Satgas COVID-19 Bakal Lakukan Evaluasi Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Antrean calon penumpang pesawat yang akan melakukan rapid test antigen dan PCR di Shelter Kalayang Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, (22/12/2020). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Antrean panjang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) saat tes PCR terjadi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap temuan di lapangan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Pemerintah sepakat ke depannya membuat mekanisme kedatangan yang efektif agar mobilitas pelaku perjalanan tetap aman dan nyaman, dengan memodifikasi waktu kedatangan dan terminal tujuan, khususnya di Soekarno-Hatta," kata Wiku dalam jumpa pers, Selasa (29/3).

Baca Juga:

Penghapusan Tes PCR dan Antigen Bikin PAD Bandung Akan Bertambah Rp 2 Triliun

Dia juga menyebut, lokasi tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta akan ditambah agar kerumunan bisa terurai.

"Menambah fasilitas PCR di pintu kedatangan yang diawasi langsung Satgas COVID-19 pusat, dan menyediakan konter untuk memudahkan sistem pembayaran PCR di tempat," lanjutnya.

Pemerintah juga memberikan opsi lokasi lain untuk tes PCR untuk meminimalisir kerumunan.

"Misalnya pekerja migran di RSDC Wisma Atlet atau PPLN lainnya di hotel tujuan menetap," tutur Wiku.

Wiku juga mengatakan, angka positivity rate mingguan tercatat sebesar 5,20 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan angka positivity rate pekan lalu yaitu sebesar 8,81 persen.

"Bahkan angka ini turun drastis dari puncak Omicron yang sempat mencapai 17 persen," kata Wiku.

Baca Juga:

Syarat PCR dan Antigen Ditiadakan, Okupansi Penumpang Kereta Api Masih Landai

Namun, Wiku menyayangkan, penurunan angka positivity rate diiringi dengan turunnya jumlah pemeriksaan (testing) COVID-19, baik dengan antigen dan polymerase chain reaction (PCR).

Ia mengatakan, pada pekan ini tercatat 185 ribu orang yang melakukan tes COVID-19 dengan PCR dan 517 ribu orang melakukan tes COVID-19 menggunakan antigen.

"Angka ini terbilang rendah mengingat pada puncak Omicron lalu, jumlah orang diperiksa mencapai lebih dari 2 juta di mana PCR menyumbang 650 ribu dan antigen sekitar 1,4 juta," ujarnya.

Wiku mengingatkan, meski syarat perjalanan di dalam negeri menghapus kebijakan wajib tes COVID-19, testing tetap harus dilakukan ketika mengalami gejala dan kontak erat terhadap pasien positif.

"Perlu kita dipahami fungsi utama testing adalah satu-satunya cara untuk membedakan orang positif di antara orang sehat," ucap dia. (Knu)

Baca Juga:

Penghapusan Syarat Tes PCR dan Antigen Jangan Sampai Jadi Blunder

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Selasa (5/4) besok. "Kalau sesuai jadwal, besok sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat 1 Baleg," kata Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Anies Kucurkan Rp 352 Miliar untuk Hibah Rumah Ibadah dan Ormas Keagamaan
Indonesia
Anies Kucurkan Rp 352 Miliar untuk Hibah Rumah Ibadah dan Ormas Keagamaan

Pemerintah DKI Jakarta mengucurkan uang sebesar Rp 352 miliar untuk hibah rumah ibadah dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pada APBD tahun 2022. Paling banyak digelontorkan untuk lembaga PWNU DKI.

Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg
Indonesia
Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg

Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian soal kenaikan harga bensin Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram (kg).

[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan

Beredar pesan melalui SMS dengan pesan mengenai dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan.

Setelah Deflasi di Februari, BI Proyeksi Bulan Maret Alami Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di Februari, BI Proyeksi Bulan Maret Alami Inflasi

BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19.

Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina
Indonesia
Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia mulai mewaspadai potensi bencana alam akibat La Nina.

Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi
Indonesia
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid.

Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta
Indonesia
Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta

"Nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak di bawah umur sudah aturan bakal didenda Rp 50 juta," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (17/9)

Kejagung Sita Aset Tanah Belasan Ribu Meter Persegi Diduga Hasil Korupsi LPEI
Indonesia
Kejagung Sita Aset Tanah Belasan Ribu Meter Persegi Diduga Hasil Korupsi LPEI

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyita tiga bidang tanah seluas belasan ribu meter persegi tanah di Sukoharjo, Jawa Tengah.