Satgas Siap Pidanakan Warga Yang Gunakan Tes PCR Palsu Saat Bepergian Penumpang pesawat. (Foto: PT Angkasa Pura I).

MerahPutih.com - Satgas Penanganan Covid-19 memastikan petugas verfikator COVID-19 di pintu-pintu masuk atau kedatangan domestik dan internasional akan mengetatkan protokol kesehatan, menyusul terbongkarnya sindikat yang memalsukan surat tes polymerase chain reaction (PCR) dengan cara diperjualbelikan.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan, para calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia ataupun pelaku perjalanan domestik, diwajibkan mengantongi hasil tes Covid-19 yang menyatakan status negatif atau tidak terpapar.

Baca Juga:

Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes

"Ini akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan dengan tujuan mencegah imported case," ujar Wiku di Gedung BNPB, Kamis (21/1)

Bagi yang menyalahgunakan surat keterangan terkait hasil tes Covid-19, maka sanksi pidana akan dijatuhkan. Hal ini sudah ditegaskan melalui pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP.

"Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun. Baik yang membuat ataupun menggunakannya," Wiku menekankan.

Penumpang  pesawat
Caption

Ia meminta masyarakat, agar menggunakan hasil tes resmi yang dikeluarkan lembaga kesehatan. Meskipun melakukan melakukan perjalanan domestik.

"Hal ini juga bertujuan untuk menekan penularan yang berpotensi disebarkan dari para pelaku perjalanan yang masuk ataupun keluar antar daerah di Indonesia," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Menteri Airlangga: Vaksinasi COVID-19 Mandiri Bagi Karyawan Gratis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
54 Orang Jadi Tersangka Kasus Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret

Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan

Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan
Indonesia
Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat menutup kawasan Monumen Nasional (Monas) pada malam tahun baru 2021.

Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan
Dunia
Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan

Jenazah mendiang legenda sepak bola Diego Maradona "harus diawetkan" bila DNA-nya diperlukan dalam kasus perebutan hak warisan.

Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda
Indonesia
Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda

Polisi masih melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan untuk mengarahkan para pesepada agar berkendara di jalurnya.

Rahayu Janjikan Badan Usaha Milik RW Dengan Bantuan Rp100 Juta
Indonesia
Rahayu Janjikan Badan Usaha Milik RW Dengan Bantuan Rp100 Juta

"Bantuan dana aspirasi Rp 100 juta/RW/tahun dan Rp 1 juta/RT/bulan sebenarnya tidak banyak, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga" ujarnya.

 Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan
Indonesia
Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh perusahaan di ibu kota untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan, terkait merebaknya pandemi corona.

Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu

UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu

TKI Hingga ABK Tak Kembali, Demokrat: Entah Berapa Lama Mereka Bisa Bertahan
Indonesia
Komnas HAM Minta Presiden dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja
Indonesia
Komnas HAM Minta Presiden dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

RUU Omnibus Law tersebut berpotensi mengancam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM.