Satgas COVID-19 Minta Rumah Sakit Waspada Jelang Libur Nataru Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Pemerintah terus mengawasi tingkat keterisian rumah sakit.

Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi peningkatan kasus COVID-19. Maka pasien COVID-19 dapat mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Walau saat ini kasus COVID-19 cukup terkendali, namun monitoring terus dilakukan.

"Hal ini bertujuan untuk menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan semaksimal mungkin," Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito kepada wartawan, Jumat (5/11).

Baca Juga

Tidak Ada Gelombang 3 COVID-19, Ekonomi Bisa Tumbuh

Untuk saat ini upaya penanganan yang dilakukan jika ketersediaan tempat tidur untuk COVID-19 sudah diatas ambang batas atau lebih dari 60 persen. Maka perlu dilakukan konversi tempat tidur pasien.

Hal ini agar semua pasien COVID-19 yang membutuhkan pertolongan medis dapat tertampung oleh rumah sakit.

Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan mengikuti perkembangan kasus terkini dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi. Seperti di lokasi wisata, pertokoan dan tempat peribadatan serta memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat menjadi pembicara dalam diskusi daring soal penyelenggaraan umrah, Kamis (21/10/2021). ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-FMB9
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat menjadi pembicara dalam diskusi daring soal penyelenggaraan umrah, Kamis (21/10/2021). ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-FMB9

Wiku juga menjawab soal aturan protokol kesehatan sering mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Ia mengungkapkan kebijakan pengendalian COVID-19 sangat dinamis, termasuk protokol kesehatan pelaku perjalanan.

Dia menjelaskan perubahan protokol kesehatan pelaku perjalanan demi aktivitas perjalanan yang aman di tengah pandemi. Bahkan syarat pelaku perjalanan pun begitu beragam di berbagai negara, terkait kewajiban tes maupun durasi lama karantina.

“Kita bisa lihat bersama bahwa terdapat keberagaman kebijakan kewajiban testing sebelum keberangkatan, tes ulang saat kedatangan, maupun durasi lama karantina di beberapa negara,” katanya.

Baca Juga

Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat

Wiku mengatakan hal ini sesuai dengan studi kasus 131 negara di benua Eropa bahwa penyusunan kebijakan pelaku perjalanan yang baik disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Dia mengatakan semakin tinggi kenaikan kasus negara asal maupun tujuan, maka screening yang dilakukan pun akan semakin ketat. “Sebagaimana yang Indonesia lakukan di awal pandemi COVID-19 melanda,” pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak
Indonesia
51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak

ICW melihat keputusan yang diambil untuk memberhentikan 51 pegawai itu terburu-buru. Padahal, ada banyak kritik terkait keabsahaan pengadaan TWK dari berbagai pihak mulai dari akademisi, aktivis, hingga organisasi keagamaan.

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung
Indonesia
Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa, dengan alokasi sebanyak 2500 orang.

Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece
Indonesia
Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece

Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan penistaan agama YouTuber Muhammad Kece ke tahap penyidikan.

PKS: Harus Ada Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu
Indonesia
PKS: Harus Ada Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan.

KPK Beberkan Tujuh Kepala Daerah Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, Siapa Saja?
Indonesia
KPK Beberkan Tujuh Kepala Daerah Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, Siapa Saja?

Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah

Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E
Indonesia
Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E

Semua keputusan penentuan lokasi akan ditentukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta Formula E Operations (FEO).

Solar Langka, Kodim Jakarta Barat Cokok Bos Penimbun Beromzet Sehari Rp 92 Juta
Indonesia
Solar Langka, Kodim Jakarta Barat Cokok Bos Penimbun Beromzet Sehari Rp 92 Juta

Aming telah menjual timbunan solar selama tiga pekan

Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta
Indonesia
Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta

Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19.

Pimpinan DPD Minta Anak Asuh Shin Tae-yong Waspadai 'Counter Attack' Thailand
Olahraga
Pimpinan DPD Minta Anak Asuh Shin Tae-yong Waspadai 'Counter Attack' Thailand

Menurutnya, kemenangan dramatis atas Singapura justru menyisakan banyak catatan bagi timnas Indonesia

Perwira Polisi Terluka Saat Amankan Demo Penolakan Pemekaran Wilayah
Indonesia
Perwira Polisi Terluka Saat Amankan Demo Penolakan Pemekaran Wilayah

Aksi demonstrasi ini sendiri digelar oleh sejumlah mahasiswa Papua sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi.