Satpol PP DKI Kantongi Lebih dari Rp 2 Miliar dari Pelanggar Prokes, Ini Rinciannya Ilustrasi: Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi penertiban penjualan minuman keras (miras) tanpa izin. (Foto: MP/Satpol PP DKI)

MerahPutih.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta mengantongi lebih dari Rp 2 miliar dari hasil sanksi denda penindakan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama tahun 2021 ini.

"1 Januari - 30 Desember 2021 total 839.355 pelanggar prokes dengan total denda Rp 2.306.073.000," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Jumat (31/12).

Baca Juga:

Nekat Beroperasi hingga Jual Miras saat PPKM, Kafe dan Bar di Cilandak Ditindak

Untuk hasil denda operasi tertib masker, Satpol PP DKI menerima denda senilai Rp 1.400.373.000 atau Rp 1,4 miliar dari 10.464 pelanggar.

Baca Juga:

KPK Duga Bupati Bintan dan Anggota DPRD Kepri Kongkalikong Urus Kuota Rokok dan Miras

Sementara dari tempat usaha makan dan minum, total denda dari pelanggar prokes sebesar Rp 595.200.000 dari 90 tempat.

Untuk pelanggar perkantoran, Satpol PP DKI meraup uang sanksi denda sebesar Rp 29 juta dari 11 perkantoran yang tersebar di ibu kota Jakarta.

Baca Juga:

Aturan Bawa Miras Pribadi dari Luar Negeri Ditambah, Sekarang Boleh 2 Liter Lebih

Kemudian untuk tempat usaha lainnya ada sebanyak 64 lokasi pelanggar prokes yang disanksi denda, dengan total sebesar Rp 281.500.000.

Uang hasil penindakan Satpol PP ini disimpan dalam kas daerah DKI Jakarta. Mengingat mereka yang melanggar denda diminta untuk bayar melalui Bank DKI. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP DKI Sebut JIS jadi Stadion Politik Anies Baswedan
Indonesia
PDIP DKI Sebut JIS jadi Stadion Politik Anies Baswedan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menilai pelaksanaan salat Id di JIS sebagai ajang politik Gubernur Anies Baswedan menyongsong Pilpres 2024.

Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua dan IKN
Indonesia
Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua dan IKN

Komisioner Bawaslu, Herwyn JF Malonda menuturkan, lembaganya akan melakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terhadap tiga provinsi hasil pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Rusia dan Ukraina Mulai Bicarakan Pembukaan Ekspor Gandum
Dunia
Rusia dan Ukraina Mulai Bicarakan Pembukaan Ekspor Gandum

Para diplomat mengatakan rincian rencana yang sedang dibahas mencakup kapal-kapal Ukraina yang memandu kapal pembawa gandum masuk-keluar melalui perairan pelabuhan yang dipasangi ranjau,

[HOAKS atau FAKTA]: Seumur Hidup Harus Vaksin COVID-19 Tiap Enam Bulan Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seumur Hidup Harus Vaksin COVID-19 Tiap Enam Bulan Sekali

Beredar sebuah postingan pada akun Twitter @Kimberley20101, pada 22 Juli 2022. Postingan tersebut menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice

Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan pihaknya setuju untuk menghentikan penuntutan 907 perkara dari 999 perkara yang diajukan sebagai wujud implementasi mekanisme keadilan restoratif.

BMKG Imbau Warga Cianjur Tidak Bangun Tenda Pengungsian di Bantaran Sungai
Indonesia
BMKG Imbau Warga Cianjur Tidak Bangun Tenda Pengungsian di Bantaran Sungai

BMKG meminta warga untuk tidak membangun tenda pengungsian di titik-titik rawan, seperti bantaran sungai maupun di pinggir lembah, karena berpotensi menimbulkan bahaya.

Ahli ITE Bersaksi di Sidang Perintangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Ahli ITE Bersaksi di Sidang Perintangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J

Sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli, yang memiliki keahlian dibidang ITE, Puslabfor, dan ahli pidana.

[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Paksa Warga Berusia 14 - 16 Tahun Ikut Berperang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Paksa Warga Berusia 14 - 16 Tahun Ikut Berperang

Berita tersebut juga dilengkapi dengan video yang memperlihatkan seorang tentara Ukraina yang diklaim masih berumur 16 tahun.

Pemkot Surabaya Pertahankan Pegawai Outsourcing, Gaji Bisa Lebih Tinggi dari UMK
Indonesia
Pemkot Surabaya Pertahankan Pegawai Outsourcing, Gaji Bisa Lebih Tinggi dari UMK

Ke depan tenaga non-ASN Pemkot Surabaya akan terbagi dalam dua kategori, yaitu penunjang dan non-penunjang.

[HOAKS atau FAKTA]: Heru Budi Disuruh Jokowi Acak-acak Program Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Heru Budi Disuruh Jokowi Acak-acak Program Anies

Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna @Mencaricinta99? memposting gambar tangkapan layar artikel cnnindonesia.com dengan judul Heru Budi: Saya disuruh Jokowi Acak-Acak Kerja Anis Biar Nampak Kerja Saya.