Satgas Ingatkan Pemda Tidak Tutupi Fakta Perkembangan Kasus COVID-19 Tes COVID-19 di Suramadu, Surabaya, Jatim. (Foto: Andika Eldon)

MerahPutih.com - Penyebaran virus COVID-19 di daerah makin meluas terutama di Kudus dan Bangkala. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menutupi fakta tentang perkembangan kasus. Pasalnya, dengan menutupi fakta kasusdi daerah maka akan berbahaya bagi masyarakat luas.

"Misalnya mempertahankan status zonasi, tapi dengan tidak melaporkan apa fakta atau kejadian perkembangan kasus di daerah, ini sangat berbahaya bagi masyarakat kita semua," Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Senin (7/6).

Baca Juga:

Kenaikan Kasus COVID-19 di Bandung Diklaim Masih Terkendali

Ia menegaskan, tugas Satgas adalah melindungi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari ancaman apapun. Tapi, Ganip meminta agar pemerintah daerah tidak ragu berkoordinasi dengan Satgas pusat jika ada kendala.

"Kita semua bekerja untuk satu, untuk sama-sama bisa melawan ini,” ucap jenderal TNI bintang tiga ini.

Ganip mengatakan, Satgas juga akan selalu memonitoring dengan kunjungan ke daerah untuk memantau pelaksanaan penanganan.

"Ini adalah pendampingan kepada pemerintah daerah, baik itu nanti kita berkolaborasi, bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat,” ungkap mantan Kasum TNI dan Pangdam Merdeka ini.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito. (Foto: Antara)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito. (Foto: Antara)

Belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Ganip mengatakan, akan memberikan dukungan untuk menambah kemampuan pelaksanaan pemeriksaan spesimen melalui PCR.

"Hal ini karena, banyaknya kasus, sedangkan kemampuan PCR daerah sangat terbatas, dan bahkan petugasnya ada yang terkena COVID-19, sehingga kemampuan menurun," ujarnya.

Selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Jakarta, Ganip mengakui, adanya kelemahan posko PPKM mikro dalam hal untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pemberian dukungan.

"Belajar dari pengalaman Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, fungsi posko PPKM mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya," kata Ganip. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Sebut Kunjungan Keluarga Jadi Salah Satu Penyebab Meroketnya Kasus COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara

Pembangunan infrastruktur di perbatasan, guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas.

Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP
Indonesia
Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP

Landasan pacu Bandara Internasional Lombok diperpanjang dari 2.750 meter menjadi 3.300 meter dengan dana mencapai Rp500 miliar.

Kolaborasi dengan GoTix, Polda Metro Jaya Buka Sentra Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kolaborasi dengan GoTix, Polda Metro Jaya Buka Sentra Vaksinasi COVID-19

Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan dengan layanan dari Gojek, GoTix, membuka Sentra Vaksinasi COVID-19 di JIEXPO Kemayoran pada Minggu (27/6)

Denda pelanggar Prokes di Surabaya Terkumpul Rp 1,3 miliar
Indonesia
10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan
Indonesia
10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan

Polisi juga mengamankan enam unit sepeda motor

Satgas COVID-19 Minta Masyarakat Pikir Ulang untuk Liburan Nataru
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Masyarakat Pikir Ulang untuk Liburan Nataru

Masyarakat diminta menunda liburan menjelang Natal 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru). Hal itu untuk menghindari potensi lonjakan kasus COVID-19.

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan
Indonesia
Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

Tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK

Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19
Foto
Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pasien lansia saat vaksinasi di SDN 01 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi
Indonesia
Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS
Indonesia
Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS

"Di Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya, adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan sistem keamanan," ujar Trubus, Selasa (7/9).