Satgas Ingatkan Pemda Tidak Tutupi Fakta Perkembangan Kasus COVID-19 Tes COVID-19 di Suramadu, Surabaya, Jatim. (Foto: Andika Eldon)

MerahPutih.com - Penyebaran virus COVID-19 di daerah makin meluas terutama di Kudus dan Bangkala. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menutupi fakta tentang perkembangan kasus. Pasalnya, dengan menutupi fakta kasusdi daerah maka akan berbahaya bagi masyarakat luas.

"Misalnya mempertahankan status zonasi, tapi dengan tidak melaporkan apa fakta atau kejadian perkembangan kasus di daerah, ini sangat berbahaya bagi masyarakat kita semua," Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Senin (7/6).

Baca Juga:

Kenaikan Kasus COVID-19 di Bandung Diklaim Masih Terkendali

Ia menegaskan, tugas Satgas adalah melindungi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari ancaman apapun. Tapi, Ganip meminta agar pemerintah daerah tidak ragu berkoordinasi dengan Satgas pusat jika ada kendala.

"Kita semua bekerja untuk satu, untuk sama-sama bisa melawan ini,” ucap jenderal TNI bintang tiga ini.

Ganip mengatakan, Satgas juga akan selalu memonitoring dengan kunjungan ke daerah untuk memantau pelaksanaan penanganan.

"Ini adalah pendampingan kepada pemerintah daerah, baik itu nanti kita berkolaborasi, bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat,” ungkap mantan Kasum TNI dan Pangdam Merdeka ini.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito. (Foto: Antara)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito. (Foto: Antara)

Belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Ganip mengatakan, akan memberikan dukungan untuk menambah kemampuan pelaksanaan pemeriksaan spesimen melalui PCR.

"Hal ini karena, banyaknya kasus, sedangkan kemampuan PCR daerah sangat terbatas, dan bahkan petugasnya ada yang terkena COVID-19, sehingga kemampuan menurun," ujarnya.

Selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Jakarta, Ganip mengakui, adanya kelemahan posko PPKM mikro dalam hal untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pemberian dukungan.

"Belajar dari pengalaman Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, fungsi posko PPKM mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya," kata Ganip. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Sebut Kunjungan Keluarga Jadi Salah Satu Penyebab Meroketnya Kasus COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolres Tangerang Bantah Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Anak Buahnya Memburuk
Indonesia
Kapolres Tangerang Bantah Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Anak Buahnya Memburuk

MFA hari ini dijadwalkan medical check up secara menyeluruh

46 Jiwa Meninggal, Tim Masih Cari Korban Hilang Akibat Letusan Semeru
Indonesia
46 Jiwa Meninggal, Tim Masih Cari Korban Hilang Akibat Letusan Semeru

Tim dibagi ke dalam empat grup dimana tiga grup berfokus pada pencarian di tiga sektor sedangkan satu lainnya bersiaga mengevakuasi dan membantu pendataan warga terdampak bencana.

Bluebird Mulai Operasikan Mobil Listrik di Semarang
Indonesia
Bluebird Mulai Operasikan Mobil Listrik di Semarang

Armada taksi listrik di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi bentuk dukungan kepada Angkasa Pura I untuk mengadopsi konsep eco-friendly airport.

Baru 3,5 Persen Warga Divaksin Booster
Indonesia
Baru 3,5 Persen Warga Divaksin Booster

Airlangga terus mendorong vaksinasi di berbagai daerah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi Omicron termasuk dosis ketiga.

4 Jenderal Polisi Ini Lulus Tes Tulis Calon Deputi Korsup KPK
Indonesia
4 Jenderal Polisi Ini Lulus Tes Tulis Calon Deputi Korsup KPK

Sebanyak empat jenderal polisi lulus seleksi tes tertulis calon Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat

ke-7 anggota KIP 2021-2025 disetujui setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR pada 28-29 Maret 2022.

Ibu Menyusui Dapat Disuntik Vaksin Pfizer
Indonesia
Ibu Menyusui Dapat Disuntik Vaksin Pfizer

Hanya warga yang belum menerima vaksin dosis satu maupun kedua yang dapat menerima suntikan Pfizer.

Menkominfo Dorong BUMN dan Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri
Indonesia
Menkominfo Dorong BUMN dan Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendorong badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan pemerintah, dan rumah tangga serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM
Indonesia
Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM

Revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website
Indonesia
Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website

MLA ditangkap di Perumahan Hansela Garden, Rumbai, Dharmasraya, Sumbar, tanggal 6 Agustus 2021