Satgas Saber Pungli Pastikan Samsat Jakarta Bersih Dari Pungli Layanan Samsat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) memastikan tidak ada pungutan liar di lingkungan Samsat di ibu kota Jakarta. Detail pelayanan mulai dari pendaftaran sampai pengarsipan sudah menerapkan SOP yang ditetapkan.

Dari hasil pengawasan Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara dan Samsat BNN di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Satgas Saber Pungli tidak menemukan adanya praktik pungli.

Baca Juga:

Gerai Samsat Kini Tersedia di AEON Mall Jakarta Garden City

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengatakan, lima kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta menjadi kontestan dalam penilaian Kota Bebas Pungli oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Lanjut dia, terdapat lima parameter dalam penilaian Kota Bebas Pungli yakni Sumber Daya Manusia (SDM), operasional, sarana dan prasarana, penganggaran, serta inovasi dan kreasi. Untuk itu, semua jenis pelayanan publik harus dipastikan bebas pungli.

Selain itu, dibutuhkan integritas serta komitmen tinggi berbagai instansi dan pihak dalam memberantas pungli ini secara berkelanjutan. Nirwan juga berharap petugas dapat lebih melayani masyarakat setulus hati serta menghindari indikasi aksi pungli.

"Nanti akan ada penilaian dan kunjungan lagi dari tim penilai secara acak. Paling tidak, kalau sudah baik, lanjutkan dengan baik dan apa adanya. Termasuk CCTV itu juga menjadi salah satu syarat," tuturnya, Rabu (8/9).

Prinsipnya, Nirwan bilang, pelayanan di Samsat Jakarta memang baik, sudah sesuai pelayanannya, dan memperhatikan kenyamanan masyarakat.

Nirwan menambahkan, fungsi Satgas Saber Pungli diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Surat Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 7/2021 tentang Satuan Tugas Saber Pungli.

Nirwan memastikan, Satgas Saber Pungli tidak akan lengah dan selalu menjalankan fungsinya seperti intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi untuk memastikan kualitas pelayanan publik di Jakarta yang bebas pungli. Khususnya, Kantor Samsat, yang merupakan sistem kerja sama secara terpadu antara unsur Pemda, Polri, Perbankan dan Asuransi.

"Kita memastikan dalam hal ini, Samsat Utara dan Pusat serta Samsat Barat tidak ada pungli. Hari ini kita tidak menemukan," paparnya.

Layanan Samsat. (Foto: Antara)
Layanan Samsat. (Foto: Antara)

Namun, Saber Pungli jangan lengah di semua sektor pelayanan publik yang menjadi sentra penilaian terkait Jakarta Kota Bebas Pungli. DKI akan berlomba bahwa bukan hanya Samsat yang bisa bersih, tetapi juga pelayanan-pelayanan lain, seperti PTSP dan Dukcapil.

"Paling tidak, dalam rangkaian acara ini, kita harus memastikan semua pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta berjalan bebas pungli,” urai Nirwan.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan pihaknya pernah menemukan praktik dugaan pungli di Samsat Jakarta Timur dan melaporkannya ke Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

"Temuan pada umumnya sama, mulai dari persoalan pungli di pelayanan lima tahunan, cek fisik kendaraan, legalisir hasil cek fisik, dan proses mutasi kendaraan bermotor," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Maksimalkan Petugas Jaga dan Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Samsat Jaktim Sepi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Bikin Fregat Type 31, Tiongkok Diyakini Tak Berani Masuk Laut Natuna Utara
Indonesia
Bakal Bikin Fregat Type 31, Tiongkok Diyakini Tak Berani Masuk Laut Natuna Utara

Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue.

Alasan Maudy Ayunda Jadi Jubir Pemerintah untuk Presidensi G20
Indonesia
Alasan Maudy Ayunda Jadi Jubir Pemerintah untuk Presidensi G20

Artis Maudy Ayunda ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah untuk perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Johnny G Plate membeberkan salah satu alasannya.

Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres
Indonesia
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK

Keluarga Mulai Lengkapi Syarat Pernikahan Ketua MK dan Adik Kandung Jokowi
Indonesia
Keluarga Mulai Lengkapi Syarat Pernikahan Ketua MK dan Adik Kandung Jokowi

Prosesi lamaran dilakukan pada Sabtu (12/3) di kediaman almarhum Ibunda Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo Usai lamaran, dari keluarga mempelai mulai lengkapi syarat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari.

Pansus dan Pemerintah Kebut Pembahasan RUU IKN Hari Ini
Indonesia
Pansus dan Pemerintah Kebut Pembahasan RUU IKN Hari Ini

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah dijadwalkan untuk menyelesaikan pembahasan RUU IKN.

Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan
Indonesia
Kemenag Proses Aturan Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Diberitakan, Peraturan Menteri Agama itu sudah masuk tahap harmonisasi antar Kementerian atau Lembaga terkait.

Ikut Sahur Bareng, Ridwan Kamil Beri Nenek-Nenek Kejutan
Indonesia
Ikut Sahur Bareng, Ridwan Kamil Beri Nenek-Nenek Kejutan

Gubernur Jawa Barar akhir-akhir ini sedang giat-giatnya sahur bersama warga.

Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19

Vaksinasi tahap awal bagi pengungsi ini menjadi awal baik untuk menyelesaikan vaksinasi bagi sekitar 7.000 orang pencari suaka di Ibu Kota.

Wali Kota Surabaya Belum Setujui PTM bagi Siswa SD, SMP dan TK
Indonesia
Wali Kota Surabaya Belum Setujui PTM bagi Siswa SD, SMP dan TK

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belum menyetujui pembelajaran tatap muka (PTM) bagi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan taman kanak-kanak atau PAUD.