Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan bukan merupakan hal yang aneh.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Satpol PP periksa pelanggar protokol kesehatan (prokes) sudah diatur dalam ketentuan aturan undang-undang (UU) yang ada.

"Jadi itu bukan sesuatu yang baru, namun ini untuk kepentingan penegakan prokes ya, untuk diperbantukan," papar Riza di Jakarta, Senin (26/7).

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Kasus Sembuh COVID-19 di Jakarta Lebih dari 90 Persen

Saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah membahas Perda 2/2020 bersama dengan Eksekutif DKI Jakarta.

Orang nomor dua di Jakarta ini juga menegaskan, anak buahnya di Satpol PP tugasnya menegakkan disiplin terkait peraturan daerah, bukan di luar perda. Jadi sah-sah saja korps petugas pemerintah daerah itu melaksanakan penyidikan.

"Di luar perda itu kewenangan kepolisian kejaksaan dan pengadilan. Dan kami di perda itu sendiri Satpol PP dalam menegakkan disiplin juga dibantu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Jakarta, Jumat (23/7/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Jakarta, Jumat (23/7/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Ada tiga pasal penting yang menjadi fokus utama Bapemperda dalam pembahasan usulan perubahan Perda 2/2020 tentang Penanganan COVID-19.

Tiga pasal yang dimaksud yakni pasal 28A terkait penyidikan. Di mana selain polisi, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melampirkan hasilnya kepada Polri dan pengadilan negeri.

Selanjutnya pasal 32A dan 32B terkait pengaturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp 500 ribu sampai Rp 50 juta rupiah hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

Baca Juga:

Angka Kesembuhan Meningkat, Wagub Riza Tetap Meminta Warga di Rumah

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, dokumen Perda 2/2020 sudah dibahas Bapemperda dan ditargetkan rampung pekan ini.

“Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada paripurna, Kamis, 29 Juli 2020, pukul 10.00 WIB,” ujar M Taufik dalam rapat paripurna. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 di Jakarta Turun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya
Indonesia
COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkalan saat ini ditutup untuk sementara, sejak Sabtu (5/6/2021), sebab 18 tenaga medis dan karyawan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19.

Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel
Dunia
Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel

Gencatan senjata mulai berlaku Jumat (21/5) pukul 02:00 waktu setempat.

Kapolri Sebut Titik Vaksinasi COVID-19 Bakal Diperbanyak
Indonesia
Kapolri Sebut Titik Vaksinasi COVID-19 Bakal Diperbanyak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Persatuan Islam (Persis) di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (15/7).

Polda Metro Jaya bakal Panggil Pemilik Bengkel yang Jual Knalpot Bising
Indonesia
Polda Metro Jaya bakal Panggil Pemilik Bengkel yang Jual Knalpot Bising

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo menyebut nantinya pihaknya akan mengundang para pemilik bengkel tersebut untuk memberikan imbauan dan edukasi.

PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus
Indonesia
PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya

Polisi Usut Dugaan Pidana Kasus 'Mimpi' Bertemu Rasullah
Indonesia
Polisi Usut Dugaan Pidana Kasus 'Mimpi' Bertemu Rasullah

Laporan dibuat pada Senin 14 Desember 2020

Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Berlaku di Seputar Pintu Masuk
Indonesia
Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Berlaku di Seputar Pintu Masuk

Kebijakan ganjil genap ini akan terus berlaku sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Mobil Pendukung Rizieq 'Parkir' di Tol, Polisi Cari Pengemudinya
Indonesia
Mobil Pendukung Rizieq 'Parkir' di Tol, Polisi Cari Pengemudinya

Arus kendaraan dari Jakarta menuju bandara disebut perlahan mulai bergerak

Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'
Indonesia
Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'

Awalnya, Dino mengaku dijanjikan Matheus Joko untuk mendapatkan jatah 100 ribu paket