Satgas COVID-19 Sebut Penghentian PTM Minimal Dua Pekan PTM.(Foto: Antara)

Merahputih.com - Ditemukannya kasus COVID-19 di satuan pendidikan jadi bahan evaluasi untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta sekolah segera melakukan langkah-langkah mitigasi apabila ditemukan kasus positif saat pembelajaran tatap muka (PTM).

"Penghentian sementara PTM sekurang-kurangnya dua minggu pada satuan pendidikan atau sekolah," Wiku, Rabu (26/1).

Baca Juga:

PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak

Adapun sekolah yang harus menghentikan sementara PTM, yaitu yang memiliki klaster penularan COVID-19 dengan angka positivity rate hasil surveilans epidemiologis sebesar 5 persen.

Atau adanya warga di satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi PeduliLindungi.

"Kegiatan pada sekolah dengan kriteria tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," jelas Wiku.

Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5x24 jam.

"Setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah semua harus siap dan responsif menangani kasus konfirmasi di daerahnya sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Sekolah juga harus memenuhi persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam SKB 4 Menteri.

Seperti kebersihan atau sanitasi, mampu mengakses fasilitas kesehatan, memiliki satgas penanganan COVID-19 di sekolah, telah melakukan verifikasi penanggung jawab melalui Kemenkes, serta melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara rutin.

Baca Juga:

PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi

Wiku mengatakan bahwa dari hasil asesmen yang dilakukan terdapat tiga provinsi yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Indonesia. Dimana semuanya berada di wilayah Pulau Jawa.

“Saya akan menyampaikan hasil asesment 3 Provinsi penyumbang kasus terbesar nasional yaitu di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” katanya.

Dia mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta sebagaimana Inmendagri No.5/2022 saat ini seluruh wilayahnya berada di level 2. Sama halnya juga Provinsi Banten seluruh kabupaten/kotanya juga berada di PPKM level 2.

Sementara Provinsi Jawa Barat level PPKMnya beragam yakni di level 1 dan level 2.

Termasuk level 1 yaitu Kota Sukabumi, kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis.

Baca Juga:

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen

Dan untuk level 2 yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, kota Bekasi, kota Bandung, kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kab Sumedang, Kabupaten subang dan Kabupaten Garut.

Wiku mengatakan untuk PPKM Jawa dan Bali aturan Inmendagri No.5/2022 berlaku mulai tanggal 25 Januari hingga 31 Januari 2022 mendatang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancol Wajibkan Anak Usia di Atas Enam Tahun Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Ancol Wajibkan Anak Usia di Atas Enam Tahun Sudah Divaksin COVID-19

Kewajiban vaksinasi bagi pengunjung anak tersebut untuk menyesuaikan dengan aturan berwisata dari pemerintah.

Dalam 2 Pekan, Bengkulu Diguncang 53 Kali Gempa
Indonesia
Dalam 2 Pekan, Bengkulu Diguncang 53 Kali Gempa

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kepahiang Anton Sugiharto menyampaikan, magnitudo gempa yang terjadi sejak awal Januari 2023 paling besar 5,3 dan paling kecil 1,6.

Begini Antisipasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Buruk Seminggu Mendatang
Indonesia
Begini Antisipasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Buruk Seminggu Mendatang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis, bahwa sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem selama sepekan, mulai dari periode 9-15 Oktober 2022. Termasuk wilayah Ibu Kota Jakarta.

Penembakan Tersangka Teroris, Anggota Komisi III DPR Yakin Densus 88 Sesuai Aturan
Indonesia
Penembakan Tersangka Teroris, Anggota Komisi III DPR Yakin Densus 88 Sesuai Aturan

Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan penembakan terhadap seorang tersangka teroris Sunardi hingga tewas, di Jalan Bekonang, Sukoharjo, pada Rabu (8/3).

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen
Indonesia
Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

"Kripto itu memang kena PPn juga. Karena kripto itu bukan uang ya, BI enggak pernah mengatakan itu alat tukar alat pembayaran. Tetapi kemendag itu komoditas," papar Yoga melalui YouTube, yang dikutip Senin (4/4).

3 Provinsi dengan Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
3 Provinsi dengan Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah Tertinggi di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan ada tiga provinsi dengan tingkat permohonan dispensasi pernikahan tertinggi di Indonesia sepanjang 2022.

Didominasi Jakarta, 5.104 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
Didominasi Jakarta, 5.104 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Warga yang terinfeksi COVID-19 kembali bertambah. Satgas Penanganan COVID-19 nasional mencatat hingga Sabtu (13/8) terdapat total 6.278.332 kasus virus corona selama pandemik.

Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor
Indonesia
Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor

"Tidak pernah menerima uang dari para kontraktor melalui Kedi Afandi," ucap Budhi.

Brigjen Hendra Kurniawan Tidak Ajukan Eksepsi
Indonesia
Brigjen Hendra Kurniawan Tidak Ajukan Eksepsi

Terdakwa kasus perintanagan penyidikan kematian Brigadir Yosua Nopriansyah Hutabarat itu tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Kompolnas Minta Polri Usut Tuntas Kasus Briptu HSB
Indonesia
Kompolnas Minta Polri Usut Tuntas Kasus Briptu HSB

"Jika ada anggota Polri lainnya yang terlibat harus diproses hukum hingga tuntas," ucap Poengky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/5).