan, bahwa pihak manajemen McD Sarinah juga telah bersedia membayar denda sanksi administratif senilai Rp10 juta sesuai yang tertulis pada Pergub nomor 41 Tahun 2020 Pasal 7.

Baca Juga

Massa Berkumpul di Momen Penutupan McD Sarinah, Ini Penjelasan Polisi

Berkaca dari kejadian ini, ke depan, diharapkan para pelaku usaha maupun seluruh masyarakat di Jakarta dapat semakin disiplin dalam menjalani masa PSBB. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di ibu kota.

"Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani virus ini," tutup Arifin. (Asp).

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Desak Pemerintah Realokasi Dana Insfrastruktur untuk Cegah PHK Massal karena COVID-19
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Realokasi Dana Insfrastruktur untuk Cegah PHK Massal karena COVID-19

Pemerintah harus mempertimbangkan realokasi dana infrastruktur untuk menjaga perekonomian kelompok masyarakat yang paling rawan terdampak wabah COVID-19.

Ketua MPR Peringatkan Pemerintah Tak Paksakan New Normal
Indonesia
Ketua MPR Peringatkan Pemerintah Tak Paksakan New Normal

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 25 daerah tersebut perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan tiga aspek utama dari kesehatan masyarakat.

Tolak Karantina Pemkot Solo, Pemudik dari Surabaya dan Cirebon Pilih Kembali ke Tempat Perantauan
Indonesia
Tolak Karantina Pemkot Solo, Pemudik dari Surabaya dan Cirebon Pilih Kembali ke Tempat Perantauan

Kedua pemudik tersebut datang dari Surabaya, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat dengan naik kereta api.

Satu Pedagang Sayur Pasar Beringharjo Yogyakarta Positif COVID-19
Indonesia
Satu Pedagang Sayur Pasar Beringharjo Yogyakarta Positif COVID-19

Petugas kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pedagang berjualan.

Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya

Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka

Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi
Indonesia
Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi

Total ada 44 orang yang ikut rapid test. Hasilnya satu orang reaktif namun dalam kondisi sehat.

Picu Ketidakpastian Hukum, Permenhub No 18 Diminta Dibatalkan
Indonesia
Picu Ketidakpastian Hukum, Permenhub No 18 Diminta Dibatalkan

"Aplikasi Grab maupun Gojek, sudah menghapus, ojek online untuk mengangkut orang, kenapa justru dikeluarkan permenhub yang ngijinkan??," tanya dia.

Kepulangan Habib Rizieq Jadi Momentum Polri Tunjukkan Taringnya
Indonesia
Kepulangan Habib Rizieq Jadi Momentum Polri Tunjukkan Taringnya

Menurut Petrus, hal ini untuk mewujudkan hukum sebagai "panglima", hukum yang bertindak tanpa pandang bulu dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi

Kantornya sebelah Hotel Akasia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat

Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih
Indonesia
Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih

Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka di bawah 60 persen