Satgas Pangan Polri Harus Usut Penimbun Minyak Goreng Minyak goreng kemasan. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok, seperti minyak goreng dalam beberapa waktu belakangan ini, ditengarai akibat ulah para spekulan dan mafia ataupun kartel.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, M. Lutfi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/3), mengungkapkan, seharusnya Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia tidak mengalami bencana kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga:

Hasil Pantauan Jokowi: Minyak Goreng Curah Dijual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Menurutnya, pasokan minyak goreng harusnya lebih dari cukup untuk mengamankan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, pemerintah telah menjalankan kebijakan DMO dan DPO yang membuat Kemendag sukses mengepul sekitar 720.612 ton minyak sawit.

Namun persoalannya, di lapangan seolah minyak goreng tersebut hilang. Dari beberapa kali pemeriksaan langsung ke lapangan, banyak pasar dan pusat belanja malah tidak memiliki minyak goreng.

Koordinator Nasional Ikatan Mahasiswa Nusantara (Kornas IMN), Said Hawa Mubarok menganggap, ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini.

Said menyampaikan, bahwa IMN mendukung Satgas Pangan Polri untuk terus mengusut dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama.

Minyak Goreng. (Foto: Antara)
Minyak Goreng. (Foto: Antara)

"Mendukung Satgas Pangan Polri untuk menindak para pengusaha yang dengan sengaja melakukan penimbunan minyak goreng,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (30/3).

Said mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Polri dalam mengusut mafia minyak goreng di Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri minyak goreng sawit menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi berupa Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi Minyak Goreng Curah," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Upayakan Ketersediaan Minyak Goreng Jelang Ramadan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20

Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan pendidikan.

PPKM Dilanjutkan, Seluruh Daerah di Jawa-Bali Terapkan Level 1
Indonesia
PPKM Dilanjutkan, Seluruh Daerah di Jawa-Bali Terapkan Level 1

Daerah di luar Jawa-Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2, serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali yang berada di Level 3 dan Level 4,

Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP
Indonesia
Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP

“Saya melihat tidak akan memiliki dampak berarti karena PPP yang memilik suara terkecil dibanding dengan Golkar dan PAN apalagi Suharso tidak termasuk yang dipertimbangkan untuk diusung oleh KIB menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024,” kata Fernando

Kapolsek Pinang Tangerang Dicopot karena Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
Kapolsek Pinang Tangerang Dicopot karena Dugaan Pelecehan Seksual

Kapolsek Pinang Polres Metro Tangerang Kota Iptu M Tapril yang terseret kasus dugaan pelecehan terhadap wanita.

Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan
Indonesia
Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan

WBP juga bisa mengetahui berapa lama memperoleh remisi. Dan terakhir, bisa mengetahui Surat Keputusan terkait Asimilasi/ PB/ CB.

Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional
Indonesia
Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional

Kepala Paguyuban, Sarjuni mengatakan, pertemuan antara Pemkot Solo dan pedagang berakhir buntu. Pedagang tetap ngotot bertahan di TSTJ.

Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster

Sebanyak 50 vaksinator terbagi dalam sepuluh tim berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

PDIP Sebut Johan Budi Digeser dari BURT DPR tak Terkait Dewan Kolonel
Indonesia
PDIP Sebut Johan Budi Digeser dari BURT DPR tak Terkait Dewan Kolonel

"Dugaan saya tidak berkaitan dengan Dewan Kolonel. Untuk pastinya silahkan tanya ke Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto)," ucap Utut

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

Hadiah Minyak Goreng Bagi Lansia Divaksin COVID-19
Indonesia
Hadiah Minyak Goreng Bagi Lansia Divaksin COVID-19

Percepatan vaksinasi untuk dosis 2 sesuai dengan instruksi dan arahan dari Presiden Joko Widodo saat pertemuan secara virtual dengan beberapa kepala daerah se-Indonesia.