Satgas COVID-19 Bantah PPKM Mikro Bentuk Pelonggaran Aturan Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito. (ANTARA/Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional/pri.)

MerahPutih.com - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM sebelumnya, upaya pembatasan makro saja bisa tidak tepat sasaran.

"Sehingga perlu menerapkan strategi baru yang lebih fokus pada pengendalian dalam skala mikro," katanya dalam siaran persnya, Rabu (10/2).

Baca Juga:

TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

Secara umum, perpanjangan PPKM berbasis mikro dan pembentukan Pos Komando (Posko) Tangguh COVID-19 berlaku efektif mulai 9 hingga 22 Februari 2021.

Hal tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro bersamaan dengan diaturnya PPKM kabupaten dan kota.

Pada prinsipnya aturan PPKM kabupaten dan kota pada Instruksi Mendagri tersebut masih sama dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 dan 2.

Namun, terdapat beberapa poin berbeda pada aturan terbaru, di antaranya pembatasan pekerja yang work from office (WFO) atau bekerja dari kantor serta pengunjung restoran yang kapasitas maksimalnya berubah dari 25 menjadi 50 persen.

"Perlu saya tekankan bahwa perubahan aturan pembatasan yang dilakukan bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar," tegasnya.

Selanjutnya, dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 juga terdapat mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi PPKM mikro yang akan dilakukan oleh posko tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan ketua RT.

Termasuk linmas, babinsa, PKK, posyandu, dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta karang taruna.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT akan terbagi dalam empat jenis zonasi dengan skenario pengendalian yang menyesuaikan masing-masing zonasi, yakni zona hijau, kuning, oranye, dan zona merah.

Pada zona hijau, artinya wilayah tanpa kasus terkonfirmasi positif dengan skenario pengendalian surveilans aktif dan pemantauan rutin pada suspect.

Zona kuning, artinya wilayah dengan satu sampai lima kasus terkonfirmasi positif dalam tujuh hari terakhir.

Skenario pengendaliannya yaitu menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat serta isolasi mandiri dan pengawasan ketat.

Sementara zona oranye berarti di wilayah tersebut terdapat kasus terkonfirmasi positif antara enam sampai 10 kasus selama tujuh hari terakhir.

Skenario pengendaliannya adalah menemukan suspect, isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, isolasi mandiri dan penutupan rumah ibadah berikut tempat umum lainnya, kecuali yang menyangkut kegiatan esensial yang diatur dalam kebijakan PPKM mikro.

Baca Juga:

PKS Soroti Sanksi dan Testing COVID-19 Rendah saat PPKM

Sedangkan zona merah ialah wilayah dengan lebih dari 10 kasus terkonfirmasi positif selama tujuh hari terakhir dengan skenario pengendaliannya.

Yakni menemukan kasus suspect, penelusuran kontak erat, isolasi mandiri, pengawasan ketat, penutupan rumah ibadah serta tempat umum lainnya kecuali yang menyangkut kegiatan esensial.

Selain itu, juga ditambahkan dengan pelarangan kerumunan jika terdapat lebih dari tiga orang dan membatasi mobilitas keluar rumah di atas jam 20.00 serta meniadakan kegiatan sosial.

Untuk skenario pengendalian PPKM mikro akan dilakukan pos komando tingkat desa atau kelurahan dimana akan melakukan pendataan hingga ke tingkat RT/RW dan hasil olahan datanya ialah zonasi.

"Zonasi inilah yang akan menjadi dasar langkah pengendalian COVID-19 di masing-masing zona," kata Wiku. (Knu)

Baca Juga:

APPBI Solo Sebut Aturan PPKM di Daerah Bikin Ekonomi Sulit Pulih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelibatan BIN, TNI dan Polri dalam Pengendalian COVID-19 Dinilai Gagal
Indonesia
Pelibatan BIN, TNI dan Polri dalam Pengendalian COVID-19 Dinilai Gagal

LBH menyebut, pemerintah mesti melakukan penataan ulang kelembagaan penanganan pandemi COVID-19.

PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia

Pemerintah Indonesia agar memaksimalkan perubahan pucuk pimpinan di Amerika Serikat untuk kepentingan Indonesia secara khusus dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan.

Puluhan Siswa Positif Corona di Yogyakarta Berasal dari Dua Pondok Pesantren
Indonesia
Puluhan Siswa Positif Corona di Yogyakarta Berasal dari Dua Pondok Pesantren

Gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan, adanya 47 siswa yang positif COVID-19. Seluruh siswa tersebut adalah santri dari dua pondok pesantren.

Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Rentan Disusupi
Indonesia
Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Rentan Disusupi

“Saya yakin ketika buruh dan mahasiswa turun ke jalan sudah jelas, kontennya jelas dan kuat,” kata Stanislaus

Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam
Indonesia
Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam

Satpol PP DKI Jakarta mengakui kerap kucing-kucingan dengan pelaku usaha atau tempat hiburan dalam pelaksanaan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sering Kritisi Pemerintah, 'Duo Nyinyir' Ini Malah Diganjar Bintang Mahaputra Naraya
Indonesia
Buntut Penyerangan Polsek Ciracas, 12 Anggota TNI AD Ditahan di Guntur
Indonesia
Warga Nyamar Jadi Pedagang, Wagub Bakal Periksa Vaksinasi di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Warga Nyamar Jadi Pedagang, Wagub Bakal Periksa Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Sejumlah pedagang pasar di Tanah Abang mengeluhkan sulitnya mengikuti vaksinasi yang digelar di pasar tersebut.

Ini Hasil Penyelidikan FBI Soal Penyebab Ledakan Beirut
Dunia
Ini Hasil Penyelidikan FBI Soal Penyebab Ledakan Beirut

Ledakan itu membunuh hampir 200 orang dan menyebabkan kerusakan dengan kerugian senilai miliaran dolar.