Satgas COVID-19 Sebut Penghentian PTM Minimal Dua Pekan PTM.(Foto: Antara)

Merahputih.com - Ditemukannya kasus COVID-19 di satuan pendidikan jadi bahan evaluasi untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta sekolah segera melakukan langkah-langkah mitigasi apabila ditemukan kasus positif saat pembelajaran tatap muka (PTM).

"Penghentian sementara PTM sekurang-kurangnya dua minggu pada satuan pendidikan atau sekolah," Wiku, Rabu (26/1).

Baca Juga:

PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak

Adapun sekolah yang harus menghentikan sementara PTM, yaitu yang memiliki klaster penularan COVID-19 dengan angka positivity rate hasil surveilans epidemiologis sebesar 5 persen.

Atau adanya warga di satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi PeduliLindungi.

"Kegiatan pada sekolah dengan kriteria tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," jelas Wiku.

Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5x24 jam.

"Setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah semua harus siap dan responsif menangani kasus konfirmasi di daerahnya sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Sekolah juga harus memenuhi persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam SKB 4 Menteri.

Seperti kebersihan atau sanitasi, mampu mengakses fasilitas kesehatan, memiliki satgas penanganan COVID-19 di sekolah, telah melakukan verifikasi penanggung jawab melalui Kemenkes, serta melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara rutin.

Baca Juga:

PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi

Wiku mengatakan bahwa dari hasil asesmen yang dilakukan terdapat tiga provinsi yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Indonesia. Dimana semuanya berada di wilayah Pulau Jawa.

“Saya akan menyampaikan hasil asesment 3 Provinsi penyumbang kasus terbesar nasional yaitu di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” katanya.

Dia mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta sebagaimana Inmendagri No.5/2022 saat ini seluruh wilayahnya berada di level 2. Sama halnya juga Provinsi Banten seluruh kabupaten/kotanya juga berada di PPKM level 2.

Sementara Provinsi Jawa Barat level PPKMnya beragam yakni di level 1 dan level 2.

Termasuk level 1 yaitu Kota Sukabumi, kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis.

Baca Juga:

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen

Dan untuk level 2 yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, kota Bekasi, kota Bandung, kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kab Sumedang, Kabupaten subang dan Kabupaten Garut.

Wiku mengatakan untuk PPKM Jawa dan Bali aturan Inmendagri No.5/2022 berlaku mulai tanggal 25 Januari hingga 31 Januari 2022 mendatang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker
Indonesia
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker

Putusan MK justru memberikan ketidakpastian di daerah

Tekan Dampak Perang Ukraina-Rusia, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Indonesia
Tekan Dampak Perang Ukraina-Rusia, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

BI menempuh penguatan bauran kebijakan seperti memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Stabilkan Harga dan Stok, Pemprov DKI Dukung BUMD Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
Stabilkan Harga dan Stok, Pemprov DKI Dukung BUMD Bangun Pabrik Minyak Goreng

Niatan tersebut masih dalam proses penjajakan oleh BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya. Pasalnya, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

RS Swasta di Solo Terpaksa Tutup Layanan IGD
Indonesia
RS Swasta di Solo Terpaksa Tutup Layanan IGD

Rumah Sakit (RS) Brayat Minulya menutup layanan instalasi gawat darurat (IGD) untuk sementara waktu sampai batas waktu tidak ditentukan.

Bareskrim Tahan Adam Deni
Indonesia
Bareskrim Tahan Adam Deni

“Sore ini saudara AD dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim untuk masa waktu 20 hari ke depan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu.

Maksimalkan Lahan Kampung untuk Pertanian, Mentan Beri Gibran Alsintan Rp 1,7 Miliar
Indonesia
Maksimalkan Lahan Kampung untuk Pertanian, Mentan Beri Gibran Alsintan Rp 1,7 Miliar

Syahrul Yasin Limpo menegaskan tidak butuh lahan besar untuk bisa bercocok tanam. Lahan di kampung berupa pekarangan pun bisa dimaksimalkan.

DPR Targetkan Pengesahan RUU TPKS Sebelum 15 April
Indonesia
DPR Targetkan Pengesahan RUU TPKS Sebelum 15 April

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan, RUU TPKS disahkan sebelum memasuki masa reses persidangan IV Tahun 2021-2022.

Industri Garmen di Dalam Tahanan Rutan Surakarta, Ubah Penjahat Jadi Penjahit
Indonesia
Industri Garmen di Dalam Tahanan Rutan Surakarta, Ubah Penjahat Jadi Penjahit

"Saya awalnya sama sekali tidak mengetahui teknik menjahit. Setelah mengikuti pelatihan beberapa hari akhirnya bisa menjahit," ujar Dea

Menangi Kompetisi Taekwondo, Cucu Jokowi Dilatih Paspampres?
Indonesia
Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat
Indonesia
Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua