Satgas COVID-19 Tegaskan Aparat Punya Hak Pulangkan Pemudik ke Rumah Arus pemudik yang melintasi Jalur Pantura, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat semakin ramai Senin (10/5/2021) lewat tengah malam hingga Selasa dini hari. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

MerahPutih.com - Sebanyak 1,2 juta warga nekat mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Padahal, pemerintah sudah melarang aktivitas mudik pada 6-17 Mei.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menegaskan, aparat kepolisian di pos penyekatan berhak memulangkan masyarakat yang tetap nekat mudik.

Baca Juga

Arus Balik, Pemudik Wajib Bawa Surat Hasil Tes Swab Antigen

Satgas meminta agar masyarakat paham bahwa dalam hal ini kepolisian harus menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah diambil.

"Maka kepolisian berhak memulangkan pelaku perjalanan yang memaksakan untuk mudik," ujar Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/5).

Wiku mengatakan, pemerintah memahami saat ini masyarakat sangat merindukan keluarga di kampung halaman dan melakukan silaturahmi secara fisik. Terlebih, pandemi saat ini sudah masuk tahun kedua.

"Kalau kita paksakan mudik, maka kita berpotensi merugikan diri sendiri, baik dari segi kehilangan waktu, materi, mengingat pada akhirnya dipaksa untuk putar balik," tegas Wiku.

Foto udara pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di jalur Pantura Patokbeusi, Subang, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balik pemudik yang melintasi jalur pantura Subang pada H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Foto udara pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di jalur Pantura Patokbeusi, Subang, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balik pemudik yang melintasi jalur pantura Subang pada H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

Ia pun mengapresiasi kerja aparat di lapangan yang berat dan melelahkan. Satgas berharap aparat selalu dapat bersabar dalam menjalankan tugas.

"Maka dari itu satgas berharap aparat di lapangan dapat selalu sabar dalam menjalankan tugas yang sedang diemban," tambahnya.

Korlantas Polri telah menyiapkan 381 titik penyekatan dan menurunkan ratusan ribu personel gabungan.

Kepolisian juga mendirikan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan.

Seperti di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan dan tempat wisata. (Knu)

Baca Juga

Kapolda Metro Sebut 1,2 Juta Warga Jakarta Keluar Selama Larangan Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Kembali Tegaskan Siap Lindungi Saksi Peristiwa KM 50
Indonesia
LPSK Kembali Tegaskan Siap Lindungi Saksi Peristiwa KM 50

Sejauh ini sebanyak enam orang saksi dalam kasus penembakan laskar (FPI) telah meminta perlindungan

Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres
Indonesia
Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres

Ia mengajak Alumni UI untuk melihat peluang bonus demografi di Indonesia

Jokowi Terapkan Tiga Agenda Besar Cegah Korupsi, Apa Saja?
Indonesia
Jokowi Terapkan Tiga Agenda Besar Cegah Korupsi, Apa Saja?

Sejauh ini Jokowi telah mengajak seluruh pihak untuk menyamakan visi

Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun
Indonesia
Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun

Melainkan yang paling terkena dampaknya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024.

Pakai Omnibus Law, Jokowi Bakal Benahi Regulasi Nasional
Indonesia
Pakai Omnibus Law, Jokowi Bakal Benahi Regulasi Nasional

Jokowi pun meminta agar regulasi yang rumit dan berbelit-belit itu harus dirombak

Arahan Kemensos Gunakan Jasa PT Sritex untuk Goodie Bag Bansos
Indonesia
35 Kasus Kekerasan Seksual Per Hari, NasDem Ngotot Sahkan UU PKS
Indonesia
35 Kasus Kekerasan Seksual Per Hari, NasDem Ngotot Sahkan UU PKS

Alasan utama untuk terus memperjuangkan RUU PKS, tidak lain karena kian meningkatnya angka kekerasan seksual di seluruh Indonesia.

Mau Divaksin, Ma'ruf Amin Berikan Contoh yang Baik
Indonesia
Mau Divaksin, Ma'ruf Amin Berikan Contoh yang Baik

Wapres juga mengajak masyarakat kelompok lansia dan rentan untuk mau melaksanakan vaksinasi

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas
Indonesia
PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Pilpres 2024 mendatang.

Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar
Indonesia
Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar

Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021 dengan perkiraan bisa mencapai enam persen pada akhir tahun.