Satgas COVID-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito memakai masker usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Nasib penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2020 hingga kini masih tak jelas. Pasalnya, belum ada kesepakatan antara PSSI dengan Polri terkait izin keramaian.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, penundaan pelaksanaan kompetisi sepak nasional bola Liga 1 demi keselamatan masyarakat lantaran pandemi masih berlangsung.

"Perlu diingat, bahwa keputusan penundaan yang dilakukan adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama," kata Wiku dalam keterangannya lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang dikutip pada Jumat (23/10).

Baca Juga

Bahas Nasib Liga 1 dan 2, PSSI dan PT LIB Secepatnya Bertemu Jajaran Polri

Selain itu izin pertandingan harus mempertimbangkan pula status zonasi dimana pertandingan sepak bola tersebut akan dilakukan.

"Intinya perlu adanya kepatuhan dari seluruh komponen penyelenggara sepak bola atau seluruh yang terkait dengan sepak bola, federasi, klub, hingga suporter," lanjut Wiku.

"Perlu ada koordinasi lebih lanjut antara PSSI dan Liga Indonesia Baru dengan pihak kepolisian dan mempertimbangkan pula status zonasi di mana pertandingan sepak bola tersebut akan dilakukan," kata Wiku.

Wiku mengatakan, PSSI sejauh ini telah menyusun protokol kesehatan untuk pertandingan sepak bola, dengan melibatkan ahli medis, juga menganggarkan biaya untuk tes swab.

Namun, khusus izin pertandingan, Wiku meminta agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak aparat. Ia menegaskan bahwa penundaan pertandingan sepak bola selama pandemi COVID-19 dilakukan untuk keselamatan dan kesehatan bersama.

Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya kembali digelar pada 1 November 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

“Pertimbangan pandemi dan adanya Pilkada, sejauh ini tidak diberikan izin keramaian,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Ini bukan pertama kalinya Polri tak memberi izin keramaian untuk kompetisi Liga 1 tersebut. Sebelumnya pada 28 September 2020, Polri memutuskan untuk tidak memberi izin keramaian terhadap ajang Liga 1 dan Liga 2.

Kompetisi Liga 1 sedianya bergulir lagi pada 1 Oktober 2020, sementara Liga 2 pada 17 Oktober 2020. Saat itu, Polri mengungkapkan tiga alasan pihaknya tidak menerbitkan izin keramaian untuk kompetisi tersebut.

Alasan pertama, pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Selain itu, adanya maklumat yang telah dikeluarkan aparat kepolisian.

Baca Juga

Kompetisi Liga 2 Belum Jelas, Persis Solo Tetap Gelar Latihan

"Situasi pandemi COVID-19 masih terus meningkat, jumlah masyarakat yang terinfeksi," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (28/9).

"Polri sudah mengeluarkan maklumat dan penegasan tidak akan keluarkan izin keramaian di semua tingkatan," sambung dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital
Indonesia
Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital

Saat ini juga belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pajak digital meskipun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menemukan dua pilar pendekatan

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
Indonesia
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

BEM Nusantara se-Indonesia akan mengawal isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik dan isu tersebut akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.

Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter
Indonesia
Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter

Firli akan menghadiri agenda sidang oleh Dewas KPK

Calon Penantang Gibran Tidak Terbukti Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Warga
Indonesia
Calon Penantang Gibran Tidak Terbukti Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Warga

"Kami simpulkan kasus dugaan pemasuan tandatangan dukungan independen pada pasanga Bajo tidak terbukti," pungkasnya.

Menteri Edhy Janji Tidak Babat Hutan Mangrov Demi Tambak
Indonesia
Menteri Edhy Janji Tidak Babat Hutan Mangrov Demi Tambak

Area-area bekas tambak akan kembali ditanami mangrove sembari dimanfaatkan untuk budidaya biota laut lainnya, seperti ikan kerapu, udang windu, dan kakap putih.

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas
Indonesia
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Ketua Pengadilan Tinggi DKI. untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di Jakarta.

Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat
Indonesia
Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat

Rizieq Shihab masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Masa penahanannya mencapai 20 hari ke depan.

Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM
Indonesia
Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM

Selain sertifikasi, pemerintah juga sedang menunggu proses izin dari BPOM bahwa vaksin bisa digunakan dalam kondisi darurat.

HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat
Indonesia
HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat

"Merujuk dari data YLBHI tersebut maka, Polri perlu memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat terutama terkait dengan kegiatan unjuk rasa," kata Stanislaus