Satgas Ingatkan Cakada Tidak Gelar Konser Saat Kampanye Massa Pilkada di Gorontalo. (Foto: Media Sosial).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasangan calon atau calon kepala daerah (cakada) menggelar konser musik dan jalan santai untuk kampanye Pilkada 2020.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito melarang kegiatan kampanye menimbulkan kerumunan.

“Sekali lagi, kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan,” kata Wiku Adisasmito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).

Kerumunan, lanjut Wiku, memberikan peluang besar terjadinya penularan virus corona. Karena itu, dengan tegas ia menyatakan, semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan berpotensi penularan dilarang.

Baca Juga:

Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye

“Kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan dilarang,” tegas Wiku.

Menurut dia, para peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye yang bisa melindungi keselamatan masyarakat. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dengan baik.

“Silakan berkampanye dengan cara lain, supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip Salus Populu Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus kita jaga betul,” terang Wiku Adisasmito.

Menurut Wiku, metode kampanye konvensional, pada umumnya memang melibatkan banyak massa. Sehingga berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus corona atau COVID-19. Peserta Pilkada agar melakukan kampanye dengan metode yang minim potensi penularan COVID-19.

massa pilkada
Massa saat pilkada. (Foto: Tangkapan layar)

Wiku mengapresiasi langkah penyelenggara Pemilu memberikan alternatif penyelenggaraan kampanye lewat revisi PKPU 6/2020 yang sudah disahkan menjadi PKPU 10/2020.

"Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan COVID-19. OKI, dilakukan perubahan peraturan KPU 6 tahun 2020, menjadi PKPU 10 tahun 2020, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan berikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan," jelas Wiku Adisasmito.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebelumnya menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengatur dapat diselenggarakannya kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

Kegiatan lain itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.

Kemudian, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.Namun, kegiatan lain tersebut harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, calon kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-undang 10 tahun 2016," kata Dewa Kade Wiarsa. (Knu)

Baca Juga:

KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Teten Ingin Bali Jadi Etalase Produk UMKM Seluruh Indonesia
Indonesia
Teten Ingin Bali Jadi Etalase Produk UMKM Seluruh Indonesia

Pusat UMKM itu, diharapkan juga mendongkrak ekspor UMKM 14,5 persen dan tahun 2024 itu ditargetkan naik dua kali lipat.

Kasus Infeksi COVID-19 Amerika Serikat Lampaui 7 Juta
Dunia
Kasus Infeksi COVID-19 Amerika Serikat Lampaui 7 Juta

Jumlah kasus infeksi virus corona di Amerika Serikat melampaui tujuh juta pada Kamis (24/9), yakni lebih dari 20 persen dari total kasus COVID-19 dunia.

Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira

10 bulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19

56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM
Indonesia
56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib "dikawinkan" dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.

Risma Janji Berikan Pekerjaan untuk Tunawisma agar Bebas dari Kemiskinan
Indonesia
Risma Janji Berikan Pekerjaan untuk Tunawisma agar Bebas dari Kemiskinan

Mereka bisa berusaha, dan mengakses pekerjaan

Ingat! Seluruh Bandara di Bawah PT AP II Hentikan Penerbangan Komersil
Indonesia
Ingat! Seluruh Bandara di Bawah PT AP II Hentikan Penerbangan Komersil

Operasional bandara tetap berjalan seperti biasa untuk melayani penerbangan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia

OTT Bupati Kutai Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang dan Buku Rekening
Indonesia
OTT Bupati Kutai Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang dan Buku Rekening

Ismunandar ditangkap bersama istrinya dan Kepala Bapeda di sebuah hotel di Jakarta.

PBNU: Tunda Pilkada Serentak 2020
Indonesia
PBNU: Tunda Pilkada Serentak 2020

Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi COVID-19

Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung Diklaim Paling Aman
Indonesia
Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung Diklaim Paling Aman

“Ini termasuk uji klinis yang aman selama ini dibandingkan dengan waktu saya melakukan uji klinis tifus, tetanus difteri," Profesor Kusnandi Rusmil.

Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK

Boyamin Saiman menyerahkan bukti yang diduga hasil percakapan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan sejumlah pihak terkait skandal Djoko Tjandra.