Satgas COVID-19 Masih Temukan Bermacam Pelanggaran PPKM Darurat di Bekasi, Apa Saja? Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang melintas di pos pemeriksaan pemudik Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (29/4). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Merahputih.com - Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menemukan banyaknya pelanggaran selama tiga hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah tersebut.

"Pelanggaran itu mulai dari masih tingginya aktivitas atau mobilitas warga di jalan-jalan lingkungan kawasan perumahan maupun perkampungan, juga tempat usaha yang masih nekat membuka usaha," ujar Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi Kombes Hendra Gunawan di Cikarang, Senin (5/7).

Baca Juga

Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Tak hanya itu saja, pelanggaran aturan dan protokol kesehatan juga kerap kali ditemukan saat Satgas COVID-19 menggelar operasi PPKM Darurat. Di Cikarang Selatan, misalnya, ada restoran yang masih memaksakan melayani makan di tempat.

Pelanggaran PPKM Darurat juga ditemukan di Kecamatan Cikarang Timur saat petugas melakukan operasi sejumlah panti pijat yang masih buka hingga menimbulkan kerumunan.

"Di Tambun juga ada tempat makan yang masih melayani makan di tempat. Resto yang masih menyediakan makan di tempat kita berikan sanksi berupa segel sementara untuk efek jera," tegas dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 massal kepada warga berusia di atas 18 tahun di komplek Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kamis (1/7/2021). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 massal kepada warga berusia di atas 18 tahun di komplek Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kamis (1/7/2021). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Dia meyakini para pelaku usaha tersebut sudah memahami aturan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli untuk mengendalikan penularan virus Corona.

"Saya yakin mereka sudah tahu karena sosialisasi juga sudah dilakukan secara masif, pelaku usaha tersebut juga sudah paham. Jadi tolong dipatuhi karena sekarang ini keselamatan menjadi yang utama, jangan melanggar," katanya.

Hendra mengaku kondisi wilayah Kabupaten Bekasi sedang tidak baik, sebab kasus COVID-19 terus melonjak dan telah mencapai 2.000 lebih kasus aktif. "Maka itu masyarakat diminta patuh terhadap aturan PPKM Darurat," beber dia seperti dikutip Antara.

Baca Juga

DPR: Pengawasan Lapangan PPKM Darurat Jangan Hanya Formalitas Belaka

Dia meminta agar masyarakat berada di dalam rumah saja dalam situasi sekarang ini. Warga diperbolehkan keluar rumah hanya saat keperluan mendesak saja.

"Kami imbau agar tetap di rumah. Saat ini Kabupaten Bekasi bukan pada situasi yang biasa-biasa saja. Perlu pengetatan dan PPKM Darurat ini wajib untuk dipatuhi," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Untuk Sementara, Penumpang di Bawah Usia 12 Tahun Dilarang Naik Kereta Api
Indonesia
Untuk Sementara, Penumpang di Bawah Usia 12 Tahun Dilarang Naik Kereta Api

Mulai 29 Juli 2021 untuk sementara calon penumpang usia di bawah 12 tahun dilarang naik KA.

Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe
Indonesia
Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe

Kapolri dan rombongan memastikan bahwa dua arena olahraga tersebut bakal siap digunakan untuk pesta olahraga nasional tersebut pada bulan Oktober 2021 mendatang.

Jokowi Jadikan Pandemi COVID-19 yang Melanda Indonesia Sebagai Inspirasi
Indonesia
Jokowi Jadikan Pandemi COVID-19 yang Melanda Indonesia Sebagai Inspirasi

"Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan."

Anies Lantik 13 Pejabat Tinggi Pratama, Andriansyah Jabat Kepala Biro Pemerintahan
Indonesia
Anies Lantik 13 Pejabat Tinggi Pratama, Andriansyah Jabat Kepala Biro Pemerintahan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).

MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA
Indonesia
MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara sah dan konstitusional.

Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK

"Gusril Pausi, tidak hadir tanpa ada konfirmasi dan akan diagendakan untuk pemanggilan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Pentolan FPI Susul Rizieq Shihab Ditahan Karena Pelanggaran Prokes
Indonesia
Pentolan FPI Susul Rizieq Shihab Ditahan Karena Pelanggaran Prokes

Tujuh tersangka yang ditahan karena pelangaran protokol kesehatan adalah Rizieq Shihab, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, Idrus dan Hanif Alatas.

Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19
Indonesia
Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19

Saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat pendistribusian dan penyebarannya dibanding kelompok lainnya.

Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa
Indonesia
Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa

Dengan melakukan tes antigen di daerah asal, pelaku perjalanan mencegah potensi terjadinya kerumunan di pelabuhan. Karena kerumunan dapat menjadi pusat penularan COVID-19.

Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Longsor Sumedang Capai 36 Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Longsor Sumedang Capai 36 Orang

Total korban meninggal yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 36 oran dan 4 orang masih dinyatakan hilang.