Satgas COVID-19 Masih Temukan Bermacam Pelanggaran PPKM Darurat di Bekasi, Apa Saja? Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang melintas di pos pemeriksaan pemudik Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (29/4). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Merahputih.com - Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menemukan banyaknya pelanggaran selama tiga hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah tersebut.

"Pelanggaran itu mulai dari masih tingginya aktivitas atau mobilitas warga di jalan-jalan lingkungan kawasan perumahan maupun perkampungan, juga tempat usaha yang masih nekat membuka usaha," ujar Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi Kombes Hendra Gunawan di Cikarang, Senin (5/7).

Baca Juga

Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Tak hanya itu saja, pelanggaran aturan dan protokol kesehatan juga kerap kali ditemukan saat Satgas COVID-19 menggelar operasi PPKM Darurat. Di Cikarang Selatan, misalnya, ada restoran yang masih memaksakan melayani makan di tempat.

Pelanggaran PPKM Darurat juga ditemukan di Kecamatan Cikarang Timur saat petugas melakukan operasi sejumlah panti pijat yang masih buka hingga menimbulkan kerumunan.

"Di Tambun juga ada tempat makan yang masih melayani makan di tempat. Resto yang masih menyediakan makan di tempat kita berikan sanksi berupa segel sementara untuk efek jera," tegas dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 massal kepada warga berusia di atas 18 tahun di komplek Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kamis (1/7/2021). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 massal kepada warga berusia di atas 18 tahun di komplek Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kamis (1/7/2021). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Dia meyakini para pelaku usaha tersebut sudah memahami aturan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli untuk mengendalikan penularan virus Corona.

"Saya yakin mereka sudah tahu karena sosialisasi juga sudah dilakukan secara masif, pelaku usaha tersebut juga sudah paham. Jadi tolong dipatuhi karena sekarang ini keselamatan menjadi yang utama, jangan melanggar," katanya.

Hendra mengaku kondisi wilayah Kabupaten Bekasi sedang tidak baik, sebab kasus COVID-19 terus melonjak dan telah mencapai 2.000 lebih kasus aktif. "Maka itu masyarakat diminta patuh terhadap aturan PPKM Darurat," beber dia seperti dikutip Antara.

Baca Juga

DPR: Pengawasan Lapangan PPKM Darurat Jangan Hanya Formalitas Belaka

Dia meminta agar masyarakat berada di dalam rumah saja dalam situasi sekarang ini. Warga diperbolehkan keluar rumah hanya saat keperluan mendesak saja.

"Kami imbau agar tetap di rumah. Saat ini Kabupaten Bekasi bukan pada situasi yang biasa-biasa saja. Perlu pengetatan dan PPKM Darurat ini wajib untuk dipatuhi," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
YLBHI Tegaskan Pejabat Publik Harus Bisa Dikritik
Indonesia
YLBHI Tegaskan Pejabat Publik Harus Bisa Dikritik

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pakubuwono XIII Geram Tembok Keraton Kartasura Dirusak Warga
Indonesia
Pakubuwono XIII Geram Tembok Keraton Kartasura Dirusak Warga

Meski hanya bisa melihat dari kejauhan, penerus sah trah Mataram Islam ini tampak geram melihat peninggalan leluhurnya itu dirusak oleh seorang yang mengaku pemilik lahan beberapa waktu lalu.

DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang
Indonesia
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Bisik-Bisik Petinggi Negeri jadi Kontroversi, Amnesty Tegaskan 'Booster' Bukan untuk Penguasa
Indonesia
Bisik-Bisik Petinggi Negeri jadi Kontroversi, Amnesty Tegaskan 'Booster' Bukan untuk Penguasa

Vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia

DMO Tidak Jalan, Dasco: Cabut HGU Perusahaan Sawit
Indonesia
DMO Tidak Jalan, Dasco: Cabut HGU Perusahaan Sawit

Dalam aturan pengganti yang tertuang dalam Permendag Nomer 11 tahun 2022, HET minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.

Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual
Indonesia
Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual

Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan pemilik dan pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu berinisial JE sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual.

Kasus COVID-19 Global Fluktuatif, Menlu Terus Berburu Vaksin COVID-19
Indonesia
Kasus COVID-19 Global Fluktuatif, Menlu Terus Berburu Vaksin COVID-19

Tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu, kasus COVID-19 global telah mencapai angka 200 juta, di mana penyebarannya terjadi dua kali lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kapolri Soal Potong Kepala, Kapolda Metro: Saya Tambahkan Blender Sekalian
Indonesia
Kapolri Soal Potong Kepala, Kapolda Metro: Saya Tambahkan Blender Sekalian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu sempat menyatakan bakal "memotong" kepala dari unit jajaran di kepolisian jika tidak menjalankan tugas dengan benar.

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

TNI Tegaskan Kematian Prada Enos Aninam Bukan Ditembak Separatis Papua
Indonesia
TNI Tegaskan Kematian Prada Enos Aninam Bukan Ditembak Separatis Papua

Gerombolan KST ini, kata Aqsha, memang sering sekali menyebarkan berita-berita bohong yang provokatif.