Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, beberapa langkah antisipasi di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pertama adalah upaya antisipasi di tempat kerumunan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Dia meminta pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka, dan dihadiri banyak orang disarankan untuk tidak dilakukan.

“Jika terpaksa dilakukan, maka kapasitas kehadiran tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan,” kata Wiku kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga

Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Wiku juga berharap pemerintah daerah (pemda) meniadakan car free day. “Pemda diharapkan meniadakan car free day dan menutup sarana olahraga massal yaitu stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. Lebih baik olahraga sendiri di lingkungan rumah,” ujarnya.

Kedua, upaya antisipasi kerumunan di bidang ekonomi. Satgas meminta Kementerian/lembaga yang berwenang harus menjamin penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dimulai dari sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan, atau bandara. Termasuk ketika di dalam maupun saat turun dari armada moda transportasi

“Pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus mengadakan sosialisasi dan pengawasan yang dibantu Satpol PP kepada seluruh pedagang dan penyewa kios untuk menerapkan protokol kesehatan saat melakukan transaksi dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia lantas menyiapkan langkah antisipasi mencegah klaster baru saat periode libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Pertama, antsipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Wiku mengimbau pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang agar tidak dilakukan.

"Jika terpaksa dilakukan, maka kapasitas kehadiran tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan," katanya.

Wiku juga meminta KPU dan aparat terkait mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan massa peserta dan pendukung peserta Pilkada 2020. Terutama jika ada konflik penetapan daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta menutup sarana olahraga massal, seperti stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. "Lebih baik berolahraga sendiri di lingkungan rumah," ujarnya.

Kedua, antisipasi kerumunan ekonomi. Wiku meminta kementerian dan lembaga harus menjamin protokol kesehatan yang ketat.

Khususnya sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan atau bandara, ketika di dalam moda transportasi, serta penumpang turun dari armada. Protokol ini seperti #memakaimasker, #menjagajarak, dan #mencucitangan.

Kemudian, pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus mengadakan sosialisasi serta pengawasan yang dibantu Satpol PP kepada seluruh pedagang dan penyewa kios, untuk menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi dengan masyarakat.

Khusus kerumunan pasar luar gedung, Wiku menilai diperlukan keterlibatan pengelola pasar informal dan bekerja sama dengan ormas serta pemerintah setempat, melalui RT/RW.

Lalu, tempat wisata, pemantauan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan peraturan terkait operasi tempat wisata di masa pandemi.Ketiga, antisipasi kerumunan keluarga dan kerabat.

Wiku mengimbau agar memperhatikan cara berkendara yang aman, dengan tetap menggunakan masker dan meminimalkan isi penumpang dalam kendaraan. Kemudian menunda terlebih dahulu acara keluarga yang tidak teralu penting.

"Serta membatasi arus keluar masuk termasuk keluarga, baik ke sekolah asrama maupun lapas. Dan manfaatkan media komunikasi daring sebagai alternatif lainnya," kata dia.

Keempat, antisipasi kemunculan kerumunan akibat bencana. Karena mulai timbul bencana, Wiku menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan tenda untuk mengevakuasi korban bencana alam. Tetapi memanfaatkan fasilitas penginapan maupun rumah yang tersedia untuk mencegah kerumunan.

Baca Juga

Simak Nih! Antisipasi Penularan COVID-19 Saat Cuti Bersama Pekan Depan

Terkait aksi menyampaikan pendapat secara terbuka atas UU Cipta Kerja, Wiku Adisasmito mengimbau agar dilakukan dengan cara menghindari kerumunan.

"Dengan jumlah massa cukup banyak, maka upaya penyampaian aspirasi memiliki potensi tumbuh menjadi klaster COVID-19," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi
Indonesia
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

Chaidir mengatakan, bahwa Pemprov DKI juga menerapkan pegawai PNS masuk 50 persen dari kapasitas yang ada, seperti perkantoran di ibu kota

Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona
Indonesia
Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona

Yang diambil adalah swab hidung atau tenggorokan

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan  Djoko Tjandra
Indonesia
Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Djoko sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, berada di Indonesia untuk mengurus KTP Elektronik dan mendapatkan paspor baru di Jakarta.

 GBIS Kepunton Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Polresta Surakarta Sisir Sejumlah Gereja
Indonesia
GBIS Kepunton Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Polresta Surakarta Sisir Sejumlah Gereja

Pengecekan gereja ini sekaligus untuk mengamankan prosesi misa Natal. Di Gereja Purbayan ini pengamanannya cukup bagus. Setiap sudut dilengkapi CCTV dengan adanya ruang pengendali.

Cuaca Tak Pengaruhi Penularan COVID-19
Indonesia
Cuaca Tak Pengaruhi Penularan COVID-19

Memasuki musim hujan ini, ibu kota kerap mengalami banjir dan warga terpaksa harus mengungsi. Berkaca pada hal tersebut pemerintah harus memperhatikan tempat penampungan korban banjir.

Sastrawan 'Hujan Bulan Juni' Sapardi Djoko Damono Meninggal Dunia
Indonesia
Sastrawan 'Hujan Bulan Juni' Sapardi Djoko Damono Meninggal Dunia

Tak hanya menulis sajak dan puisi, pria yang lahir pada 20 Maret 1940 itu juga memiliki karya tulis lain berupa esai dan cerita pendek

Belum Satu pun Insentif Tenaga Medis COVID-19 Cair, Begini Dalih Sri Mulyani dkk
Indonesia
Pengamat Nilai Aksi Terorisme Tak Kenal Pandemi
Indonesia
Pengamat Nilai Aksi Terorisme Tak Kenal Pandemi

Ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Densus-88

KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara

Imam juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp19,1 miliar serta pencabutan hak politik.

Ketua DPC PDIP Solo Keluhkan Banyaknya Intervensi Soal Pencalonan Purnomo atau Gibran
Indonesia
Ketua DPC PDIP Solo Keluhkan Banyaknya Intervensi Soal Pencalonan Purnomo atau Gibran

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengeluhkan terlalu banyak orang yang mengintervensi di Pilwalkot Solo.