Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Rp 6 Miliar Lebih dari Pelanggar Prokes Penutupan sementara Holywings Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/9). Foto: Twitter/Naufal Firman Yursak

MerahPutih.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta berhasil mengantongi lebih dari Rp 6 miliar hasil sanksi pelanggar protokol kesehatan (prokes) baik perorangan maupun tempat makan.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengungkapkan, jika pihaknya telah menindak sebanyak 761.774 orang yang melanggar prokes dengan tidak mengenakan masker saat beraktifitas. Jumlah tersebut ditindaknya dari awal pandemi COVID-19 hingga 21 September 2021 kemarin.

Baca Juga

Satpol PP Minta Publik Tak Ributkan Pernyataan Anies dan Wagub Soal Holywings

"Nilai denda Rp 4.738.920.000 untuk yang masker," ucap Arifin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

Sedangkan, kata dia, ada sebanyak 12.567 tempat usaha rumah makan atau kafe yang ditindak Satpol PP akibat mengindahkam aturan Gubernur Anies dalam menanggulangi kasus COVID-19.

"Total dendanya 1.419.250.000 untuk rumah makan dan sejenisnya," papar dia.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin
Kepala Satpol PP DKI, Arifin. Foto: MP/Asropih

Sementara pada Selasa (21/9) kemaren saja ada sebanyak 2.351 pelanggar masker. Dari angka tersebut dikenakan sanksi kerja sosial berjumlah 2.331 dan denda ada 20 orang.

"Nilai denda dalam satu hari itu Rp 2 juta," paparnya

Untuk pelaku usaha restoran, warung makan, dan sejenisnya di tanggal 21 kemarin ada sebanyak 67 usaha yang melanggar dari 489 pelaku usaha yang diawasi Satpol PP.

"Kemudian dikenalan sanksi teguran tertulis 58 termasuk juga penutupan sementara, ada 1 tempat yg dikenakan denda dalam 1 hari," pungkasnya.

Uang sanksi denda yang berhasil dikumpulkan Satpol PP DKI akan masuk dalam kas daerah yang disalurkan melalui ATM Bank DKI. (Asp)

Baca Juga

Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Seperti Deddy Corbuzier Pajaknya Jadi 35 Persen
Indonesia
Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Seperti Deddy Corbuzier Pajaknya Jadi 35 Persen

Tercatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu tercatat 103,9 persen atau Rp 1.277,5 triliun dari target APBN yang sebesar Rp1.229,6 triliun.

Tekankan Prinsip Kesehatan, Disdik Evaluasi PTM di Jakarta
Indonesia
Tekankan Prinsip Kesehatan, Disdik Evaluasi PTM di Jakarta

Kesehatan tersebut tidak hanya bagi peserta didik

Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp
Indonesia
Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp

Pemblokiran tersebut dikarenakan perusahaan asing tersebut belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private

Bali Siapkan Konsep Berbeda Buat Pertemuan G20
Indonesia
Bali Siapkan Konsep Berbeda Buat Pertemuan G20

Jokowi kerap berbicara kepadanya agar memberikan suasana yang baru di Bali.

Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris
Indonesia
Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris

Tindakan yang dilakukan oleh pengurus DMI, termasuk pelanggaran hukum. Apalagi, pemalsuan tanda tangan menimpa wakil presiden era 2004-2009 dan 2014-2019.

Jubir PKS Nyatakan Akan Gagas Poros Perubahan dengan NasDem
Indonesia
Jubir PKS Nyatakan Akan Gagas Poros Perubahan dengan NasDem

Ahmad Syaiku akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6) siang.

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Bahkan di wilayah Banyuwangi, Sigit menerima laporan bahwa capaian vaksinasi sudah di angka 60 persen

 Pembangunan Infrastruktur Mandalika Terus Dikebut
Indonesia
Pembangunan Infrastruktur Mandalika Terus Dikebut

Pemerintah mengantisipasi agar genangan air tidak terjadi lagi pada gelaran MotoGP pada Maret mendatang.

Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
Indonesia
Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti sejumlah hal terkait pemilu 2024, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu.

Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20
Indonesia
Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20

Bahlil menilai investasi industri hijau masih sangat timpang hanya satu per lima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang.