Satgas Ingatkan Cakada Tidak Gelar Konser Saat Kampanye Massa Pilkada di Gorontalo. (Foto: Media Sosial).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasangan calon atau calon kepala daerah (cakada) menggelar konser musik dan jalan santai untuk kampanye Pilkada 2020.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito melarang kegiatan kampanye menimbulkan kerumunan.

“Sekali lagi, kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan,” kata Wiku Adisasmito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).

Kerumunan, lanjut Wiku, memberikan peluang besar terjadinya penularan virus corona. Karena itu, dengan tegas ia menyatakan, semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan berpotensi penularan dilarang.

Baca Juga:

Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye

“Kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan dilarang,” tegas Wiku.

Menurut dia, para peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye yang bisa melindungi keselamatan masyarakat. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dengan baik.

“Silakan berkampanye dengan cara lain, supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip Salus Populu Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus kita jaga betul,” terang Wiku Adisasmito.

Menurut Wiku, metode kampanye konvensional, pada umumnya memang melibatkan banyak massa. Sehingga berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus corona atau COVID-19. Peserta Pilkada agar melakukan kampanye dengan metode yang minim potensi penularan COVID-19.

massa pilkada
Massa saat pilkada. (Foto: Tangkapan layar)

Wiku mengapresiasi langkah penyelenggara Pemilu memberikan alternatif penyelenggaraan kampanye lewat revisi PKPU 6/2020 yang sudah disahkan menjadi PKPU 10/2020.

"Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan COVID-19. OKI, dilakukan perubahan peraturan KPU 6 tahun 2020, menjadi PKPU 10 tahun 2020, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan berikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan," jelas Wiku Adisasmito.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebelumnya menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengatur dapat diselenggarakannya kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

Kegiatan lain itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.

Kemudian, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.Namun, kegiatan lain tersebut harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, calon kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-undang 10 tahun 2016," kata Dewa Kade Wiarsa. (Knu)

Baca Juga:

KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu
Indonesia
Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu

Bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19

Menteri Airlangga: Vaksinasi COVID-19 Mandiri Bagi Karyawan Gratis
Indonesia
Menteri Airlangga: Vaksinasi COVID-19 Mandiri Bagi Karyawan Gratis

"(Vaksinasi) itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," ujar dia

Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi
Indonesia
Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi

Setelah disetujui, Bioskop tidak bisa langsung beroperasi

600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus
Indonesia
600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan perhatian serius terkait angka kematian tenaga kesehatan termasuk dokter di Indonesia akibat COVID-19.

Ketua DPRD Minta Calon Wali Kota Jakpus Rajin ke Lapangan
Indonesia
Ketua DPRD Minta Calon Wali Kota Jakpus Rajin ke Lapangan

DPRD DKI Jakarta baru saja menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon wali kota (cawalkot) Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian
Indonesia
Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian

Boy membicarakan keseimbangan bernegara dan beragama yang merupakan amalan dari nilai-nilai Pancasila

Jubir Prabowo: Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Adalah Prajurit Elite
Indonesia
Jubir Prabowo: Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Adalah Prajurit Elite

Hal itu dikarenakan risiko dan kesulitan yang dihadapi prajurit-prajurit itu amatlah tinggi

Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum
Indonesia
Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum

Dishub DKI bersama polisi akan mengevaluasi aturan skema ganjil genap tiap seminggu sekali.

Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024
Indonesia
Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024

Hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana

Rombongan Sepeda Berkendara di Tengah Jalan Sudirman, Ini Kata Polisi
Indonesia
Rombongan Sepeda Berkendara di Tengah Jalan Sudirman, Ini Kata Polisi

Polisi dalam hal ini mengingatkan jika ada sanksi pelanggaran lalu lintas