Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, beberapa langkah antisipasi di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pertama adalah upaya antisipasi di tempat kerumunan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Dia meminta pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka, dan dihadiri banyak orang disarankan untuk tidak dilakukan.

“Jika terpaksa dilakukan, maka kapasitas kehadiran tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan,” kata Wiku kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga

Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Wiku juga berharap pemerintah daerah (pemda) meniadakan car free day. “Pemda diharapkan meniadakan car free day dan menutup sarana olahraga massal yaitu stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. Lebih baik olahraga sendiri di lingkungan rumah,” ujarnya.

Kedua, upaya antisipasi kerumunan di bidang ekonomi. Satgas meminta Kementerian/lembaga yang berwenang harus menjamin penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dimulai dari sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan, atau bandara. Termasuk ketika di dalam maupun saat turun dari armada moda transportasi

“Pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus mengadakan sosialisasi dan pengawasan yang dibantu Satpol PP kepada seluruh pedagang dan penyewa kios untuk menerapkan protokol kesehatan saat melakukan transaksi dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia lantas menyiapkan langkah antisipasi mencegah klaster baru saat periode libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Pertama, antsipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Wiku mengimbau pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang agar tidak dilakukan.

"Jika terpaksa dilakukan, maka kapasitas kehadiran tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan," katanya.

Wiku juga meminta KPU dan aparat terkait mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan massa peserta dan pendukung peserta Pilkada 2020. Terutama jika ada konflik penetapan daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta menutup sarana olahraga massal, seperti stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. "Lebih baik berolahraga sendiri di lingkungan rumah," ujarnya.

Kedua, antisipasi kerumunan ekonomi. Wiku meminta kementerian dan lembaga harus menjamin protokol kesehatan yang ketat.

Khususnya sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan atau bandara, ketika di dalam moda transportasi, serta penumpang turun dari armada. Protokol ini seperti #memakaimasker, #menjagajarak, dan #mencucitangan.

Kemudian, pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus mengadakan sosialisasi serta pengawasan yang dibantu Satpol PP kepada seluruh pedagang dan penyewa kios, untuk menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi dengan masyarakat.

Khusus kerumunan pasar luar gedung, Wiku menilai diperlukan keterlibatan pengelola pasar informal dan bekerja sama dengan ormas serta pemerintah setempat, melalui RT/RW.

Lalu, tempat wisata, pemantauan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan peraturan terkait operasi tempat wisata di masa pandemi.Ketiga, antisipasi kerumunan keluarga dan kerabat.

Wiku mengimbau agar memperhatikan cara berkendara yang aman, dengan tetap menggunakan masker dan meminimalkan isi penumpang dalam kendaraan. Kemudian menunda terlebih dahulu acara keluarga yang tidak teralu penting.

"Serta membatasi arus keluar masuk termasuk keluarga, baik ke sekolah asrama maupun lapas. Dan manfaatkan media komunikasi daring sebagai alternatif lainnya," kata dia.

Keempat, antisipasi kemunculan kerumunan akibat bencana. Karena mulai timbul bencana, Wiku menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan tenda untuk mengevakuasi korban bencana alam. Tetapi memanfaatkan fasilitas penginapan maupun rumah yang tersedia untuk mencegah kerumunan.

Baca Juga

Simak Nih! Antisipasi Penularan COVID-19 Saat Cuti Bersama Pekan Depan

Terkait aksi menyampaikan pendapat secara terbuka atas UU Cipta Kerja, Wiku Adisasmito mengimbau agar dilakukan dengan cara menghindari kerumunan.

"Dengan jumlah massa cukup banyak, maka upaya penyampaian aspirasi memiliki potensi tumbuh menjadi klaster COVID-19," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Belum Diajak Bicara Soal Rencana Pemberlakuan Ganjil-Genap
Indonesia
Polda Metro Belum Diajak Bicara Soal Rencana Pemberlakuan Ganjil-Genap

Pasalnya, Masyarakat akan kembali berpindah ke angkutan umum untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Demi MotoGP, Kementerian PUPR Kebut Proyek Jalan Mandalika-Bandara
Indonesia
Demi MotoGP, Kementerian PUPR Kebut Proyek Jalan Mandalika-Bandara

Jalan Bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan dengan anggaran Rp641,96 miliar pada tahun 2020 – 2021.

Kesaksian Pengunjung Cafe Ketakutan saat Oknum Polisi Tembak Mati Prajurit TNI
Indonesia
Kesaksian Pengunjung Cafe Ketakutan saat Oknum Polisi Tembak Mati Prajurit TNI

Aksi penembakan oleh oknum anggota polisi terhadap beberapa pegawai cafe dan anggota TNI di cafe RM, Cengkareng membuat pengunjung ketakutan.

Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4 juta atau sebanyak 4.043.736 kasus.

Kubu Rizieq Sebut Putusan Hakim PN Jaksel Sesat
Indonesia
Kubu Rizieq Sebut Putusan Hakim PN Jaksel Sesat

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesat.

KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen
Indonesia
KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS
Indonesia
Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM tengah memeriksa menantu Nia Daniaty, Rafly Noviyanto Tilaar

Jokowi: Selalu Waspada, Dunia Akan Menghadapi Varian Lain Yang Lebih Menular
Berita
Jokowi: Selalu Waspada, Dunia Akan Menghadapi Varian Lain Yang Lebih Menular

Kemenkes juga akan memperketat penanganan kontak erat. Seluruh kontak erat dari kasus terkonfirmasi harus di karantina sampai hasil tes menyatakan negatif.

Polri Hargai Temuan Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Polri Hargai Temuan Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Komnas HAM menyebut ada pelanggaran saat penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian.

Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional
Olahraga
Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional

Tommy mengaku akan mereview tiga divisi yang dimiliki Dewa United. Yakni Dewa United Football Club, Louvre Dewa United Basketball Club dan Dewa United Esports.